Pameran yang memasuki penyelenggaraan ke-7 tersebut resmi dibuka di Hall 3 dan 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang. Kamis (27/8/2026).

Pembukaan AOE 2026 diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya atas nama Presiden RI Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Sekretaris Jenderal APKASI yang juga Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, para bupati se-Indonesia, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta duta besar negara sahabat.

Mengusung tema “Jelajahi Ragam Komoditas Indonesia Tanpa Batas”, AOE 2026 diarahkan bukan hanya sebagai ajang promosi produk daerah, tetapi menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kekuatan ekonomi daerah dengan pasar, investor, dan peluang kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata.

Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa AOE 2026 tidak boleh berhenti sebagai pameran ataupun agenda seremonial tahunan. Menurutnya, ukuran keberhasilan expo harus mulai diarahkan pada transaksi dan investasi yang benar-benar terealisasi.

“Jangan sampai expo ini hanya menghasilkan MoU saja. Jangan sampai targetnya hanya MoU. Tetapi tentu ada fase berikutnya dari MoU, yaitu realisasi dan groundbreaking yang harus dikawal,” tegas Bima.

Ia mengakui tingginya jumlah pengunjung merupakan hal positif, namun bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan sebuah expo. Menurut Bima, indikator yang lebih tepat adalah seberapa besar investasi yang benar-benar masuk dan terealisasi.

“Nilai investasi yang cair, nilai investasi yang terealisasi, itu rasanya jauh lebih pas,” ujarnya.

Bima bahkan mendorong agar penilaian stan terbaik tidak hanya berdasarkan aspek visual atau kreativitas tampilan.

Lebih dari itu, stan diharapkan mampu menghasilkan investasi konkret.

“Bukan hanya stan yang cantik terlihat oleh mata, tapi investasi yang terealisasi dari stan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Bima meminta pemerintah daerah memahami secara menyeluruh potensi ekonomi yang menjadi kekuatan utama masing-masing wilayah atau yang disebutnya sebagai “DNA ekonomi”.

Setelah mengetahui kekuatan tersebut, kepala daerah perlu menentukan produk unggulan yang benar-benar kompetitif, memiliki nilai ungkit dan pasar. Pemerintah daerah juga harus memahami kebutuhan pasar, termasuk standar produk, harga, sertifikasi, volume hingga calon pembeli.

“Mulai dari pasar. Kata Pak Menteri, para bupati tolong petakan permintaan. Petakan juga standar, harga, sertifikasi, volume, dan siapa buyer-nya,” ujar Bima.

Menurutnya, potensi daerah selanjutnya harus dikembangkan menjadi proyek yang matang dan siap ditawarkan kepada investor.

Sebab, tidak sedikit daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum didukung konsep investasi secara detail, baik dari sisi infrastruktur, perizinan maupun kelayakan proyek.

Bima juga mendorong pemerintah daerah agar belanja melalui APBD dapat lebih produktif dengan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan produk dalam negeri dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu, ia menilai penting membangun rantai nilai antardaerah. Daerah yang menjadi produsen perlu dihubungkan dengan daerah pengolah maupun wilayah yang memiliki akses pasar, sehingga potensi ekonomi tidak berhenti pada produksi semata.

“Produsen bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah pada kontrak dan realisasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bima menekankan bahwa integritas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Minahasa Utara turut mengambil bagian dengan menampilkan berbagai potensi daerah, di antaranya produk Industri Kecil Menengah (IKM), sektor pariwisata serta peluang investasi yang dimiliki daerah.

