Hal itu disampaikan Al Busyra Basnur dalam Seminar Nasional dan peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club yang diselenggarakan Sino Nusantara Institute dengan tema “Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia-Tiongkok” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT), Al Busyra Basnur, mengatakan GCI yang diinisiasi Presiden Tiongkok Xi Jinping memiliki makna lebih luas dibanding sekadar memperkuat hubungan antarpemerintah. Menurut Al busyra, kekuatan utama GCI terletak pada upaya membangun konektivitas dan kerja sama antarmasyarakat yang dapat bertahan lebih panjang dibanding hubungan government to government.

“Hubungan antar masyarakat, people to people connectivity, kolaborasi dan kerja sama itu justru jauh lebih penting,” ujar Al Busyra. Ia menjelaskan, hubungan antarpemerintah sangat bergantung pada kepemimpinan dan masa jabatan pejabat negara. Pergantian presiden, perdana menteri, menteri hingga pejabat pemerintahan lainnya dapat memengaruhi arah hubungan bilateral. Sebaliknya, kerja sama antarmasyarakat melibatkan berbagai kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan jangka panjang, mulai dari pengusaha, akademisi, mahasiswa, media, seniman, penulis hingga pembuat film.

“Kalau hubungan antar pemerintah, aktornya pejabat pemerintah. Mereka menjabat dalam jangka waktu yang terbatas. Tetapi berbeda dengan hubungan antar masyarakat,” katanya. Karena itu, Al Busyra menilai Indonesia perlu menangkap GCI sebagai peluang untuk memperkuat politik luar negeri sekaligus diplomasi publik Indonesia. “Ini bagi Indonesia, politik luar negeri Indonesia, GCI yang diinisiasi oleh China harus kita ambil, harus kita tangkap sebagai satu peluang, terutama bagi politik luar negeri RI dan juga diplomasi publik Indonesia,” tegasnya.

Dorong Generasi Muda Belajar Teknologi Tiongkok

Selain diplomasi publik, Al Busyra juga menyoroti pentingnya Indonesia mengejar ketertinggalan teknologi, khususnya dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi robotika.
Ia secara terbuka mengakui bahwa perkembangan teknologi Tiongkok saat ini jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.
“Saya meminta terutama generasi muda Indonesia, mahasiswa, pelajar, perbanyaklah belajar teknologi dari China,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah kota di Tiongkok dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia.
Albusra mengatakan, sejak mulai menjabat pada Juni 2025, ia cukup sering melakukan kunjungan ke Tiongkok. Dari kunjungan tersebut, ia melihat perkembangan teknologi yang menurutnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan anak-anak.
Ia mencontohkan penggunaan robot di hotel-hotel Tiongkok. Robot tidak hanya digunakan di kota-kota besar, tetapi juga telah diterapkan di hotel-hotel di sejumlah kota kecil. “Hotel sekecil apa pun semuanya sudah dilayani dengan robot,” ungkapnya.

Menurut dia, perkembangan teknologi robotika di Tiongkok bahkan telah masuk ke lingkungan pendidikan. Anak-anak dan mahasiswa sudah diperkenalkan dengan teknologi robot sejak dini. “Mainan teknologi modern itu sudah menjadi mainan anak-anak di China,” katanya.

Al Busyra juga mengaku baru kembali dari Tiongkok setelah melakukan kunjungan selama sekitar dua pekan ke sejumlah kota. Dalam kunjungan tersebut, ia menyaksikan perkembangan teknologi robotika yang semakin pesat. Karena itu, ia mendorong generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga aktif mempelajari dan mengembangkan teknologi.

