Pramono mengapresiasi hadirnya RS Toto Tentrem yang menawarkan layanan unggulan, termasuk teknologi stem cell. Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki standar layanan yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan tambahan satu rumah sakit yang luar biasa. Satu rumah sakit bertaraf internasional sebenarnya, yang secara khusus di bidang yang berkaitan dengan stem cell,” ujar Pramono.

Ia juga mendorong adanya kerja sama antara RS Toto Tentrem dan RSUD Tarakan Jakarta. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan layanan berbasis teknologi stem cell di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, pengembangan tersebut sejalan dengan keinginannya agar salah satu dari 31 rumah sakit milik Pemprov DKI memiliki layanan yang berkaitan dengan stem cell.

“Karena saya memang berkeinginan Rumah Sakit Tarakan juga dikembangkan, supaya dari 31 rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, ada yang mengembangkan hal yang berkaitan dengan stem cell,” tuturnya.

Saat ini, Jakarta memiliki 196 rumah sakit, dengan 31 rumah sakit di antaranya merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI juga berencana membangun dua rumah sakit bertaraf internasional di bekas lahan Sumber Waras dan kawasan Cakung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Sementara itu, Founder Rumah Sakit Toto Tentrem Luwih Asih, Purwati, mengatakan RS Toto Tentrem merupakan rumah sakit umum yang memiliki sejumlah layanan unggulan. Di antaranya adalah stem cell, regenerative medicine, wellness, serta layanan bedah.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, pihaknya juga berharap rumah sakit tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai kesehatan.

“Semoga dengan hadirnya Rumah Sakit Toto Tentrem kami dengan teknologi advanced bisa memberi manfaat untuk kita semua, terutama juga untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk kuratif tetapi juga untuk preventif,” kata Purwati.

RS Toto Tentrem memiliki kapasitas 50 tempat tidur, termasuk lima tempat tidur ICU. Rumah sakit tersebut juga didukung sekitar 70 dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kepada pasien. (Agus)

Pesan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP, DPW, DPC hingga tingkat ranting FUHAB Jakarta dan sekitarnya di International Velodrome, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Pelantikan tersebut diikuti sekitar 1.500 pengurus FUHAB dari berbagai wilayah Jakarta dan kawasan aglomerasi. Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi ulama dan habaib dalam membimbing masyarakat, menjaga kedamaian, serta merawat ukhuwah Islamiyah.

Pramono menilai keberadaan FUHAB memiliki posisi strategis dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejuk sekaligus memperkuat persatuan. “Saya ingin mengucapkan selamat karena bagaimanapun FUHAB ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul pandangannya, cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat karena mereka betul-betul memegang teguh bahwa NKRI itu adalah harga mati,” ujar Pramono.

Menurutnya, luasnya jaringan kepengurusan FUHAB merupakan modal sosial penting bagi Jakarta. Organisasi tersebut tidak hanya mencakup berbagai wilayah di Ibu Kota, tetapi juga melibatkan ulama dan habaib dari kawasan aglomerasi seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Pelantikan Forum Ulama Habaib Jakarta dan sekitarnya dihadiri kurang lebih 1.500 orang pengurus. Kalau di Jakarta ada 267 kelurahan, ada 44 kecamatan, dan tentunya dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya,” katanya.

Peran Ulama dan Habaib Tak Sekadar Persoalan Keagamaan

Pramono menegaskan, peran ulama dan habaib tidak berhenti pada aspek keagamaan. Di tengah dinamika kehidupan perkotaan, keduanya juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan, memperkuat toleransi, serta membentuk karakter generasi muda.

“Peran ulama dan habaib sangat penting dalam membangun Jakarta. Bukan hanya dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, dan membina generasi muda,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi Jakarta menuju kota global harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.

“Jakarta sedang bergerak menjadi kota global. Karena itu, kemajuan Jakarta tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus diikuti kualitas manusia, karakter, moral, dan kehidupan sosial yang baik,” tuturnya.

Karena itu, Pramono berharap FUHAB semakin aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan yang menyejukkan, mempererat persaudaraan, dan turut menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di Jakarta.

“Saya berharap FUHAB bisa terus hadir dekat dengan masyarakat, memberikan pembinaan yang menyejukkan, merawat persaudaraan, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di Jakarta,” kata Pramono.