Keikutsertaan Minahasa Utara dalam AOE 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas promosi potensi daerah sekaligus membuka jejaring dengan pelaku usaha, investor dan mitra strategis, sehingga berbagai keunggulan daerah dapat semakin dikenal dan dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Agus)

Bupati Mandailing Natal mengatakan, daerahnya memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat dikembangkan bersama investor, termasuk sektor pertambangan yang masih memiliki peluang besar. “Di tempat kami itu ada tambang. Tambang emas masih terbuka bagi kita. Kemudian ada galena di Mahitam. Kemudian ada bahan untuk semen, pabrik semen ada,” ujarnya saat ditemui di booth Madina, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah siap memfasilitasi investor yang tertarik melakukan eksplorasi maupun penelitian untuk mendapatkan data potensi yang lebih akurat. “Manakala investor ingin masuk, kami sangat welcome dan kami akan memfasilitasi kebutuhan untuk melakukan penelitian atau mendapatkan data yang lebih akurat,” katanya.

Potensi Energi Terbarukan

Selain pertambangan, Madina juga menawarkan potensi energi terbarukan. Kondisi geografis daerah dengan banyak sungai dinilai memungkinkan pengembangan pembangkit listrik tenaga air, mulai dari mikrohidro, mini hidro hingga PLTA. “Karena sungai kami banyak, bisa pembangkit listrik dari tenaga air, baik mikro, mini maupun PLTA sendiri. Ada beberapa titik yang bisa dikembangkan,” jelasnya.

Potensi panas bumi juga menjadi salah satu sektor yang dapat dikembangkan. Saat ini, Sorik Marapi Geothermal Power telah beroperasi di wilayah Madina dengan kapasitas produksi yang disebut mencapai sekitar 240 megawatt. Pemkab menilai masih terdapat potensi panas bumi lain yang dapat dikembangkan.

Selain air dan panas bumi, energi surya juga dinilai memiliki prospek karena Madina memiliki garis pantai yang panjang, sekitar 170 kilometer. “Sebagian di pinggir pantai yang tidak produktif bisa kita buatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya,” ujarnya.

Pariwisata Jadi Sektor Strategis

Di sektor pariwisata, Madina menawarkan kombinasi potensi wisata bahari, pegunungan, air panas, air terjun, hingga kawasan konservasi. Pemerintah daerah melihat potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berskala nasional maupun internasional.
“Kita banyak lokasi pariwisata yang bisa kita jual, baik itu untuk laut yang pantainya dengan potensi pantai laut seperti Bali dan macam-macam,” katanya.

Madina juga memiliki kawasan pegunungan dengan sumber air panas dan air terjun yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu. Potensi alam tersebut juga dapat dikembangkan untuk berbagai produk berbasis alam, termasuk aromaterapi.
Selain itu, terdapat Taman Nasional Batang Gadis yang menjadi salah satu kekuatan wisata berbasis alam dan konservasi di Madina.

Kopi hingga Kakao

Peluang investasi juga terbuka di sektor perkebunan dan pertanian. Sejumlah komoditas yang dinilai potensial antara lain kopi, kakao, nilam, keriwangi, serta berbagai tanaman lainnya. “Kalau masuk ke perkebunan, kita bisa berkebun kopi, kemudian coklat, nilam, keriwangi dan macam-macam tanaman bisa kita kembangkan di Madina,” ujarnya.

Menurutnya, hampir seluruh sektor memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga investor dapat memilih bidang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas investasinya.

Pemkab Madina juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati menyebut jumlah UMKM di daerahnya mencapai sekitar 29 ribu unit, mulai dari usaha mikro hingga usaha dengan skala lebih besar.

“UMKM-nya masih sangat banyak potensinya. Kita berharap justru ekonomi kita didorong oleh UMKM, bukan yang besar-besar ini, karena UMKM itu bangun rakyat,” katanya. Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan agar UMKM dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat, termasuk mengikuti perkembangan digitalisasi UMKM.

Koperasi Desa Ikut Diperkuat

Selain UMKM, koperasi desa juga mulai dikembangkan di Madina. Pemkab menyebut sekitar 17 koperasi desa telah dibangun dan diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan pangan. Koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung kemandirian ekonomi di tingkat desa.

Target Investasi Dibuka untuk Investor

Terkait nilai investasi yang ditargetkan pada 2026, Pemkab Madina belum menetapkan angka khusus. Pasalnya, keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Expo 2026 merupakan langkah awal untuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional dan internasional.

