Hal tersebut disampaikan Direktur Utama sekaligus CEO AsiaCommerce (PT Lintas Mitra Perkasa), Frans Setio Yuwono atau Frans Yuwono, saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk “Branding & Import 2026: Escaping The Price War With Branding & Trade Show Opportunities” yang merupakan bagian dari rangkaian Jakarta International Baby Products & Toys Expo and Indonesia Stationery Expo (IBTE), di Hall B & C, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Frans, perkembangan produk global yang masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia, merupakan bagian dari dinamika perdagangan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, pelaku industri nasional harus memiliki strategi agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menciptakan produk yang kompetitif untuk pasar internasional.

“Pada prinsipnya kita tidak bisa melawan perkembangan zaman bahwa pasti banyak sekali produk global akan masuk ke semua negara, termasuk Indonesia. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lawan,” ujar Frans seusai seminar.

Ia menilai, tantangan tersebut justru harus dijadikan motivasi bagi pelaku usaha untuk terus belajar, melakukan eksperimen, meningkatkan kualitas, dan membangun produk yang memiliki daya saing. Dengan demikian, produk Indonesia tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk diekspor.

Frans mengatakan, AsiaCommerce sendiri tidak hanya bergerak dalam pengadaan atau sourcing barang dari luar negeri. Perusahaan tersebut juga mengembangkan aktivitas ekspor dengan membantu mempromosikan produk-produk Indonesia melalui berbagai jaringan dan pusat promosi perdagangan di luar negeri.

“Di AsiaCommerce kita bukan cuma import, tapi juga melakukan promosi barang agar kita bisa menjual produk Indonesia ke luar negeri,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Indonesia masih memiliki kebutuhan terhadap berbagai produk yang belum seluruhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Produk consumer goods seperti mainan, kosmetik, elektronik, dan berbagai kebutuhan lainnya masih membuka peluang impor. Namun, proses tersebut kerap dihadapkan pada regulasi dan berbagai ketentuan perdagangan.

Karena itu, menurut Frans, AsiaCommerce berupaya membantu menyederhanakan proses sourcing dari luar negeri sehingga pelaku usaha dapat memperoleh produk secara lebih mudah, legal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Frans menekankan pentingnya keberanian pelaku UMKM untuk meningkatkan standar usahanya. Menurutnya, kenyamanan dengan kualitas yang sudah dimiliki saat ini tidak cukup untuk menghadapi persaingan global yang terus berkembang.

“Harus berani belajar dan harus bisa menerima kolaborasi. Kadang-kadang kita cukup nyaman dengan keadaan kita, tetapi sekarang kita tidak bisa lagi seperti itu. Kualitas harus kita naikkan lebih tinggi,” tegasnya.

Ia menambahkan, penerapan standar dan sertifikasi internasional seperti GMP maupun ISO dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sekaligus membangun kepercayaan terhadap produk. Standar tersebut juga dapat menjadi modal bagi pelaku usaha ketika hendak memperluas pasar hingga ke mancanegara.

Frans juga melihat pameran perdagangan seperti IBTE memiliki manfaat besar bagi produsen lokal. Selain menjadi ruang bertemu dengan calon mitra bisnis, pameran dapat dimanfaatkan untuk mengamati tren produk, teknologi, desain, serta kebutuhan konsumen yang berkembang di pasar global.

“Banyak sekali produsen lokal yang harus datang ke sini untuk belajar dan melihat apa yang bisa dikembangkan. Untuk membeli sampel sebenarnya tidak mahal. Bisa beli sampel, dilihat, kemudian ditiru dalam arti dikembangkan menjadi produk yang lebih baik,” katanya.

Menurut Frans, keberhasilan sebuah pameran pada akhirnya sangat ditentukan oleh terciptanya peluang bisnis konkret. Kondisi pasar yang tengah menghadapi berbagai tantangan memang dapat memengaruhi aktivitas transaksi, namun pameran tetap menjadi sarana strategis untuk membangun jaringan dan membaca arah perkembangan industri.

IBTE 2026 sendiri berlangsung pada 19–22 Agustus 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini menghadirkan beragam kategori produk, mulai dari mainan anak, mainan tren, perlengkapan bayi, alat tulis, hingga lisensi kekayaan intelektual, sekaligus mempertemukan produsen, distributor, importir, buyer, dan pelaku industri dari berbagai pasar.