“Sekali lagi, tolong saya sarankan, belajarlah teknologi lebih banyak lagi. Saya tujukan imbauan ini kepada generasi muda Indonesia dan anak-anak,” ujarnya.
Menurutnya, pembelajaran teknologi tidak harus selalu berasal dari Tiongkok. Generasi muda Indonesia dapat mempelajari teknologi dari negara mana pun selama pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
“Bisa saja itu dari China. Memang China sekarang ini lagi maju. Bisa juga dari negara-negara lain yang teknologinya juga bermanfaat dan bisa membangun bangsa kita Indonesia,” pungkasnya. (P)

Hal itu disampaikan Ahmad Syaifudin dalam Seminar Nasional dan peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club yang diselenggarakan Sino Nusantara Institute dengan tema “Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia-Tiongkok” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ahmad mengatakan, perubahan tersebut merupakan proses panjang yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi langsung masyarakat Indonesia dan Tiongkok.
“Ketika kita mendengar nama Indonesia di Tiongkok, dalam persepsi Tiongkok sebagai negara Indonesia, sekitar 2014–2015, ketika kita mencari nama Indonesia di mesin pencarian Baidu, yang muncul masih banyak terkait kejadian 1998,” ujar Ahmad.

Menurut dia, kondisi tersebut perlahan berubah dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Persepsi positif terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok pun disebut mengalami perkembangan. Ia menilai, perubahan persepsi tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi antarpemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat kedua negara.

Diplomasi Algoritma Ikut Membentuk Persepsi

Ahmad juga menyoroti semakin pentingnya ruang digital dalam membentuk persepsi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi dan algoritma media digital telah melahirkan bentuk baru diplomasi yang dapat disebut sebagai “diplomasi algoritma.”
Algoritma menentukan informasi yang muncul kepada seseorang berdasarkan apa yang dicari, dilihat, dibaca, maupun digulir (scroll).

“Diplomasi bukan hanya antarnegara. Ada istilah diplomasi algoritma,” katanya.
Karena itu, menurut Ahmad, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan narasi positif mengenai hubungan Indonesia-Tiongkok melalui ruang digital.
Konten yang diproduksi dan disebarluaskan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses membangun pemahaman antarbangsa.

Pertukaran Masyarakat Harus Melahirkan Proyek Bersama

Ahmad mengatakan, kerja sama Indonesia-Tiongkok ke depan perlu didorong lebih konkret melalui berbagai bentuk pertukaran masyarakat.

Pertukaran tersebut tidak hanya berupa people exchange, tetapi juga harus mampu melahirkan proyek bersama yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Dari pertukaran itu memunculkan joint project atau proyek bersama terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku kedua negara,” jelasnya.

Ia mencontohkan kerja sama kebudayaan melalui pertukaran seni dan musik. Pertemuan berbagai budaya, menurutnya, dapat menghasilkan karya kolaboratif yang mempertemukan unsur budaya Indonesia dan Tiongkok.

Salah satunya adalah kolaborasi alat musik tradisional seperti gamelan dengan alat musik Tiongkok. Menurut Ahmad, kebudayaan memiliki kekuatan untuk melewati batas negara karena dapat dinikmati dan dipahami secara bersama. “Budaya itu tidak mengenal batasan. Bagaimana kita menikmati bersama,” ujarnya.

Pengusaha Indonesia Perlu Lebih Banyak Masuk ke Tiongkok

Selain budaya, Ahmad menilai hubungan antarmasyarakat juga harus diperkuat melalui sektor bisnis. Ia mengakui pertumbuhan pengusaha dan perusahaan Tiongkok yang beraktivitas di Indonesia cukup besar. Namun, kondisi sebaliknya, yakni perusahaan Indonesia yang berkembang dan masuk ke pasar Tiongkok, dinilai masih perlu diperkuat.

Karena itu, forum pertukaran antarmasyarakat dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pertemuan bisnis dan membuka peluang kerja sama baru.
“Tidak hanya bagaimana perusahaan Tiongkok yang ke sini, tetapi bagaimana perusahaan Indonesia juga tumbuh bersama dengan perusahaan yang di Tiongkok,” katanya.

Kerja sama serupa, lanjutnya, juga dapat dikembangkan di bidang akademik dan berbagai sektor lainnya.

Membangun Kepercayaan Antarbangsa

Ahmad menegaskan, tujuan utama dari berbagai bentuk pertukaran tersebut bukan sekadar menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, melainkan membangun hubungan antarmanusia.
Menurutnya, hubungan antarmasyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok.