“Kami baru ikut, baru mulai. Kami berharap dengan kita muncul di sini nanti ada kunjungan-kunjungan dari pengusaha-pengusaha, baik nasional maupun internasional, dan tentu kami akan bisa menjelaskan,” ujarnya.

Pemkab berharap kehadiran Madina di APKASI Otonomi Expo dapat meningkatkan pengenalan daerah sekaligus membuka komunikasi langsung dengan calon investor.
“Kami berharap Madina dikenal masyarakat secara luas, kemudian masyarakat yang mempunyai anggaran dan punya dana bisa berinvestasi dengan kami,” katanya.

Pemkab Madina menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan investasi secara transparan dan akuntabel.
“Kami berjanji melayani dengan transparan, akuntabel dan siap memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (PS)

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Solok dalam ajang berskala nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat luas, pelaku usaha, investor, serta pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Apkasi Otonomi Expo menjadi ruang strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menampilkan keunggulan daerah masing-masing. Melalui kegiatan ini, potensi investasi, produk unggulan, sektor pariwisata, hingga peluang kerja sama antardaerah dapat diperkenalkan secara lebih luas.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan pentingnya membuka ruang promosi dan kerja sama yang lebih besar bagi daerah. Menurutnya, Kabupaten Solok memiliki beragam potensi yang perlu terus diperkenalkan agar mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi Kabupaten Solok dalam AOE 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas jaringan, membuka peluang investasi, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dengan hadirnya Bupati Solok secara langsung dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan daerah melalui promosi potensi unggulan dan penguatan kerja sama di tingkat nasional.

Ajang Apkasi Otonomi Expo 2026 sendiri berlangsung selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Agustus 2026, dan dipusatkan di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkenalkan potensi, inovasi, serta peluang investasi yang dimiliki masing-masing daerah.

Melalui momentum AOE 2026, Kabupaten Solok diharapkan semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar dan siap menjalin sinergi serta kerja sama untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (PS)

Kabupaten Minahasa Utara memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah, terutama kuliner lokal dan sektor pariwisata.
Salah satu destinasi yang menjadi unggulan adalah Likupang, yang masuk dalam daftar Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) nasional.

“Di samping ekonomi lokal untuk kuliner, kita juga mengangkat sektor pariwisata. Ada Likupang sebagai destinasi super prioritas yang perlu kita perkenalkan terus-menerus kepada masyarakat luas,” ujar Bupati Minahasa Utara dalam keterangannya di sela APKASI Otonomi Expo 2026.

Menurutnya, APKASI Otonomi Expo menjadi momentum strategis karena mempertemukan berbagai pemerintah kabupaten, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah.

Pemkab Minahasa Utara berharap keikutsertaan tersebut dapat meningkatkan popularitas daerah sekaligus mendorong kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Kita berharap Kabupaten Minahasa Utara akan makin dikenal dan bisa dikunjungi sebagai bagian dari kunjungan wisata lokal maupun mancanegara,” katanya.
Dapat Perhatian Diplomat Asing
Promosi Minahasa Utara di APKASI Otonomi Expo 2026 juga mendapat perhatian dari sejumlah perwakilan diplomatik. Beberapa duta besar disebut telah mengunjungi booth Minahasa Utara.

Pemkab menilai kunjungan tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional, sekaligus membuka komunikasi terkait peluang investasi.
“Ini juga bagian untuk kita memperkenalkan Minahasa Utara ke dunia internasional,” ujarnya.

Dari sisi investasi, Minahasa Utara telah memiliki sejumlah investor asing, antara lain dari China, Amerika Serikat, dan Singapura. Selain investasi asing, pemerintah daerah juga terus mendorong masuknya investasi dari pengusaha lokal.
Sejumlah proyek pariwisata berskala internasional juga tengah dikembangkan di wilayah tersebut. Di antaranya pembangunan hotel bintang lima Marriott yang disebut segera diluncurkan, pembangunan resort internasional Club Med, serta pengembangan Hotel Sheraton yang masih dalam proses. “Total investasinya mungkin sekitar Rp3 sampai Rp4 triliun di Minahasa Utara,” katanya.