Frans berharap pelaku usaha Indonesia tidak berhenti pada kemampuan memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dengan peningkatan kualitas, branding yang kuat, kolaborasi, serta keberanian memanfaatkan peluang perdagangan internasional, produk lokal diharapkan mampu naik kelas dan memiliki posisi lebih kuat dalam rantai perdagangan global. (Patrik)

​Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), I Made Sandika Dwiantara, saat menjadi pembicara dalam seminar INTI di ajang Pameran Indo Machinery 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

​Made menegaskan bahwa dari segi kualitas dan keandalan produk, panel surya buatan produsen lokal tidak kalah dari produk impor, termasuk produk asal Tiongkok. Selain itu, keunggulan utama industri dalam negeri terletak pada kesiapan layanan purna jual (after-sales service) serta kepastian pengiriman (delivery reliability) yang bebas dari hambatan larangan dan pembatasan (lartas) impor.

​”Secara kualitas, antara produk lokal dan impor tidak jauh berbeda. Keunggulan kita ada pada keandalan rantai pasok dan kesiapan after-sales. Kami tetap konsisten berproduksi untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa industri lokal siap mendukung peningkatan implementasi PLTS,” ujar Made.

​Dampak Ekonomi Berganda (Multiplier Effect)

​Menanggapi isu perbedaan harga produk, Made mengungkapkan bahwa selisih harga produk lokal saat ini telah mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran 30 persen, kini margin perbedaan harga dengan produk impor menyusut menjadi sekitar 15 persen.
​Ia mengimbau agar pemerintah tidak melihat selisih harga tersebut secara sektoral semata, melainkan memperhitungkan multiplier effect bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

​”Penggunaan komponen dalam negeri menggerakkan rantai pasok lokal—mulai dari sel surya, frame, kaca, hingga junction box—sehingga dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) jauh lebih besar dari selisih harga 15 persen itu dan justru menghasilkan surplus bagi negara,” jelasnya.

​Buka Pintu Kolaborasi dan Transfer Teknologi

​Guna mempercepat penetrasi industri nasional, APAMSI mendorong agar perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) difokuskan pada komponen inti, yaitu sel surya. Langkah ini dinilai strategis untuk memaksa pertumbuhan ekosistem industri pendukung di dalam negeri sebelum membidik pasar ekspor.
​Di sisi lain, industri lokal bersikap inklusif dengan membuka kemitraan strategis bersama investor maupun produsen asing.
​”Kami tidak eksklusif. Kami mengajak mitra luar, seperti dari Tiongkok, untuk datang dan berkolaborasi. Tujuannya adalah akuisisi dan transfer of technology agar transisi teknologi kita berjalan cepat tanpa harus mulai dari nol,” tambah Made.

​Di akhir pemaparannya, Made mengapresiasi terobosan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PLN yang terus membenahi regulasi. Ia berharap adanya pengawalan ketat lintas kementerian untuk membatasi impor secara bertahap guna mewujudkan kemandirian energi nasional. (PS)

Forum tersebut mempertemukan akademisi, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), pelaku sektor air minum dan sanitasi, serta organisasi non-pemerintah untuk membahas pemenuhan layanan air minum dan sanitasi di tengah tekanan perubahan iklim.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa tantangan Indonesia masih cukup besar. Narasumber menyebut akses sanitasi layak yang dikelola masyarakat saat ini baru mencapai sekitar 89 persen, sementara akses terhadap air minum aman berada di kisaran 30 persen.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan air minum dan sanitasi masih membutuhkan perhatian serius dan tidak dapat ditangani secara terpisah.
“Acara ini adalah kita menjawab pemenuhan air minum dan sanitasi yang layak dalam konteks perubahan iklim yang semakin krisisnya semakin kencang,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi semakin relevan karena DPR tengah menyusun RUU PAMS. Forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konkret untuk memperkuat substansi rancangan regulasi tersebut.
“Kita di sini berkumpul dengan para akademisi, alumni ITB juga, dan juga sektor pelayanan air minum dan sanitasi, dan juga dari organisasi non-pemerintah, untuk sama-sama memberikan masukan,” katanya.

Masukan Forum Akan Disampaikan ke DPR

Berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut nantinya akan dihimpun menjadi sebuah dokumen untuk disampaikan kembali kepada DPR.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dalam proses penyusunan RUU PAMS sekaligus memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Selesai dari sini kami akan bawa dokumennya kepada DPR untuk dikembalikan ke DPR, sehingga itu menjadi dokumen yang bermanfaat dan memberikan dampak yang besar untuk Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai pembahasan tahun ini juga memiliki perkembangan dibandingkan forum-forum sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya diskusi lebih banyak mengangkat isu multi-stakeholder dan persoalan kuota, kali ini perhatian lebih kuat diarahkan pada sanitasi.

Air Minum dan Sanitasi Tak Bisa Dipisahkan
Salah satu catatan penting yang mengemuka adalah perlunya menempatkan air minum dan sanitasi sebagai satu kesatuan kebijakan.
Selama ini, menurut narasumber, pembahasan air minum kerap dilakukan secara terpisah dari sanitasi. Padahal, keduanya memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat.