“Bagaimana menghubungkan antarmanusia itu menjadi sangat penting bagi hubungan bilateral dua negara,” tegasnya.
Ia berharap semakin banyak masyarakat Indonesia dan Tiongkok yang saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan.

“Semoga ke depan kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan saling percaya sehingga menciptakan kerja sama secara langsung antarbangsa Indonesia,” pungkas Ahmad. (P)

Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Duta Besar Dr. (H.C.) Al Busyra Basnur mengatakan, hubungan antarnegara tidak cukup hanya dibangun melalui hubungan pemerintah dengan pemerintah (government-to-government/G-to-G). Menurutnya, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga individu justru menjadi kekuatan penting dalam membangun hubungan jangka panjang.

Hal itu disampaikan Al Busyra dalam Seminar Nasional sekaligus peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club yang diselenggarakan Sino Nusantara Institute dengan tema “Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia-Tiongkok” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dalam paparannya, Al Busyra menilai konsep GCI yang diperkenalkan Tiongkok memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pola kerja sama Selatan-Selatan yang selama ini banyak berfokus pada perdagangan, investasi, infrastruktur, teknologi, dan pembangunan.
“Global Civilization Initiative ini malah lebih luas lagi, yaitu dari culture, civilization, education, youth, tourism, media, and people-to-people,” ujar Al Busyra.

Menurut dia, pendekatan tersebut sangat relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman sejarah panjang, termasuk menghadapi kolonialisme.
Indonesia, lanjut Al Busyra, memiliki modal sosial dan historis yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam kerangka tersebut. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, Pancasila, inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama damai dinilai sejalan dengan semangat membangun hubungan antarmasyarakat dan peradaban.

Indonesia Jangan Hanya Jadi Peserta
Al Busyra menegaskan Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi peserta dalam berbagai inisiatif kerja sama internasional. Indonesia, kata dia, harus tampil sebagai aktor yang mampu memberikan kontribusi nyata. “Kita jangan hanya sebagai participants, tetapi juga sebagai aktor di mana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi,” tegasnya.
Ia menyebut Indonesia memiliki sejumlah modal strategis, mulai dari sejarah

Konferensi Asia-Afrika, politik luar negeri bebas aktif, peran di kawasan Asia dan Global South, keanggotaan G20 dan BRICS, hingga tradisi dialog antarbudaya.
Karena itu, GCI menurutnya dapat menjadi salah satu ruang bagi Indonesia untuk memperluas diplomasi publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan.

People-to-People Dinilai Lebih Efektif

Al Busyra yang pernah menjabat sebagai Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri juga menekankan pentingnya aktor nonpemerintah dalam hubungan internasional.

Menurut dia, hubungan antar pemerintah pada dasarnya berfungsi membuka pintu, membangun jembatan, dan menciptakan ruang kerja sama. Namun, jembatan tersebut baru akan memiliki arti ketika diisi dan dilalui oleh masyarakat.

“G-to-G itu hanya membukakan pintu dan jendela, membangun jembatan. Setelah itu mereka tidak akan mengisinya. Yang melewati, yang melintas jembatan itu adalah people, civil society, pengusaha dan lain-lain,” jelasnya.

Ia bahkan menilai keberhasilan diplomasi publik lebih banyak ditentukan oleh hubungan antarmasyarakat.
“Saya bisa mengatakan 70 persen suksesnya public diplomacy itu karena people-to-people, bukan karena G-to-G,” katanya.

Menurut Al Busyra, aktor yang dapat memainkan peran tersebut sangat beragam, mulai dari individu, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, NGO, think tank, pengusaha, akademisi, hingga media.
Tiongkok Perkuat Diplomasi Antarperadaban
Dalam paparannya, Al Busyra juga menyoroti komitmen Tiongkok dalam memperluas kerja sama antarperadaban dan hubungan antarmasyarakat.