Digitalisasi UMKM melalui DigiCAB
Selain investasi dan pariwisata, Pemkab Minahasa Utara juga mendorong digitalisasi pelayanan dan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui aplikasi DigiCAB atau Digital Kabupaten.
Minahasa Utara disebut menjadi pilot project nasional pertama BTN dalam pengembangan aplikasi digital kabupaten tersebut.

DigiCAB diharapkan memberikan dua manfaat utama, yakni membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kemudahan pembayaran elektronik serta memperluas promosi potensi daerah.
“Dengan DigiCAB ini maka pembayaran secara elektronik akan lebih mudah. Yang kedua, kita akan lebih memasarkan atau menginformasikan lebih luas lagi tentang Kabupaten Minahasa Utara,” jelasnya.
Dengan dukungan jaringan BTN berskala nasional, Pemkab berharap informasi mengenai budaya, pariwisata, UMKM, dan berbagai keunggulan daerah dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

Untuk sektor UMKM, Pemkab juga berkolaborasi dengan Bank SulutGo melalui program yang bersifat promosi dan pengembangan UMKM.

Gen Z Didorong Terjun ke Pariwisata

Pemkab Minahasa Utara juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan generasi muda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
Menurut pemerintah daerah, hampir 60 persen penduduk Minahasa Utara merupakan kelompok Generasi Z, sehingga mereka dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan daerah ke depan.
Pemerintah membuka ruang pelatihan sekaligus mendorong anak muda terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pariwisata.

“Kita rangkul mereka untuk lebih mencintai daerahnya dan mereka juga lebih berkreasi. Kita buka ruang untuk melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk mengajak mereka terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,” katanya.

Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Likupang Tourism Festival, yang menurutnya melibatkan generasi muda dalam posisi penting kepanitiaan.
Ketua umum panitia kegiatan tersebut berasal dari kalangan Gen Z.

Langkah itu diharapkan dapat membangun kepercayaan diri dan kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata.

Target Transaksi Lebih dari Rp20 Miliar
Kehadiran Minahasa Utara di APKASI Otonomi Expo 2026 tidak hanya diarahkan untuk promosi, tetapi juga membuka peluang transaksi dan kerja sama bisnis.
Pemerintah daerah berharap komunikasi yang terbangun antara pemerintah, UMKM, pelaku usaha, sektor pariwisata, investor, dan pengunjung expo dapat menghasilkan kerja sama konkret.

“Kita mengharapkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder, baik UMKM, pelaku usaha, sektor pariwisata dengan investor atau para pengunjung yang ada di APKASI Otonomi Expo ini,” ujarnya.

Pemkab menyebut pada periode sebelumnya nilai transaksi yang dicapai hampir Rp20 miliar. Untuk APKASI Otonomi Expo 2026, pemerintah daerah menargetkan capaian yang lebih tinggi. “Beberapa waktu lalu kita sempat mencapai target hampir Rp20 miliar. Harapannya tahun ini bisa lebih dari itu,” pungkasnya. (PS)

​Kunjungan kerja orang nomor satu di Sumatera Utara ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pelayanan publik serta potensi perekonomian lokal di wilayah kepulauan.

Kegiatan diawali dengan peninjauan Fasilitas Kesehatan dan Sektor Kelautan. ​Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama rombongan didampingi oleh Komandan Lanal Nias dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, S.Pd, dengan agenda utama peninjauan meliputi dua titik strategis yakni ​Puskesmas Lahewa dan Sentra Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Lahewa.

Pada kegiatan kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan serta mutu pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat setempat guna memastikan akses kesehatan dasar berjalan optimal. Gubernur Sumut dan Danlanal Nias juga meninjau langsung lokasi pengembangan budidaya rumput laut lokal yang menjadi salah satu komoditas unggulan dan penopang ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Lahewa.