“Sekarang lebih kuat lagi sanitasi yang ternyata selama ini tidak dimasukkan dalam berdiskusi air minum. Ternyata itu jadi harusnya satu bagian, bukan dua hal yang terpisah,” tuturnya. Karena itu, penyusunan RUU PAMS diharapkan tidak hanya mengatur aspek penyediaan air minum, tetapi juga memastikan sistem sanitasi yang layak menjadi bagian integral dari pembangunan layanan dasar masyarakat.

Krisis Iklim Jadi Tantangan Baru

Selain persoalan cakupan layanan, perubahan iklim menjadi tantangan baru yang harus masuk dalam kebijakan air minum dan sanitasi. Perubahan pola cuaca, tekanan terhadap sumber air, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi dapat memengaruhi keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi.

Karena itu, kebijakan ke depan dinilai harus mampu membangun sistem yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan perspektif pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, penyedia layanan, dan masyarakat sipil sehingga penyusunan RUU PAMS benar-benar mampu menjawab kebutuhan Indonesia.

“Indonesia sangat memerlukan bagaimana kita bisa meningkatkan sanitasi yang layak dan air minum, terutama juga ditambah dengan adanya krisis iklim,” pungkas Ani. (Ps)

​Dalam paparannya, Dave menyoroti pesatnya perkembangan ekosistem digital tanah air, yang dicerminkan oleh tingkat penetrasi internet nasional yang telah menyentuh angka hampir 82%, perluasan jaringan TIK di wilayah 3T, serta proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital yang mencapai 109 juta Dolar AS. Selain itu, skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (INDI) tercatat menguat di angka 44,53 pada tahun 2025. “Keberhasilan transformasi digital nasional sangat bergantung pada keterpaduan antara infrastruktur teknologi, validasi data, dan kebijakan publik yang progresif,” ujar Dave.

​Penguatan Fondasi Hukum: Dari Perpres ke Undang-Undang

​Salah satu poin krusial yang diangkat adalah transformasi pilar Satu Data Indonesia (SDI). Dave mengungkapkan bahwa regulasi SDI—yang saat ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019—sedang dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang.
​Langkah ini dinilai amat strategis demi mengakhiri fragmentasi data antarinstansi pemerintah serta memberikan kepastian dan kekuatan hukum yang lebih tegas. Penguatan SDI diharapkan mampu memperlancar interoperabilitas lintas sektor, mulai dari data kependudukan, sosial-ekonomi, hingga kesehatan nasional melalui platform SatuSehat.

​Era GovTech AI dan Evolusi Next-Gen AI
​Dave menjelaskan bahwa kehadiran GovTech AI melalui platform terpadu INA Digital menjadi mesin pelaksana layanan publik yang lebih responsif dan efisien. Pemanfaatan AI ini diarahkan untuk percepatan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS), penanganan aduan masyarakat via chatbot, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
​Menyinggung perkembangan Next-Gen AI, Dave memaparkan pergeseran dari Generative AI menuju Assistive AI, hingga puncaknya pada Agentic AI—sistem otonom yang mampu merencanakan dan mengeksekusi tugas-tugas kompleks. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan AI otonom ini bukan untuk menggantikan peran manusia.

​”Ini bukan berarti menggeser peran manusia, melainkan menguatkan dan meningkatkan fungsi manusia dalam mengendalikan serta mengemudikan pengembangan AI itu sendiri,” tegasnya.
​Sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap), uji coba penerapan Agentic AI ditargetkan berlangsung pada rentang tahun 2029–2030, sebelum memasuki fase optimasi penuh mulai tahun 2031 dan seterusnya.
​Lima Rekomendasi Strategis Komisi I DPR RI
​Untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah, aman, dan inklusif, Komisi I DPR RI menyodorkan lima rekomendasi strategis:

​Tata Kelola AI Berbasis Risiko: Harmonisasi UU PDP (No. 27/2022), UU ITE, regulasi sektoral, serta perumusan etika AI dengan mengedepankan transparansi, auditabilitas, dan perlindungan hak warga.

​Percepatan Interoperabilitas SDI: Penetapan standar data, metadata, Application Programming Interface (API), dan audit kualitas data secara menyeluruh di tingkat pusat dan daerah. Penganggaran Berbasis Outcome (ROI): Mengukur penggunaan dana publik berdasarkan efisiensi belanja negara, kecepatan layanan, serta tingkat kepuasan masyarakat.

