Oleh: Dr. Undrizon, S.H., M.H.*)
Presiden Republik Indonesia ke-2 (kedua), yakni Bapak H, Jend. Purn. TNI Soeharto, yang mana beliau lebih populer dengan sebutan Pak Harto. Beliau wafat pada hari Minggu, 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Sehingga kepemimpinan nasional berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Profesor Habibie. Jadi, sudah genap 18 (delapan belas) tahun kepergian beliau sejak hari ini, – menghadap sang pencipta semesta, Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, dalam usia 87 (delapan puluh tujuh) tahun. Innalillahi wainnailaihi radji’un. Segenap warga bangsa menyampaikan doa-doa serta bela sungkawa atas kepergian Beliau ke Rahmatullah. Beliau juga sebagai salah-satu putera terbaik bangsa Indonesia, yang telah mendharma baktikan diri bagi keutuhan, kebaikan, dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dalam perjalanan kepemimpinan Pak Harto, ketika itu, ditekankan secara konsisten pada berbagai dimensi kehidupan nasional menurut tatanan pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, – dengan segala konsekuensinya secara timbal-balik. Konsekuensi yang dipertanggungjawabkan melalui rangkaian evaluasi, pengawasan dan pengendalian. Hal ini terlihat dari komitmen yang kuat untuk berjalan berdasarkan takaran nilai yang luhur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta kearifan lokal yang genuine sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, visi dan atau arah pembangunan nasional di berbagai bidang (ipoleksosbudhankamnas) telah dirumuskan secara disiplin dan terukur di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam mewujudkan tertib pembangunan nasional tersebut, maka itu Pak Harto terlihat kontras dalam menjalankan kepemimpinannya, bahwa tidak hanya konsistensi ideologis yang hendak dicapai atau ditegakkan tetapi juga etika sosial kemasyarakatan, kebangsaan serta kenegaraan dan, hukum nasional secara sistemik, terstruktur dan kultural. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin arah stabilitas program aksi pembangunan secara bertahap dan strategik terhadap capaian tujuan dan sasaran.
Semuanya direncanakan secara strategis, hasilnya ternyata tak pernah mendustai kesungguhan Beliau, sehingga ketika itu Beliau sukses menyesuaikan skema kepemimpinannya dengan proses bertransformasi dari sistem komando militeristis ke modern leadership, bahkan nyaris sempurna melalui corak civilised system yang tak terkesan kaku dan dingin. Meskipun sebagian banyak masa hidupnya dijalani pada aspek kemiliteran dalam skema hankam negara, selaku prajurit TNI Angkatan Darat.
Hal ini kemudian, yang membuat jatidiri beliau syarat dengan kelengkapan pengalaman riil di medan tempur selaku prajurit yang patriotik, handal, intelegensia yang tinggi, disiplin, bertaqwa kepada Allah Swt., serta memiliki kemampuan adaptasi sikap dalam persentuhannya dengan supremasi sipil, serta posisi berbagai kepentingan dalam rangkaian kemajuan peradaban bangsa dan negara sampai ke ‘akar rumput’ sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
*Jiwa Patriotik yang Tidak Diragukan*
Beliau kerja bersama kalangan masyarakat dan elite bangsa, senantiasa bahu-membahu, baik dari kalangan ulama, profesional, birokrat, serta berbagai komunitas nasional dan internasional. Jadi, segenap nafas keputusan dan kebijaksanaanya – terlihat adanya unsur kinetik terhadap warna dinamika dan atau gelombang tingkah-laku politik menurut tataran arah kemajuan dan tujuan nasional secara konstitusional, gradual, dan sistemik serta skala prioritas untuk memastikan efektivitas dan produktivitas tickle down effects, dan sekaligus menyerap umpan balik dalam bentuk aspirasi serta inspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Dan, tanpa menegasikan fenomena yang berkembang, baik domestik, geopolitik, geoekonomi, dan globalisasi di berbagai bidang.
Dari sudut pandang itu, maka Pak Harto terlihat memiliki sifat mawasdiri, jauhari, dedikasi, visioner, dan konsistensi. Bahkan kemudian terbukti bagaimana beliau bertindak terkait dengan penderitaan rakyat, bahwa untuk itu selalu ada direspons cepat dalam menuntaskannya. Masih ingat bagaimana kehadiran beras Bulog sebagai alternatif dalam mengatasi kelangkaan pangan rakyat sebagai akibat gagal panen, baik karena hama, bencana alam dan lain sebagainya. Dan, dalam tingkat implementasinya, segenap aparatur negara menjalani tugas, kewenangan dan tanggungjawab dengan dedikasi serta berdisiplin tinggi. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan langkah kontrol atau pengendalian kebijakan yang kuat dalam memastikan segala hal dapat berjalan efektif tepat sasaran dan solutif. Sekaligus kemudian memetakan arah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Meskipun banyak haling-rintang, tetapi demi kepentingan strategis negara tetap diupayakan secara efektif dan kebijaksanaan yang baik.