Ia menceritakan keikutsertaannya dalam Conference on Building a Peaceful and Prosperous Asia Community with a Shared Future yang berlangsung di Beijing pada 25 Agustus 2026. Pertemuan tersebut, menurut Al Busyra, dihadiri perwakilan dari 11 negara dan diselenggarakan oleh Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries.

Ia menyebut forum tersebut turut menghadirkan sejumlah mantan pemimpin pemerintahan dari berbagai negara. Bagi Al Busyra, forum itu menunjukkan bagaimana diplomasi antarbangsa tidak semata-mata berlangsung melalui jalur resmi pemerintahan, tetapi juga melalui jejaring persahabatan dan masyarakat.
“Ini adalah cara-cara Tiongkok atau China untuk membangun, meningkatkan, mempererat hubungan people-to-people yang dalam bahasa diplomatinya kita sebut dengan public diplomacy,” katanya.

Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Makin Luas
Al Busyra juga memaparkan sejumlah bentuk kerja sama Indonesia-Tiongkok yang telah berkembang, antara lain pendidikan, beasiswa, pertukaran pemuda, kebudayaan, pariwisata, media digital, dan olahraga.
Ia mencontohkan pertukaran budaya melalui angklung yang pernah melibatkan ribuan peserta di Beijing. Kerja sama tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok dapat dibangun melalui interaksi masyarakat secara langsung.

Di bidang kepemudaan, PPIT juga mendorong Indonesia-China Youth Exchange Program. Program tersebut mencakup kunjungan pemuda Indonesia ke sejumlah kota di Tiongkok dan program timbal balik dengan kunjungan pemuda dari Tiongkok ke Indonesia. “Ini adalah ruang baru bagi politik luar negeri Indonesia,” kata Al Busyra.

Tantangan: Harus Diikuti Program Nyata
Meski memiliki peluang besar, Al Busyra mengingatkan implementasi GCI tidak boleh berhenti pada gagasan dan forum diskusi.
Ia menyebut sejumlah tantangan, termasuk perbedaan sistem politik antarnegara serta kebutuhan untuk menerjemahkan gagasan GCI menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat nyata.

Menurut dia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi besar yang dimiliki untuk membangun program kerja sama yang berkelanjutan, terutama melalui keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.

“Kita mulai dari ruangan yang sangat sederhana ini. Semangat ini yang harus kita bawa untuk GCI ke depan untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan program dari Presiden Xi Jinping dan kawasan Asia Pasifik,” pungkas Al Busyra. (P)

Pengungkapan tersebut berawal saat KRI Kerambit-627 dari unsur Guspurla Koarmada I memeriksa kapal MV King Sun berbendera Tanzania di Tanjung Berakit, Kamis 6 Agustus 2026.

“Berdasarkan pemeriksaan awal di Kodaeral IV, ditemukan 65 karung dengan berat kurang lebih 1,3 ton yang diduga berisi narkoba jenis ketamine,” kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada RI) Laksdya TNI Denih Hendrata dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026.

Menurut Denih, kapal MV King Sun selanjutnya diserahkan kepada Kodaeral IV untuk menjalani penyelidikan lanjutan dan penyidikan terhadap kapal, muatan serta dokumen.

Nilai barang bukti seberat 1,3 ton atau 1.300.000 gram tersebut, apabila menggunakan asumsi harga sabu Rp1,5 juta-Rp3,5 juta per gram, memiliki estimasi nilai sekitar Rp1,95 triliun hingga Rp4,55 triliun atau setara sekitar 108,96 juta-254,30 juta dolar AS.

Selanjutnya Penyidik TNI AL akan memeriksa ulang secara menyeluruh terhadap seluruh kompartemen dan gudang kapal MV King Sun guna memastikan tidak terdapat barang terlarang lainnya.

Keberhasilan tersebut juga berpotensi menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dengan asumsi 1 gram sabu berpotensi dikonsumsi oleh lima orang, pengamanan 1,3 ton barang bukti tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan terhadap sekitar 6,5 juta jiwa pengguna.