Pemprov DKI Buka Ruang Kolaborasi
Lebih lanjut, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka memperkuat kolaborasi dengan FUHAB maupun berbagai elemen masyarakat lainnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan diperlukan agar transformasi Jakarta sebagai kota global tetap berpijak pada nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

“Pemprov DKI siap memperkuat kolaborasi dengan FUHAB dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun Jakarta yang maju, aman, toleran, dan bermartabat, tanpa meninggalkan nilai agama, budaya, dan kearifan lokal,” pungkasnya.

Pelantikan dan pengukuhan kepengurusan FUHAB tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda organisasi. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kontribusi ulama dan habaib dalam menjaga persatuan, membangun kehidupan sosial yang harmonis, serta mendukung Jakarta sebagai kota global yang maju tanpa kehilangan jati diri. (P)

Dalam pelaksanaan lapangan, Bapak Paijo, Staf Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kelurahan Jelambar Baru, ditunjuk oleh Bapak Lurah untuk mendampingi dan mengkoordinasikan tim Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU). Aksi kali ini menyasar wilayah RT 011, RW 09, Kelurahan Jelambar Baru.

Bertempat di lokasi tersebut, kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Total ada tiga tim PPSU yang diterjunkan dalam operasi ini. Menurut keterangan Pak Paijo, total personel yang terlibat mencapai 11 orang yang telah berangkat dari kantor kelurahan sejak pukul 07.30 WIB atas arahan Bapak Lurah Endra Saputra. Kehadiran Ketua RT 011 turut serta mengarahkan titik-titik lokasi pengerukan yang menjadi prioritas pembersihan.

50 Karung Sampah dan Lumpur Terangkat

Fokus utama pembersihan adalah saluran air (got) yang tersumbat oleh tumpukan lumpur dan sampah rumah tangga. Hasil dari kerja keras petugas dari pagi hingga siang hari tersebut cukup signifikan. Sebanyak 50 karung berisi lumpur dan sampah berhasil diangkut dari saluran air.

Para petugas PPSU menyatakan bahwa kondisi lumpur di got tersebut cukup dalam, namun mereka tetap bekerja dengan semangat tinggi dan memastikan aspek keselamatan selama proses pengerukan.

“Saya datang ke sini dalam rangka grebek lumpur atas penugasan dari Bapak Lurah Endra Saputra. Kebetulan hari ini kebagian di RT 011 RW 09. Kita bawa 2 tim inti, total 11 orang PPSU. Setelah bertemu Pak RT, kami langsung ditunjukkan lokasinya dan segera memulai pekerjaan,” ujar Pak Paijo selaku pendamping lapangan.

Paijo menambahkan bahwa target pengerukan sampah di got telah selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Ia mengakui bahwa volume sampah yang menumpuk sangat banyak, yang mengindikasikan masih adanya sebagian warga yang belum memiliki kesadaran penuh untuk membuang sampah pada tempatnya.

Imbauan Tegas: Jangan Buang Sampah Sembarangan

Melihat tumpukan sampah yang luar biasa, Pak Paijo menyampaikan harapan agar masyarakat sekitar lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif bencana, sebagaimana ditekankan oleh pimpinan kelurahan.

“Mudah-mudahan masyarakat sadar dengan kondisi seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan, jangan sampai menumpuk di got semua. Kasihan kalau sampai musim hujan nanti banjir, dampaknya akan kembali ke masyarakat sendiri,” tegasnya.

Untuk menjaga keberlanjutan kebersihan di Kelurahan Jelambar Baru, pihak kelurahan di bawah kepemimpinan Bapak Lurah Endra Saputra telah membagi tim PPSU yang tersebar di setiap wilayah untuk penanganan harian. Hingga saat ini, koordinasi antara petugas dan warga setempat berjalan lancar dan saling mendukung.

Para petugas PPSU juga menyampaikan harapan mereka agar wilayah Jelambar Baru semakin baik, bebas dari genangan air, dan terhindar dari bencana banjir di masa mendatang melalui kolaborasi aktif antara pemerintah kelurahan dan warga.