Terlepas dari itu, sebagai seorang penganut agama islam, maka beliau sangat taat beribadah dan menjaga nilai-nilai luhur adat-istiadat serta nilai-nilai tradisional sebagai khasanah kekayaan peradaban nusantara (dari Sabang hingga Merauke). Beliau memiliki sikap pandang yang realistis terhadap eksistensi, dayasaing serta masa depan bangsa dan negara.
Tentang ibadah ini, banyak dari orang dekat beliau yang kasih info kepada penulis, terkait bagaimana beliau secara konsisten menjalani ibadah, baik dalam syariat maupun keyakinan dalam beragama. Disamping itu, visi kebangsaan selalu menjadi kompas yang sangat kuat dan mendalam serta senantiasa bersikap rendah hati, tidak muluk-muluk, dan pola hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan dilalui dengan lugas dan sering tersenyum dalam berbagai situasional serta ramah kepada publik, sehingga beliau terkenal pula dengan julukan sebagai sosok the smailling general. Meskipun beliau, selaku manusia tentu saja tak luput dari kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan.
Meskipun di masa akhir kepemimpinan beliau, muncul banyaknya deviasi dalam skema pembangunan nasional yang dianggap quo vadis. Sehingga membuat penilaian rakyat menjadi kurang elok. Penilaian rakyat terhadap sinyalemen tersebut dibalut melalui gerakan atas nama tuntutan demokrasi, tekanan politik eksternal dan distrust mekanisme pasar dalam arti luas. Namun demikian tidak begitu fatal bagi masa depan bangsa dan negara. Karena itu, beliau sesungguhnya telah menyiapkan proses transisi kepemimpinan nasional berbasis sumberdaya manusia yang siap melanjutkan estafet meskipun dinilai agak sedikit terlambat. Diakui atau tidak bahwa suksesi regenerasi sangat dibutuhkan dalam melanjutkan transformasi eksistensi peradaban bangsa dan negara menuju kemandirian, kuat dan kematangan demokrasi yang sesungguhnya sesuai karakter bangsa dan negara Republik Indonesia
*Pemerintahan Berwibawa dan Kapabel*
Presiden Soeharto menerima tampuk kepemimpinan setelah proses transisi estafet pemerintahan dari Presiden Sukarno. Maka itu, tidak terlepas dari sikap pro dan kontra. Pro dan kontra tak dapat dihindari dalam kompleksitas peta perpolitikan. Oleh sebab itu, Pak Harto dalam era transisi dan era mengisi kemerdekaan serta pembangunan nasional tetap berupaya untuk mencapai kemajuan bagi rakyat, bangsa dan negara.
Kepemimpinan beliau selalu berusaha untuk menjaga dan menjunjungtinggi keseimbangan dimensi rohaniyah dan batiniyah, serta menghargai segenap kemajuan penguasaan iptek dan keshalehan sosial. Itu sebabnya, Pak Harto ingin Sumberdaya Manusia Indonesia yang memiliki daya saing agar selalu mampu kontributif bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga beliau bersungguh-sungguh dalam membangun sistem pendidikan nasional yang integratif, orientatif, kompetitif, sumberdaya manusia yang unggul, cinta tanah air, berbudi luhur, bertaqwa, dan wawasan nusantara serta penguasaan iptek. Melalui kemajuan aspek pendidikan, maka moralitas bangsa dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kepemimpinan bangsa dan negara harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi nasional (UUD NRI 1945).
Begitu pentingnya wasantara, maka ketika itu selalu ditekankan bagi semua lini penyelenggara negara dalam mengampu tugas, fungsi dan kewenangan. Bahwa, proses pembangunan yang dinginkan Pak Harto adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta terukur. Meskipun kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor keseimbangan, kekurangan dan kelebihan, serta kontribusi yang optimal sebagai abdi bangsa dan negara. Dengan demikian, Pak Harto tanpa ragu, bahwa pembangunan nasional juga sebagai realitas yang dinamis, seiring dengan tuntutan kepentingan strategis nasional, utamanya dalam upaya memenuhi kebutuhan publik (warga) di tanah air tercinta.
Oleh karena itu, pembangunan nasional tetap berada dalam garis prospektif hubungan internasional yang diletakkan pada dimensi kebutuhan sebagai pelengkap. Artinya skala prioritasnya tetap dititik-beratkan pada kapasitas domestik dalam arti luas. Dengan demikian, Republik Indonesia memiliki nilai dignity yang hidup dalam prinsip serta sikap hubungan antar bangsa dan negara yang saling menghormati nilai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara masing-masing.