​Penguatan Kedaulatan Digital: Investasi masif pada pusat data AI (AI Data Center), High-Performance Computing (HPC), Cloud Nasional, keamanan siber, talenta digital, dan riset kolaboratif. ​Pengawasan & Diplomasi Teknologi: Komisi I DPR RI siap mengawal kepatuhan hukum, keamanan kerja sama internasional, serta alih teknologi guna menjamin pemerataan manfaat digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

​Dave menutup paparannya dengan optimistis bahwa melalui penguatan tata kelola, integrasi data, dan pengawasan yang ketat, Indonesia siap mewujudkan pelayanan publik yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing global. (PS)

Teknologi tersebut diperkenalkan di tengah pameran di JIExpo Kemayoran, Jakarta, sebagai solusi pengolahan sampah langsung dari sumbernya. Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun material organik yang memiliki nilai guna.
Komisaris PT Enviro MAS Sejahtera, Anak Agung Ngurah Gede Semara Winangun Dharma, S.M., M.M., mengatakan perusahaan sengaja memfokuskan pengembangan teknologi pada sampah organik karena persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian serius.

“Banyak perhatian selama ini tertuju pada sampah plastik. Padahal, sampah organik juga merupakan persoalan yang harus segera ditangani karena dapat menimbulkan bau, gas metana, serta mengundang serangga dan tikus,” ujar Anak Agung Ngurah Gede Semara Winangun Dharma saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, mesin yang dikembangkan PT Enviro MAS Sejahtera memang sekilas terlihat seperti mesin pembuat kompos. Namun, fungsi utamanya bukan semata-mata menghasilkan kompos, melainkan mengurangi dan mengolah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya.
“Kompos merupakan nilai tambah dari proses pengolahan. Fokus utama kami adalah bagaimana sampah organik bisa diolah lebih cepat, efisien, dan optimal sejak dari sumbernya,” jelasnya.

Sudah Digunakan di Lebih dari 20 Titik

Teknologi pengolahan sampah organik tersebut saat ini telah digunakan di lebih dari 20 titik dengan pengguna dari berbagai sektor.

Penggunanya antara lain hotel, vila, pabrik, rumah pribadi, lingkungan RT hingga sektor pertambangan. Teknologi tersebut juga mulai diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Salah satunya melalui TPS3R Kota Denpasar yang telah memesan dua unit mesin dengan kapasitas masing-masing satu ton.
Sementara untuk hotel maupun fasilitas dengan timbulan sampah yang lebih kecil, PT Enviro MAS Sejahtera menyediakan mesin dengan kapasitas sekitar 50 kilogram, sehingga teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Menurut Anak Agung, pendekatan pengolahan dari sumber menjadi penting karena selama ini persoalan sampah sering kali masih bertumpu pada pola kumpul, angkut dan buang.

Dengan mengolah sampah organik sebelum diangkut, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan dapat ditekan sekaligus mengurangi potensi persoalan lingkungan yang muncul dari penumpukan sampah organik.

Target Produksi 3.000 Unit per Tahun

Dari sisi manufaktur, PT Enviro MAS Sejahtera menyatakan telah menyiapkan kapasitas produksi hingga sekitar 3.000 unit mesin per tahun.

Untuk mendukung proses produksi, perusahaan menggandeng PT Cipta Perdana Lancar Tbk yang berlokasi di Tangerang.
Produk tersebut juga dilengkapi garansi selama satu tahun. Sementara kebutuhan suku cadang dan layanan purna jual disiapkan untuk memastikan mesin dapat terus digunakan secara optimal di lapangan.
Saat ini kantor pusat PT Enviro MAS Sejahtera berada di Bali. Perusahaan juga tengah menyiapkan showroom di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, serta memperluas jaringan reseller di berbagai wilayah Indonesia.

Dorong Pengelolaan Sampah dari Sumber
Anak Agung menegaskan, pengembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong masyarakat, dunia usaha dan pengelola kawasan agar mulai menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya.
“Kami berharap teknologi ini dapat menginspirasi hotel, masyarakat, industri, dan pengelola kawasan untuk melakukan pengolahan sampah organik secara lebih efisien. Kalau sampah organik bisa kita selesaikan dari sumbernya, maka persoalan sampah secara keseluruhan akan menjadi lebih mudah untuk ditangani,” katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan. Diperlukan teknologi yang memungkinkan sampah diolah sedekat mungkin dengan lokasi asalnya sehingga volume sampah yang harus diangkut dapat ditekan.

Untuk memperkuat pengembangan perusahaan, PT Enviro MAS Sejahtera dipimpin Anak Agung Ngurah Panji Astika sebagai Direktur Utama, sedangkan Anak Agung Ngurah Gede Semara Winangun Dharma menjabat Komisaris. Melalui teknologi tersebut, perusahaan menargetkan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha mampu melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri, efisien dan berkelanjutan.