Adapun pengungkapan kasus Narkotika di perairan Kepri bukanlah yang pertama kali dilakukan unsur TNI AL. Sebelumnya, pada Mei 2025 lalu, TNI AL juga mengungkap penyelundupan Narkotika jenis sabu dalam dua operasi terpisah dalam kurun waktu satu minggu, yaitu pada 14 Mei 2025, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjung Balai Karimun (di bawah Armada 1) menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,061 ton narkoba.

Lalu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundup kedua dan mengamankan 2 ton Narkotika jenis sabu. (Agus)

Sajian hidangan tempe di atas meja makan kini bukan sekadar simbol makanan rakyat sehari-hari, melainkan melesat menjadi lambang kebanggaan budaya bangsa yang siap menghentakkan panggung dunia.

Langkah nyata baru saja diayunkan melalui sebuah gerakan nasional terpadu yang memadukan penguatan ketahanan pangan, penambahan nilai guna (hilirisasi) pangan lokal, hingga pengusulan resmi tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).

Inisiatif besar ini diluncurkan secara resmi oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam wadah empat gerakan strategis nasional menuju usia satu abad organisasi tersebut pada tahun 2028.

Fondasi ini dirancang untuk memperluas kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat dalam peradaban dan pembangunan nasional.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Nannie Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa gerakan ini dirancang secara sistemis agar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.

“Hari ini Kowani meluncurkan empat gerakan strategis nasional yang saling terintegrasi sebagai fondasi memasuki abad kedua perjuangan dan peradaban perempuan Indonesia. Kami tidak ingin berhenti pada seremoni. Kami ingin membangun sistem, membangun model, dan membangun bukti keberhasilan

Nannie mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan. Menurutnya, gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan.

Sebagai tindak lanjut, KOWANI akan memperkuat edukasi, kampanye pangan lokal, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pemberdayaan perempuan. Organisasi tersebut juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program strategis yang terintegrasi.

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menegaskan komitmennya mendukung pengusulan Tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai warisan pengetahuan dan budaya bangsa. Dukungan tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal.

Ketua Umum KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto mengatakan organisasi tersebut siap membersamai Panitia Pengusung Tempe Indonesia menuju UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa yang layak diperkenalkan kepada dunia.

“KOWANI siap membersamai Panitia Pengusung Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui peran, kapasitas, jejaring, dan semangat kolaborasi yang kita miliki. Kami meyakini bahwa tempe bukan sekadar pangan tradisional, tetapi pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa Indonesia,” katanya dalam keterangan Minggu (9/8)

Nannie mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan. Menurutnya, gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan.

KOWANI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang berkontribusi dalam Seminar Nasional Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.

Menurut Nannie, kehadiran para narasumber mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor mendukung pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman, gagasan, dan rekomendasi strategis. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi kehormatan sekaligus energi besar bagi KOWANI dalam membangun gerakan nasional yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi tersebut diberikan kepada Ketua Umum BPP PHRI Haryadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Forum Tempe Indonesia Hardinsyah. Kemudian, Ketua Umum PB STII Fathurrahman Mahfudz, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti, serta Ketua I KOWANI Atiek Sarjana.

Menjelang peringatan 100 Tahun KOWANI, organisasi tersebut memperkuat kaderisasi kepemimpinan perempuan menuju Indonesia Emas 2045. KOWANI juga menjalankan Gerakan 1.000 Profesi, 1.000 Sertifikasi, dan 1.000 Solusi untuk meningkatkan kompetensi perempuan. (Pewarta/Agus).

Dikutib redaksi pada Selasa (04/08/2026) di Jakarat. Pertemuan tersebut membahas upaya mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang,memperluas kerja sama investasi,dan memperkuat hubungan antar pelaku usaha Indonesia dan Pakistan.

Dalam sambutannya,Presiden RCCI Usman Shaukat menggarisbawahi hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Pakistan dan Indonesia dan menekankan potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk memperluas perdagangan bilateral.