( Admin/Sodikin )

Permintaan itu disampaikan Lutfi dalam sambutannya pada milad ke-25 FBR di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, pergub tersebut telah lama diperjuangkan dan menjadi amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Hari ini kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya berharap agar amanah undang-undang benar-benar diwujudkan melalui hadirnya Peraturan Gubernur tentang Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi,” kata Lutfi.

Lutfi mengatakan naskah Pergub tersebut telah rampung disusun. Menurutnya, seluruh kajian akademis, diskusi, hingga penyelarasan hukum juga telah selesai dilakukan.

Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Pergub tersebut menjadi anugerah terbesar bagi FBR di 25 tahun usianya.

“Alhamdulillah, sebagaimana kita dengar bersama tadi, bahwa gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera menerbitkan Pergub tentang Lembaga Adat Betawi,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Ini adalah anugerah terbesar bagi FBR di 25 tahun usianya,” lanjut Jalih Pitoeng.

“Tak ada perjuangan yang sia-sia,” imbuhnya.

Jalih Pitoeng juga mengungkapkan bahwa perjalanan dan perjuangan panjang akan menghasilkan suatu yang diharapkan.

“Ini merupakan buah hasil perjuangan dari perjalanan panjang demi kemajuan kaum Betawi,” pungkasnya.

Imam besar FBR tersebut juga menegaskan bahwa Pergub ini bukan hanya untuk FBR. Tapi untuk seluruh masyarakat Betawi.

“Pergub yang terus kita perjuangkan ini bukan hanya untuk FBR saja. Tapi demi kemajuan masyarakat Betawi,” ungkap imam besar FBR tersebut.

Disamping itu, Pramono juga menceritakan bahwa dirinya memiliki menantu orang Betawi yang sudah barang tentu akan memiliki cucu anak Betawi.

“Ini bukan hanya untuk kita saat ini,” kata Pram dalam sambutannya.

“Tapi buat anak cucu kita kedepan,” lanjutnya menegaskan.

“Karena cucu saya kalo ditanya, pasti menjawab ‘saya anak Betawi’ karena ayahnya orang Betawi,” kata Pram yang berjanji akan segera menerbitkan Pergub dimaksud. (Agus)

Dalam sambutannya pada acara pelantikan FORKABI, Azran mengatakan bahwa FORKABI dibawah pimpinannya telah didzolimi.

“Kalau kita mau jujur, kitalah yang telah memiliki AHU dari Kemenkumham,” ungkapnya, Sabtu (25/7/2026).

“Kita yang benar-benar anak Betawi dibuat tidak bisa berbuat di kampungnya sendiri,” Azran menegaskan.

“Tapi tenang. Kalau saudara-saudara semangat dan tegas, maka saya paling depan lebih tegas lebih lantang lagi dalam membela kaum Betawi,” lanjutnya.

Sementara, pendiri Yayasan Perjuangan Rakyat (Jalih Pitoeng Centre), Jalih Pitoeng yang hadir dalam acara pelantikan FORKABI tersebut menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang kurang teliti membaca berbagai peristiwa.

“Secara administratif, legal formal berdasarkan Sisminbakum, FORKABI yang dipimpin oleh bang Azran adalah FORKABI yang telah memenuhi syarat legal dan formal sekaligus telah di registrasi oleh Dirjen AHU Administrasi Hukum Umum,” kata Jalih Pitoeng.

“Sehingga, memfasilitasi Balai Agung milik Pemda DKI untuk acara pelantikan FORKABI versi bang Haji Ghoni, merupakan sebuah kelalaian bagi seorang gubernur yang mestinya tidak terjadi,” lanjut Jalih Pitoeng menyesalkan.

“Akhirnya gubernur terjebak dalam pusaran polemik antar organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi,” Jalih Pitoeng menandaskan.

Ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) ini juga mengkritisi kelalaian, atau bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku kepala daerah.