*Kecerdasan Multidisiplner*
Dalam perjalanan kepemimpinan Pak Harto selalu mampu mengapresiasi sekecil apapun kemajuan yang dicapai oleh anak bangsa dalam segenap gerak-gerik kehidupan nasional. Sehingga beliau kerapkali pula tidak melupakan perlakuan yang seimbang, setara, dan cerdas terhadap berbagai entitas nasional. Meskipun skala prioritas harus ditempuh sebagai mekanisme dalam menjaga situasi dan kondisi perubahan sektoral yang menjadi faktor melekat pada dimensi serta kriteria kemajuan pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, beliau terlihat seringkali juga mengapresiasi gerakan kepemudaan, perempuan, lingkungan hidup, kehutanan, seni dan budaya lokal, qualified infrastructures, mendorong perkembangan anak indonesia, aquatic culture, maritim dan perikanan, agrikultur dan perkebunan, tambang dan mineral, olah raga, ibadah umat beragama, teknologi hankam, hubungan internasional, dan lain sebagainya.
Sebagai sosok yang ikut aktif berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selaku selaku prajurit pemberani dan rendah hati, maka tentu saja semangat untuk mempertahankan kehidupan bangsa dari berbagai gangguan dan ancaman akan selalu berbanding lurus dengan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam konstitusi nasional.
Menurut hemat kami, tak pernah terlihat adanya sikap egoistis dalam interaksinya dengan semua unsur warga bangsa. Beliau selalu ingin menjalin persaudaraan dan sharing idea dengan para tokoh nasional. Beliau menghargai jasa para pahlawan terdahulu dan memuji sikap-sikap patriotik yang semakin berkembang dalam era pembangunan tersebut. Hal itu juga bagian dari sikap beliau dalam menjalankan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Kedekatannya dengan berbagai elemen bangsa dan negara, direalisasikan dengan konsolidasi kehidupan sosial politik yang lebih efektif, fokus dan efisien. Hal ini bisa jadi dimaksudkan agar selalu terbangunnya partisipasi publik dalam menyukseskan pembangunan nasional. Salah seorang tokoh nasional dari ormas keagamaan, yang juga menjabat selaku Ketua Umum DPP PERTI (Dewan Pimpinan Pusat – Persatuan Tarbiyah Islamiyaj), yakni Abuya H. Rusli Halil, konon kabarnya seringkali diminta menemui Beliau (Pak Harto), meski terkadang sekadar silaturahim, pertemuan informil dalam balutan hubungan persaudaraan, sharing idea, serta diskusi ringan dalam menyikapi berbagai dinamika mutakhir terkait peranserta sosial kemasyarakatan dalam aspek keagamaan dalam skema pembangunan nasional. Sehingga kemudian ormas keagamaan dapat berkontribusi positif melalui peranan tokoh agama dan aktivis keagamaan dan atau Ulama sangat dibutuhkan untuk menyukseskan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), ketika itu. Apalagi DPP PERTI selalu pro aktif, dan berupaya sungguh-sungguh untuk menyosialisasikan program strategis pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto kepada segenap jajaran pengurus maupun jami’yah PERTI di seluruh pelosok tanah air. Sekaligus pula terkait dengan konteks penyederhanaan Partai-partai Politik, yang mana PERTI, NU, Muslimin Indonesia/Parmusi, Sarikat Islam, – sama-sama – menyatu di dalam kehadiran Partai Persatuan Pembanguan (PPP) pada 1973, sebagai wahana aktivisme demokrasi dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, Pak Harto datang langsung menjenguk, ketika hari wafatnya (Alm) Abuya H. Rusli Halil, di Jakarta.
Oleh sebab itu, baik dari sudut pandang payung hukum, maupun aspek sosiologis, historik, epistemologik, dan filosofis tentang gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan kepahlawanan, maka itu Pak Harto sudah semestinya memenuhi kriteria terkait posisi (Pahlawan Nasional) tersebut. Semoga segenap legasi yang telah ditinggalkan oleh beliau akan selalu terukir indah sebagai prasasti yang berharga dalam memori kolektif sebagai bangsa dan negara. Sehingga generasi kepemimpinan nasional dapat mempedomaninya secara cermat untuk selalu mampu membawa negara dan bangsa Indonesia dalam perikehidupan yang cerdas, berkeadilan sosial, dan dihormati serta disegani, mandiri, berdaulat serta merdeka selamanya. Amin ya rabbal’alamin.
*) Penulis adalah Praktisi Hukum, – dan Sekretaris Jenderal DPP PERTI, Jakarta. – Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jaya Baya, Jakarta.