Beliau mendesak kedua negara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan regional,meningkatkan ekspor Pakistan ke Indonesia, mendorong hubungan bisnis antar perusahaan,dan memfasilitasi pertukaran delegasi perdagangan. Beliau juga menekankan perlunya mengeksplorasi jalur kolaborasi baru di bidang manufaktur,pertanian, produk bernilai tambah,dan industri yang sedang berkembang.

Duta Besar RI untuk Pakistan,
Letjen TNI (Purn) Chandra W. Sukotjo, M.Sc. dalam sambutannya, menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Pakistan. Beliau menyoroti pariwisata,makanan halal,energi terbarukan,kesehatan,pertanian, farmasi,dan teknologi digital sebagai sektor-sektor kunci yang menawarkan peluang kolaborasi yang menjanjikan.

Beliau mencatat bahwa kedua negara menikmati hubungan diplomatik yang sangat baik dan sekarang harus menerjemahkan niat baik ini menjadi kemitraan perdagangan dan investasi yang lebih kuat.

Duta Besar RI juga menginformasikan kepada para peserta bahwa Indonesia telah menyederhanakan proses visa untuk pelancong bisnis Pakistan dan menunjukkan bahwa pengurangan biaya visa juga sedang dipertimbangkan untuk memfasilitasi mobilitas bisnis dan pertukaran komersial yang lebih besar.

Beliau juga mengundang komunitas bisnis Pakistan untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia ke-41, yang dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026, menggambarkannya sebagai salah satu pameran dagang utama di Asia Tenggara dan platform ideal bagi eksportir,produsen,dan investor Pakistan untuk menjelajahi pasar baru, menjalin kemitraan strategis,dan memperluas jejak global mereka.

Pertemuan diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif,di mana kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama kelembagaan,mendorong keterlibatan sektor swasta,dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara Pakistan dan Indonesia. (Git-Red)

Dikutib redaksi pada Kamis (30/07/2026) di Jakarta. Upacara serah terima yang berlangsung di Islamabad tersebut dihadiri oleh Menteri Federal Petroleum Pakistan H.E. Mr. Ali Pervaiz Malik,para Kepala Perwakilan negara-negara ASEAN di Islamabad,serta Direktur Jenderal Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Pakistan.
.
Dalam sambutannya,Menteri Ali Pervaiz Malik menyampaikan apresiasi atas dukungan ASEAN kepada Pakistan dan menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Pakistan-ASEAN guna memajukan perdagangan, perdamaian, dan kemakmuran.

Duta Besar Republik Indonesia dan Ketua ACI yang akan segera mengakhiri masa jabatannya,Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk mendukung Pakistan,seraya mencatat bahwa blok tersebut menghargai partisipasi Islamabad dalam dialog regional.

Beliau berterima kasih kepada Pakistan karena telah memastikan bahwa Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar ikut serta dalam pertemuan ASEAN di Manila, dan menggambarkan Pakistan sebagai negara yang memegang “tempat penting” dalam strategi keterlibatan ASEAN.

Duta Besar menekankan bahwa upaya ASEAN diarahkan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memastikan bahwa Pakistan tetap menjadi mitra integral dalam lanskap ekonomi dan diplomatik kawasan.

Kegiatan tersebut menandai berakhirnya keketuaan Indonesia di ACI pada semester pertama tahun 2026 serta mencerminkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kerja sama ASEAN-Pakistan, hubungan ekonomi,dan stabilitas kawasan. (Git-Red)

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara Polri dan FBI dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks, khususnya di bidang kontra terorisme, kejahatan siber, narkotika, serta penipuan daring lintas negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Polri dan FBI sejak tahun 2014, terutama dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap berbagai upaya penegakan hukum.

Audiensi juga membahas sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan ancaman peredaran fentanyl dan bahan prekursor, penanganan jaringan scam compounds dan cyber-enabled fraud, penguatan kerja sama investigasi dan pertukaran informasi intelijen, serta pengembangan kapasitas personel melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan FBI seperti pada FBI Academy.