Kehadiran ​TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Nias merupakan bentuk sinergi yang kuat antara Forkopimda Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program pembangunan daerah, baik dari segi pelayanan kesehatan masyarakat maupun peningkatan potensi ekonomi maritim.

​Kegiatan kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nias Utara serta unsur pejabat setempat. Kehadiran lintas instansi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Utara.

​Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara di wilayah hukum Lanal Nias ini berlangsung dengan aman, lancar, dan mendapat sambutan hangat dari warga masyarakat Kecamatan Lahewa. (Agus)

Pembangunan kantor tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Kantor DPD RI Provinsi Banten dibangun di atas lahan eks Kantor Samsat Serang seluas 1.374 meter persegi. Pembangunan menggunakan APBD Provinsi Banten melalui Dinas PUPR dan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pembangunan pondasi dan struktur gedung pada 2026, kemudian penyelesaian bangunan pada 2027.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, keberadaan kantor tersebut merupakan kebutuhan daerah karena DPD memiliki peran sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Wagub Banten, Achmad Dimyati Nataksumah. Foto Biro Adpim Banten
Wagub Banten Apreasisi Usulan DPRD Soal Raperda Penyelenggaraan Pendidikan
03/07/2026
“Kantor ini menjadi kebutuhan daerah. Dengan adanya hal tersebut di Banten, koordinasi dengan anggota DPD RI akan semakin intens sehingga aspirasi masyarakat maupun pemerintah daerah dapat diperjuangkan secara lebih optimal di tingkat pusat,” ujar Andra Soni.

Ia menjelaskan, gedung tersebut juga dirancang sebagai pusat pelayanan aspirasi masyarakat. Selain menyediakan ruang kerja bagi anggota DPD RI, bangunan itu akan dilengkapi ruang pertemuan dan fasilitas pendukung untuk menerima serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat Banten.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pembangunan kantor tersebut. Menurutnya, kantor DPD RI nantinya menjadi rumah aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan daerah dengan pemerintah pusat.

“Ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Banten, anggota DPD RI, dan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran kantor ini akan semakin mendekatkan pelayanan DPD RI kepada masyarakat Banten,” kata Sultan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan bangunan kantor DPD RI mengusung arsitektur khas Banten yang dipadukan dengan simbol nasional.

Gerbang utama akan mengadopsi miniatur Benteng Kaibon, dilengkapi ornamen Batik Banten motif Pamaranggen, siluet Garuda di bagian depan, serta bentuk atap menyerupai peci.

Menurut Arlan, pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak akhir Juni 2026 dan diawali dengan pengurugan lahan serta pemancangan menggunakan sistem hidrolik agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Lantai pertama nantinya difungsikan sebagai area pelayanan publik dan ruang aspirasi masyarakat, sedangkan lantai kedua menjadi ruang kerja anggota DPD RI asal Banten beserta fasilitas pendukungnya. (Agus)

“Penyidik melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap aset diduga milik tersangka AS yang berlokasi di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo. Diduga diperoleh dari hasil TPK perkara dimaksud,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya dikutip RRI Selasa (24/6/2025).

Pada Senin (23/6/2025) kemarin, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Sadad. Namun, dia tidak hadir dengan dalih ada kegiatan kedewanan. “Ini sudah panggilan kedua. Di mana pada panggilan pertama yang bersangkutan beralasan ada keperluan terkait partai,” ujar Budi.

Meski demikian, ada empat orang saksi yang diperiksa penyidik untuk mendalami proses pengusulan dana hibah Jawa Timur. Mereka dalah Ahmad Affandi, swasta; Fauzan Adima, Anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024; Nur Aliwafa, swasta; dan Ikmal Putra, PNS.

“Saksi didalami terkait dengan proses pengusulan dana hibah prov Jatim,” kata Budi.

Budi juga mengatakan bahwa pada Senin (23/6/2025), penyidik juga melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap aset yang diduga milik tersangka Anwar Sadad yang berlokasi di Banguwangi dan Kabupaten Probolinggo. Aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi perkara tersebut.