PT Enviro MAS Sejahtera merupakan perusahaan di bawah Amanah Group Taman Agro yang bergerak dalam pengembangan teknologi dan solusi pengolahan sampah. Perusahaan mengklaim memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di bidang teknologi dan mengembangkan solusi pengolahan sampah organik untuk berbagai sektor, mulai dari hotel, vila, industri, rumah tangga, lingkungan masyarakat, pertambangan hingga fasilitas pengelolaan sampah. (s)

Mengusung tema “From Vulnerability to Resilience: Water and Sanitation Regulatory Reform in the Midst of the Climate Crisis”, IIWF 2026 mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan sektor air untuk membahas kebutuhan reformasi regulasi, penguatan layanan air dan sanitasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Krisis iklim dinilai tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko kesehatan.

Dalam konteks tersebut, Ketua Umum IATL 2026, Annie Wahyuni, mendorong penguatan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dan perluasan layanan PDAM di seluruh Indonesia.

Annie menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan awak media usai acara diskusi IIWF 2026. Menurutnya, jaminan keamanan air minum harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Air minum isi ulang ini sebenarnya kalau berdasarkan data hasilnya harus terus ditingkatkan. Pengawasan juga harus dilakukan di seluruh Indonesia. Ini yang menjadikan negara hadir untuk masyarakat,” ujar Annie.

Ia mengatakan, salah satu langkah yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan depot air minum isi ulang memenuhi persyaratan dan standar yang dapat memberikan jaminan terhadap kualitas air yang dikonsumsi masyarakat.

“Harapan pertama tentunya kita ingin depot-depot air minum yang ada memiliki sertifikasi atau memenuhi standar, sehingga itu menjadi suatu jaminan mutu daripada air minum,” katanya.

Menurut Annie, apabila akses terhadap air minum yang aman belum sepenuhnya tercapai, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai langkah sederhana untuk memastikan air yang dikonsumsi aman, salah satunya dengan memasak air terlebih dahulu.

“Apabila saat ini belum tercapai, solusi berikutnya adalah memasak air yang dikonsumsi supaya aman dari bakteri yang bisa menyebabkan penyakit, termasuk diare,” jelasnya.

Selain penguatan pengawasan depot air minum isi ulang, Annie juga menekankan pentingnya memperluas jaringan PDAM di seluruh Indonesia. Perluasan layanan air perpipaan dinilai dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan akses air minum antardaerah.

“Kedua, PDAM diperluas di seluruh Indonesia. Dengan PDAM yang meluas, artinya kesenjangan akan berkurang dan itu merupakan hak masyarakat,” tegas Annie.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Then Suyanti, MM, menjadi salah satu pihak yang menekankan pentingnya penguatan kesehatan lingkungan melalui penyediaan air minum yang aman serta sanitasi yang layak.

Penguatan pengawasan kualitas air minum menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui air. Karena itu, aspek regulasi, pengawasan, standar kualitas, serta edukasi masyarakat perlu berjalan secara beriringan.

IIWF 2026 juga menempatkan isu reformasi regulasi sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan sektor air dan sanitasi. Regulasi yang adaptif terhadap perubahan iklim dinilai dibutuhkan agar sistem layanan air dan sanitasi mampu menghadapi berbagai risiko, termasuk perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, serta tekanan terhadap sumber daya air.

Forum tersebut mendorong pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan kebijakan air dan sanitasi yang lebih terpadu.

Dengan menghubungkan agenda reformasi regulasi dengan kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat, IIWF 2026 diharapkan dapat memperkuat langkah Indonesia menuju ketahanan air dan sanitasi yang berkelanjutan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap air yang aman.

Kegiatan IIWF 2026 berlangsung di Forum A, Hall B3, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 10.00–15.30 WIB.

Hal tersebut disampaikan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, saat menjadi panelis dalam seminar pada rangkaian Indowater Forum & Expo 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam paparannya, Nazib menegaskan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin hak masyarakat atas air, sebagaimana amanat konstitusi. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar pelayanan air minum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut dia, pengelolaan air harus mengacu pada prinsip bahwa negara memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya air, sementara BUMN, BUMD maupun pihak swasta dapat mengambil peran sesuai kerangka regulasi yang berlaku.

“Bukan berarti nanti semua urusan air diambil ke pusat. Kita harus kolaborasi negara, kontraktor dan swasta,” ujar Nazib dalam paparannya.

SPAM Harus Berbasis Regional

Salah satu gagasan yang ditekankan Nazib adalah perubahan cara pandang terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Menurutnya, pembangunan SPAM ke depan tidak boleh semata-mata mengikuti batas administrasi pemerintahan, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan kawasan.