“Sebagai kepala daerah, mestinya gubernur wajib menjunjung tinggi azas netralitas agar tidak memberi kesan pilih kasih. Apalagi ini soal legal formal sebuah organisasi kebetawian,” Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Karena, gubernur bisa saja berganti. Atau bahkan berhenti secara tiba-tiba karena sesuatu yang tak terduga. Tapi anak Betawi harus tetap ada untuk berjuang demi menjaga, memelihara dan memajukan kampungnya” pungkas Jalih Pitoeng.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari gubernur DKI Jakarta terkait dugaan tidak netral nya dalam menyikapi dan melayani masyarakat, khususnya soal pelantikan FORKABI yang menggunakan fasilitas Balai Agung milik Pemda DKI Jakarta. (Agus)

“Benefit dari turnamen ini sendiri yang sangat terasa ketika kita berhubungan dengan berbagai kementerian. Nah, di situ kita bisa saling berkomunikasi dan memudahkan dalam koordinasi-koordinasi di pekerjaan juga,” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang turut memperkuat Tim ATR/BPN dalam Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026.

Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 berlangsung pada 1-2 Agustus dan diikuti oleh 16 tim dari kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta Pemda, dengan kategori ganda eksekutif, ganda campuran prestasi, dan ganda KU85. Untuk Kementerian ATR/BPN sendiri, pemain yang dikirimkan dalam turnamen ini berasal dari berbagai satuan kerja di pusat maupun daerah.

Pada hari pertama turnamen, Kementerian ATR/BPN menghadapi tiga tim, yaitu Tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta BPJS.

“Kita sangat siap, persiapan kita cukup sehingga kita sangat yakin untuk bisa keluar dari babak penyisihan ini,” ungkap Dwi Budi Martono.

Pertandingan dimulai setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi membuka rangkaian turnamen dengan prosesi pemukulan bola tenis.

‘ Mudah-mudahan Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta ini berlangsung dengan baik dan mencetak atlet-atlet yang tangguh,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta merupakan persiapan menuju Pekan Olahraga KORPRI 2027. Selain meningkatkan kualitas pembinaan atlet, kompetisi ini diharapkan menjadi ruang bagi para peserta untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat soliditas antarinstans (Agus)

Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris menyampaikan secara simbolis memberikan penghargaan kepada Lurah Pondok Kelapa, bapak Rasikin, S.IP, M.Si, atas dedikasi dan komitmennya terus membantu masyarakat Pondok Kelapa secara nyata dan berkesinambungan.

Tak hanya penghargaan, Fahira juga menyerahkan bantuan untuk santunan kepada anak-anak yatim. Piatu dan Dhuafa sebagai bentuk dukungan kegiatan sosial dan budaya warga setempat.

Dalam sambutannya, Fahira Idris tetap menegaskan komitmennya, untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya warga Pondok Kelapa se Duren Sawit sebagai bentuk layanan sosial dari anggota DPD Ri wilayah DKI Jakarta, seperti ambulans gratis, bantuan kamar rawat inap di RSUD dan RS pusat, konsultasi kesehatan, hingga bantuan dan pendampingan hukum secara cuma-cuma, baik litigasi maupun non-litigasi.

Ia menambahkan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Masih melakukan keliling se kecamatan provinsi DKI Jakarta, dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulo seribu dan kini di Jakarta Timur. Jadi tinggal 50 kelurahan lagi saya akan kunjungi. Jika ada warga yang membutuhkan bantuan, Kami siap membantu tanpa pungutan biaya sepeser pun. Ini semua dilakukan sebagai bentuk cinta dan kepedulian kami kepada rakyat,” ujar Fahira

Faria melanjutkan rasa bangganya kepada warga Pondok Kelapa, yang mengatakan “Saya memilih kelurahan Pondok Kelapa bukan tanpa sebab, karna kelurahan Pondok Kelapa ini banyak prestasinya dari program mencocok tanam hingga memilah milih sampah. Untuk itu sebelum saya memberika Infa Sadaqoh kepada anak-anak Yatim. Piatu, dan Dhuafa. Izinkan saya memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menunjukkan dedikasi prestasinya dalam menjaga lingkungan di wilayah Kelurahan Pondok Kelapa.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bagi kami terutama saya dalam bersinergi antara tokoh nasional, pemerintah kelurahan, dan organisasi masyarakat dalam mendorong kesejahteraan serta memperkuat solidaritas sosial di wilayah provinsi DKI Jakarta. (*)

Independensi Organisasi Tanpa Fasilitas Pemda

Achmad Azran menyampaikan bahwa prosesi pelantikan pengurus inti diselenggarakan murni secara swadaya lewat gotong royong anggota tanpa menyerap fasilitas atau anggaran daerah. Langkah ini diambil agar organisasi tetap memiliki taji serta kebebasan moral penuh dalam mengontrol jalannya birokrasi ibu kota tanpa tekanan pihak manapun.