“Di tengah dinamika global, berbagai jenis kejahatan terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum.” kata Sigit.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat penanganan buronan yang menjadi subjek Interpol Red Notice serta mekanisme kerja sama dalam proses penegakan hukum lintas negara.

Kapolri menegaskan bahwa penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan melintasi batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan FBI melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan operasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur FBI menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin dengan Polri dan menegaskan komitmen FBI untuk terus memperkuat kerja sama dalam pemberantasan terorisme, narkotika, kejahatan siber, serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya melalui pendekatan yang lebih erat, konkret, dan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, diawali dengan penyambutan Direktur FBI di Gedung Utama Mabes Polri, penandatanganan buku tamu, diskusi bilateral, pertukaran cinderamata, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. ( Sodikin )

Dikutib redaksi pada Senin (20/07/2026) di Jakarta. Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu dihadiri oleh elemen pelajar,pekerja migran,hingga keluarga mixed married menjadi wadah bagi Perwakilan RI untuk bertemu langsung dengan warga negara Indonesia (WNI).

Selain mempererat hubungan,kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI di luar negeri.

Acara yang diselenggarakan oleh KBRI Islamabad bersama KJRI Karachi tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat Indonesia yang tinggal di Provinsi Sindh. Peserta terdiri atas pelajar,pekerja migran Indonesia, hingga keluarga hasil perkawinan campuran (mixed married).

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Perwakilan RI untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan WNI. Melalui silaturahmi tersebut, berbagai aspirasi dari masyarakat Indonesia di Pakistan dapat didengarkan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi WNI.

Rangkaian Agenda Perkuat Perlindungan dan Pelayanan WNI
Silaturahmi diisi dengan sejumlah agenda informatif yang melibatkan berbagai unsur Perwakilan RI. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Konsul Jenderal RI di Karachi dan Dubes RI yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran masyarakat Indonesia dalam acara tersebut.

Selanjutnya,Atase Pertahanan RI Islamabad memaparkan situasi keamanan terkini di Pakistan. Paparan tersebut bertujuan memberikan informasi kepada WNI mengenai kondisi keamanan di negara setempat. Agenda berikutnya diisi dengan penguatan wawasan kebangsaan oleh Sekretaris Pertama Politik KBRI Islamabad. Materi tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menjaga semangat kebangsaan selama berada di luar negeri.

Pada kesempatan yang sama,Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler (PF Protkons) KJRI Karachi menyosialisasikan program Connect Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat silaturahmi dan jejaring antarsesama WNI di Pakistan. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya Perwakilan RI dalam meneguhkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Perwakilan RI dan masyarakat Indonesia di Provinsi Sindh. Selain menjadi ruang bertukar informasi dan menyampaikan aspirasi, acara tersebut juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan perlindungan dan pelayanan bagi WNI di Pakistan. Kehadiran ratusan diaspora Indonesia menunjukkan eratnya kebersamaan yang terus dijaga oleh komunitas Indonesia di luar negeri. (Git-Red)

Dikutib redaksi pada Minggu (19/07/2026) di Jakata. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di kota tersebut,seperti diberitakan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Karachi.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Pakistan, khususnya dengan Provinsi Sindh. Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai potensi peningkatan kerja sama di berbagai sektor strategis demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dubes RI Letjen TNI (Purn) Chandra W. Sukotjo,M.Sc. temui Gubernur Sindh,
H.E. Syed Nehal Hashmi dalam Rangkaian Kunjungan Kerja di Karachi
didampingi oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Mudzakir. Turut hadir delegasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad serta para pejabat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Pakistan, khususnya dengan Provinsi Sindh.

Dalam dialog tersebut,kedua pihak bertukar pandangan mengenai potensi peningkatan kerja sama di berbagai sektor strategis demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pertemuan ini menjadi langkah untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Kunjungan kehormatan Dubes RI kepada Gubernur Sindh menjadi bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia di Karachi. Pertemuan tersebut memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan serta membuka peluang kerja sama dengan Provinsi Sindh. (Git-Red)