Ia mencontohkan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Jakarta dan daerah sekitarnya. Jika secara teknis jaringan air dari Jakarta dapat menjangkau wilayah di luar DKI, menurutnya tidak seharusnya batas administratif menjadi penghalang selama skema kerja sama dan pembagian manfaat dapat diatur dengan baik.
“Ke depan ini SPAM regional, bukan administrasi wilayah,” tegasnya.

Menurut Nazib, konsep tersebut memungkinkan adanya konsolidasi BUMD, termasuk kerja sama antara BUMD provinsi dan BUMD kabupaten/kota. Bahkan, BUMN dapat mengambil peran melalui penugasan, holding, maupun konsolidasi untuk memperkuat kapasitas penyediaan air.
Empat Pilar Transformasi Air Minum
Nazib juga memaparkan empat pilar transformasi air minum yang tengah didorong pemerintah.

Pilar pertama adalah penetapan kebijakan. Salah satu agenda yang sedang dikaji adalah model tarif air minum yang adil, berkelanjutan, serta menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah.
Selain tarif, pemerintah juga mulai melihat alternatif sumber air masa depan, termasuk desalinasi air laut. Teknologi tersebut dinilai memiliki potensi besar, terutama untuk wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air baku.

Teknologi lain yang turut disoroti adalah Atmospheric Water Generator (AWG), yakni teknologi yang dapat menghasilkan air dari kelembapan udara. Nazib menyebut teknologi tersebut berpotensi dikembangkan, termasuk untuk mendukung kebutuhan air di fasilitas seperti sekolah.

Pilar kedua adalah penyusunan regulasi. Nazib menilai regulasi air minum perlu diperkuat, termasuk melalui pembahasan RUU Air Minum dan berbagai aturan turunannya, mulai dari Peraturan Pemerintah, Perpres hingga Permen.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam mengukur kebutuhan air. Menurutnya, ukuran pelayanan air minum tidak semestinya hanya berbasis volume meter kubik, tetapi harus lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pilar ketiga adalah kelembagaan dan tata kelola. Dalam hal ini, Nazib mengusulkan penguatan badan regulator yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan sektor air minum.

Sementara pilar keempat adalah integrasi air minum, air limbah, dan jaringan lintas wilayah. Integrasi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara terpisah dan berulang.
Air Limbah Tak Harus Kembali Jadi Air Minum Dalam paparannya, Nazib juga mengangkat pentingnya pemanfaatan kembali air hasil pengolahan limbah untuk kebutuhan nonkonsumsi.

Ia menyadari bahwa masyarakat masih memiliki persepsi negatif apabila air hasil pengolahan limbah dikaitkan dengan air minum. Karena itu, pemanfaatan air olahan dapat diarahkan untuk kebutuhan lain yang tetap bernilai ekonomis.

“Orang Indonesia kalau tahu air minumnya dari SPALD, mungkin agak jijik. Mungkin SPALD itu bisa digunakan untuk pendingin turbin di data center, menyiram tanaman, untuk insinerator, bersih-bersih mobil, dan seterusnya,” jelasnya.

Pendekatan tersebut, menurut Nazib, dapat menjadi bagian dari ekonomi sirkular sektor air sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber air baku.

NRW Jadi Prioritas Efisiensi

Nazib mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi sejumlah risiko dalam transformasi sektor air minum, mulai dari risiko model tarif, biaya produksi hingga efisiensi pengelolaan.

Khusus persoalan efisiensi, pengurangan Non-Revenue Water (NRW) dinilai sebagai langkah yang relatif cepat dilakukan. NRW merupakan air yang telah diproduksi tetapi tidak menghasilkan pendapatan akibat kebocoran, kehilangan teknis maupun faktor lainnya.

“Ini yang paling bisa kita kerjakan secara cepat untuk mengurangi NRW,” katanya.
Pemerintah juga mendorong konsolidasi BUMD dan penguatan kelembagaan agar biaya produksi dan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Target Layanan 24 Jam

Lebih jauh, Nazib menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan pelayanan air minum ke depan perlu lebih berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat.
Ia menyebut beberapa indikator yang perlu menjadi target, antara lain ketersediaan air minimal 60 liter per orang per hari, pelayanan 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, keterjangkauan biaya, serta akses yang dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
“Ukuran keberhasilan pun akan kita ubah. Aman, minimal 60 liter per hari orang bisa dapat, 24 per 7, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa kecuali,” ujarnya.