Diketahui, KPK sudah menetapkan Anwar Sadad sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pada penyaluran dana hibah untuk pokmas dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka atas nama KUS, AI, MAH, dan AS selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya BW, JPP, HAS, SUK, AR, WK, AJ, MAS, AA, AH, AYM, RWS, MF, AM, dan MM, selaku swasta. Terakhir FA (Anggota DPRD Kabupaten Sampang) dan JJ (Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo). (Agus)

​Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, Agus Ismail, menyampaikan bahwa tiga inovasi unggulan yang dicanangkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan mencakup program Sapta Pesona Bedas, Sadaya Bedas, dan Museum Digital Bedas. Ketiga inovasi ini dirancang sebagai wadah integratif untuk pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan seni budaya lokal.

​”Ini merupakan bentuk nyata dari pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan kebudayaan dalam rangka memajukan kebudayaan di Kabupaten Bandung,” ungkap Sekertaris Dinas Budaya, Agus Ismail kepada awak media usai membuka pagelaran seni budaya Daerah Baraya Bedas yang berlangsung di desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot, Sabtu 25 juli.

Mewakili Kadis Budaya, ​Agus Ismail menjelaskan bahwa pementasan dan kegiatan kebudayaan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu seperti Desa Citeureup, melainkan akan didorong agar diterapkan di seluruh desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung.

“Saya berharap setiap daerah di Kab.Bandung dapat menampilkan serta memperkenalkan potensi seni tradisi khas masing-masing kepada masyarakat luas,” katanya.

​Menanggapi tantangan keterbatasan anggaran, Disbud Kabupaten Bandung mengusung pola kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), seperti perguruan tinggi, komunitas seni, hingga unsur media.

​Selain itu menurutnya, Pemerintah daerah telah memfasilitasi para seniman melalui Gedung Budaya Soreang sebagai ruang tampil gratis bagi para pelaku seni di seluruh Kabupaten Bandung agar pertunjukan seni dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan Agus, ​Potensi Lebih dari 10.000 Pelaku Seni
​Kabupaten Bandung menyimpan potensi ekonomi kreatif dan kebudayaan yang melimpah. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, kata Agus, pelaku Seni yang Terdata lebih dari 10.000 pelaku seni aktif. Adapun Sanggar Seninya terdapat lebih dari 500 sanggar seni terdaftar.

“​Melalui penguatan program-program kebudayaan ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung optimistis bahwa generasi muda akan semakin mengenal, mencintai, dan terus melestarikan warisan seni tradisi lokal di masa depan,’ ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekdes Oom Rokhmana menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk merajut kebersamaan warga sekaligus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

“Gebyar Budaya Baraya Bedas bukan sekadar ajang pertunjukan semata, melainkan bukti nyata kecintaan kita terhadap identitas dan budaya asli daerah. Mari kita jaga dan lestarikan bersama, karena budaya adalah jati diri kita sebagai masyarakat Desa Citerep dan wilayah Bedas secara luas,” ujar Oom.

Rangkaian acara yang disiapkan menghadirkan berbagai kekayaan seni khas Priangan, mulai dari pertunjukan tarian tradisional, seni suara Sunda,angklung, pagelaran pencak silat, hingga lomba seni budaya yang melibatkan partisipasi warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Warga setempat menyambut antusias perhelatan ini. Mereka berharap Gebyar Budaya Baraya Bedas dapat menjadi agenda rutin tahunan, sehingga semangat persaudaraan antarwarga terus terjalin erat dan nilai-nilai budaya lokal semakin dicintai generasi muda.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala disbubpar yang di wakili sekdis, kepala bidang, sekcam dayeuhkolot, bhabinkamyibmas, babinsa, Mui, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur perangkat desa lainnya, yang turut memberikan dukungan penuh demi kesuksesan acara pelestarian budaya ini. (W)

Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin ekspose progres pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum beserta jajaran di Aula Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat (17/7/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan kedua bendungan yang direncanakan mendukung penyediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Rudy mengatakan, pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey menunjukkan perkembangan sesuai tahapan.