“Hari ini kita sama-sama ketahui, baru kemarin tanggal 24 Juli dilaksanakan pelantikan di Balai Kota yang penuh dengan fasilitasnya. Tapi kita hari ini melakukan pelantikan tidak ada fasilitas satu sen pun!” ujar Achmad Azran, Ketua Umum DPP FORKABI sekaligus Anggota DPD RI.

Fungsi Kontrol APBD dan Rekam Jejak 25 Tahun

Pihaknya menyoroti alokasi APBD Pemda DKI Jakarta yang dinilai kerap dihabiskan untuk agenda seremonial yang kurang berdampak langsung. Mengakomodasi banyaknya aduan masyarakat, pengurus baru siap melakukan langkah penelusuran serta kerja nyata yang berfokus pada pelestarian budaya Betawi dan peningkatan kesejahteraan sosial warga secara inklusif.

Menepis berbagai anggapan miring mengenai rekam jejak kepemimpinannya, Senator yang meniti karier keorganisasian dari pengurus Ranting Kelurahan Susukan sejak 2002 ini menegaskan dedikasinya bagi kelangsungan etnis Betawi di tanah kelahirannya. Memasuki usia seperempat abad, FORKABI di bawah jajaran kepengurusan baru bersama Bang H. Abdul Ghoni A.Z. dan Ketua MPO Bang Haji Iwan berkomitmen mengembalikan marwah perjuangan organisasi ke titik nol.

“Mereka bisa bikin apa saja dengan anggaran yang besar yang dimiliki oleh Jakarta. Tapi bukan untuk acara-acara seremonial yang menghabiskan uang rakyat! Semuanya itu perlu kita awasi,” tegasnya. (Agus)

Gubernur Pramono berjanji akan mempercepat rehabilitasi empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis pada 2026.

Ke empat sekolah tersebut meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, seta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.

“Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas. Karena itu, kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman,” ujar Gubernur Pramono di lokasi , Jumat (24/7/2026).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Sebanyak tujuh sekolah telah mendapat alokasi pendanaan melalui APBD 2026, sedangkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan dipercepat penanganannya pada tahun ini.

Untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penataan melalui skema regrouping. Langkah tersebut memungkinkan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan representatif dalam satu kawasan.

“Sebagai bagian dari penataan, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 untuk mendukung pembangunan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 Miliar,” ungkap Gubernur Pramono.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Anggaran itu mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang.

Pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta sumber non-APBD, seperti kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB), RSM/S, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.

Gubernur Pramono menegaskan, proses perencanaan hingga pembangunan harus ditangani pihak yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Kualitas konstruksi tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan warga sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua, termasuk saya pribadi, karena apa pun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini, diperbaiki,” pungkas Gubernur Pramono. (Agus)

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam merumuskan langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah Jakarta Barat.

Forum dihadiri oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, M. Havidz Haikal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Sjahrir, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Budi, Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, serta Kanit Polsek Kembangan, Karta, beserta unsur terkait lainnya.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas kondisi keselamatan lalu lintas di wilayah Jakarta Barat, mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan, serta mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilaksanakan. Selain itu, dibahas pula penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat, pengawasan di lokasi rawan kecelakaan, serta optimalisasi rekayasa lalu lintas dan infrastruktur pendukung keselamatan.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, M. Havidz Haikal, menyampaikan bahwa FKLL merupakan forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem keselamatan lalu lintas yang lebih efektif.
“Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas ini, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder sehingga berbagai program pencegahan kecelakaan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Sjahrir, turut mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Melalui FKLL, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas program keselamatan lalu lintas, serta mengoptimalkan langkah-langkah preventif guna menekan angka kecelakaan di wilayah Jakarta Barat. Diharapkan sinergi yang terjalin dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang semakin aman, nyaman, dan mendukung keselamatan seluruh pengguna jalan. (Agus)