Nazib menambahkan, pemerintah saat ini juga melakukan pemetaan dan pendalaman persoalan sektor air di sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Bali, kawasan Jabodetabek, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta BUMD yang menghadapi persoalan keuangan.
Menurutnya, masukan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar transformasi tata kelola air minum tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi menghasilkan model pelayanan yang lebih adil, efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Harapannya bisa jelas isunya apa, faktanya apa, datanya apa, dan empat pilar pemerintah yang sedang dilakukan apa,” pungkas Nazib. (PS)

Hal itu diungkapkan Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Ir. Onno W. Purbo M. ENG., PH.D, saat ditemui dalam kegiatan pameran teknologi di Jakarta. Ia menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi AI dan cybersecurity secara mandiri, namun kebutuhan tenaga ahli jauh lebih besar dibandingkan ketersediaannya.

“Kita sampai kehabisan orang. Mahasiswa kita sudah diambil dari semester tiga untuk bekerja, bahkan mereka kemudian pindah ke kelas malam,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tingginya kebutuhan industri terhadap tenaga yang memiliki kemampuan praktis di bidang teknologi, khususnya cybersecurity dan AI.

ITTS sendiri, kata dia, tidak hanya mengajarkan teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk melakukan praktik dan mengembangkan teknologi secara langsung.
“Kampus kita bukan kampus teori. Ada teori, tetapi kebetulan rektornya tukang ngoprek, dosennya juga ngoprek, sehingga mahasiswa ikut ngoprek,” katanya.

Gratiskan Buku AI, Sudah Diunduh 4 Juta Kali

Salah satu langkah yang dilakukan ITTS adalah membuka akses pengetahuan teknologi secara gratis kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, ITTS telah menerbitkan dan melepas secara gratis sebanyak 23 buku mengenai AI yang ditujukan untuk siswa SD, SMP, SMA hingga SMK. Buku tersebut dirancang agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi mampu memahami dan mengembangkan teknologi AI sendiri. “Kita bikin 23 buku gratis untuk SD, SMP, SMA, SMK supaya mereka bisa bikin AI sendiri. Bukunya gratis. Sekarang yang download sudah 4 juta,” ungkapnya.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian teknologi nasional sehingga masyarakat Indonesia tidak selamanya bergantung pada platform AI asing.

ITTS juga menyediakan program pembelajaran terbuka melalui platform Open Course yang dapat diakses masyarakat secara gratis.

Menurut Rektor ITTS, program tersebut telah menarik sekitar 40 ribu peserta. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan jumlah peserta yang benar-benar mampu menyelesaikan pembelajaran dan memiliki kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja.

AI untuk Cybersecurity

Selain pendidikan, ITTS juga mengembangkan berbagai teknologi berbasis AI untuk cybersecurity.
Ia menjelaskan, salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah memanfaatkan AI untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap informasi yang tersedia di internet.
Teknologi tersebut, menurutnya, dapat membantu proses investigasi digital dengan mengumpulkan berbagai informasi dan mengidentifikasi pola tertentu secara lebih cepat.

“Kalau biasanya investigasi dilakukan dengan klik-klik, sekarang AI yang melakukan investigasinya. Informasi bisa langsung dipetakan, termasuk lokasi kejadian dan berbagai informasi yang berkaitan,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa kemampuan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan.

Teknologi Ada, SDM Masih Menjadi Masalah

Menurut Rektor ITTS, persoalan utama cybersecurity Indonesia bukan semata-mata ketiadaan teknologi. “Teknologinya ada. Yang masalah bukan di teknologi, tetapi institusinya banyak sekali. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, semuanya harus diperkuat,” ujarnya.
Ia menilai penguatan keamanan digital nasional membutuhkan SDM yang mampu mengoperasikan dan mengembangkan teknologi tersebut. Menurutnya, membeli perangkat atau sistem keamanan canggih saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

“Mau mengamankan jangan berpikir hanya membeli alat lalu masalah selesai. Untuk alat itu bisa berjalan harus ada orang pintar yang bisa mengoperasikannya,” tegasnya.
Karena itu, ITTS memilih memperbanyak akses pendidikan dan pelatihan cybersecurity agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan teknis.

Mahasiswa Semester Tiga Sudah Masuk Industri

Tingginya permintaan terhadap tenaga cybersecurity juga dirasakan langsung oleh ITTS. Ia menyebut mahasiswa bahkan mulai direkrut perusahaan ketika baru memasuki semester tiga. Kondisi tersebut membuat kampus harus menyesuaikan pola pembelajaran.

Mahasiswa yang sudah bekerja kemudian mengikuti perkuliahan pada malam hari.
“Semester satu dan dua kita kasih daging semua. Semester tiga anak-anak magang, kerja, dapat gaji, kemudian bisa membayar SPP sendiri,” katanya.