Menurut dia, pemerintah terus berkoordinasi dengan BBWS Citarum untuk mempercepat penyelesaian proyek sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum.

“Alhamdulillah, progres pembangunan kedua bendungan ini berjalan dengan baik. Kami terus berkoordinasi dengan BBWS Citarum agar proses pembangunan dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, keberadaan kedua bendungan nantinya diharapkan dapat mendukung ketahanan air, penyediaan air irigasi bagi sektor pertanian, pengendalian banjir, penyediaan energi, serta mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya. ReferensiGeografis

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BBWS Citarum dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kedua bendungan tersebut.

Di akhir kegiatan, Rudy mengajak seluruh pihak mendukung kelancaran proses pembangunan agar dapat diselesaikan sesuai target.

Pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. (Agus)

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengorkestrasi pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Terutama terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kategori Impactful Regional Leadership. Gubernur Jateng punya konsep (pembangunan berkelanjutan) yang sangat kuat, tetapi tidak banyak terlihat,” kata CEO Solopos Media Group, Arif Budi Susilo, saat ditemui usai acara.

Ia kemudian memberikan satu contoh yang terlihat saat melintasi tol Trans Jawa. Bagaimana Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengakselerasi kawasan industri di kawasan Pantura. Salah satu yang terlihat di sekitar jalur tersebut tentu saja Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Menurut dia, dengan komitmen dan konsistensi kinerja Ahmad Luthfi, Jawa Tengah akan tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89%, sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 5,61%.

“Mudah-mudahan ini konsisten sehingga impact-nya kepada masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja tercapai, dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya juga akan meningkat,” jelasnya.

Menurutnya, kinerja yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng tersebut sesuai dengan tema SBBI Award ke-27 tersebut, yakni “Winning Value, Driving Impact”. Artinya, sebuah brand bukan sekadar menghadirkan inovasi, tetapi meraih kepercayaan publik melalui kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

Pujian itu bukanlah isapan jempol belaka. Sebab, sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi selalu konsisten mengedepankan pemerintahan kolaboratif (collaborative goverment). Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari bupati-walikota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk secara kolektif berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Dengan begitu, program yang digulirkan benar-benar berdampak kepada masyarakat.

Ahmad Luthfi menyatakan, dalam membangun Jawa Tengah memang tidak bisa berkerja sendiri, namun butuh kolaborasi dengan dari berbagai pihak.

“Maka kita punya semangat collaborative goverment karena kita tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Luthfi dalam sambutannya.

Dalam sektor ekonomi, Ahmad Luthfi menjelaskan bagaimana Pemprov Jateng terus mendongkrak realisasi investasi. Ia bahkan meminta kepada seluruh bupati dan walikota untuk menyiapkan kawasan industri dan ekonomi khusus baru. Gayung bersambut, saat ini sudah ada 12 daerah yang mengajukan kawasan industri atau ekonomi khusus baru.

“Tahun 2025 kemarin realisasi investasi kita Rp110,64 triliun dengen 418 ribu tenaga kerja terserap. Triwulan I-2026 ini sudah Rp23,02 triliun dengan 94 ribuan tenaga kerja terserap. Angka kemiskinan kita juga turun menjadi 9,39%,” katanya.

Pada saat yang sama, Pemprov Jateng juga terus memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Upaya-upaya pendampingan melalui akses pembiayaan, sertifikasi, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan pasar terus dilakukan agar semakin banyak UMKM yang naik kelas dan memiliki daya saing.

Hingga Triwulan I – 2026, Pemprov Jateng telah membina 199.781 UMKM, meningkat 1.001 UMKM dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penyerapan sekitar 1,38 juta tenaga kerja.

“UMKM kita itu ada 4,8 juta, kebanyakan usaha mikro dan kecil. Kita terus dorong agar mereka naik kelas menjadi usaha menengah atau besar,” jelasnya. (Agus)