Skema tersebut sekaligus menjadi solusi bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ia mengungkapkan, ITTS merupakan kampus yang relatif baru sehingga masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk dalam akses bantuan pendidikan.
Namun, menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh membuat mahasiswa yang memiliki potensi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknologi.

Dorong Regulasi AI Tidak Matikan Inovasi
Terkait rencana regulasi mengenai AI di Indonesia, Rektor ITTS berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi inovasi.
Ia mengingatkan agar regulasi tidak justru membatasi kreativitas anak muda dan pengembangan teknologi di perguruan tinggi.

“Teman-teman yang membuat undang-undang harus pernah merasakan betapa susahnya membuat teknologi seperti ini. Jangan sampai regulasi justru menghentikan orang-orang kreatif dan inovatif. Yang memang melanggar harus dibereskan, tetapi jangan inovasinya yang dihentikan,” ujarnya.
Menurut dia, regulasi AI harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keamanan, dan kebebasan inovasi.

ITTS Buka Akses Ilmu Cybersecurity Gratis

ITTS juga memilih membuka sebagian pengetahuan dan materi pembelajarannya kepada publik secara cuma-cuma.
Rektor ITTS menyebut tersedia ratusan buku yang berkaitan dengan teknologi, cybersecurity dan bidang lainnya yang dapat diakses masyarakat secara gratis.
Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk kontribusi kampus untuk memperluas akses pendidikan teknologi sekaligus memperkuat SDM digital Indonesia. “Ilmunya kita lepas gratis. Ambil semua bukunya, tidak perlu bayar. Bayarnya pakai doa,” ujarnya.

Ia berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang mau mempelajari AI, cybersecurity dan teknologi digital secara serius sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi mampu menjadi negara yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologinya sendiri.
(NB)

​Wakil Sekretaris Umum INPEMIGAS, Doni Priambodo, mengungkapkan bahwa implementasi TKDN saat ini dinilai belum sepenuhnya ideal. Kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk memberdayakan industri lokal tersebut kerap terjebak dalam penghitungan matematis formalis yang justru menciptakan hambatan (bottleneck) bagi pelaku industri dalam negeri.

​”Tujuan awal TKDN sangat baik untuk memberi ruang bagi pemain lokal. Namun, penerapannya tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata untuk semua komoditas. Kesiapan tiap peralatan migas berbeda-beda, sehingga pendekatannya harus berbasis kasus per kasus (case-by-case),” ujar Doni saat ditemui usai menjadi panelis.

​Ia mencontohkan perbedaan kesiapan pada perangkat wellhead. Peralatan wellhead untuk kebutuhan darat (onshore) sebagian sudah dapat dirakit di dalam negeri, sedangkan untuk eksplorasi lepas pantai (offshore) masih sangat bergantung pada komponen impor.

​Saat ini, batas minimum TKDN di industri penunjang migas berada di level 45% dan tengah didorong untuk mencapai 60%. Namun, INPEMIGAS juga menyayangkan masih kuatnya ego sektoral di tingkat teknis antarkementerian—seperti aturan tender di SKK Migas, regulasi TKDN di Kementerian Perindustrian, dan pembatasan impor (Lartas) di Kementerian Perdagangan—yang acap kali kurang tersinkronisasi.

​Ancaman Defisit Pasokan dan Tantangan Regulasi

​Kebutuhan akan pembenahan regulasi ini semakin mendesak mengingat tingginya jurang antara produksi dan konsumsi minyak nasional. Saat ini, konsumsi minyak bumi Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari (bpd), sementara produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600.000 bpd. Kondisi ini memaksa Indonesia mengimpor sekitar 1 juta bpd untuk menutup defisit energi.

​Menanggapi situasi tersebut, INPEMIGAS mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis yang berorientasi jangka panjang.

​Pertama, pemerintah diharapkan konsisten mendukung eksplorasi sumur-sumur migas baru hingga mencapai tahap produksi. Doni menekankan bahwa pembukaan lapangan migas membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga memerlukan komitmen keberlanjutan tanpa terhalang oleh siklus politik kepemimpinan.

​Kedua, kepastian hukum investasi perlu segera direalisasikan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Regulasi hulu migas yang berlaku saat ini masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001 yang telah berusia 25 tahun. Di sisi lain, keberadaan SKK Migas sebagai lembaga pengatur yang bersifat ad-hoc sudah berlangsung selama 14 tahun.

​”Sektor hulu migas sangat bergantung pada Penanaman Modal Asing (PMA) yang membutuhkan kepastian hukum jelas dan permanen. Jika kita ingin memacu investasi dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang, pengesahan RUU Migas adalah harga mutlak,” pungkas Doni. (PS)