Menurut Eko, salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pekerja adalah ketidakpastian status kerja tenaga alih daya dan pekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di sejumlah unit PLN.

“Kalau kita kebetulan dari PLN, saya dari Palembang. Saudara-saudara kita saat ini ada yang mengalami persoalan terkait mutasi tugas kerja. Ini yang sedang kami perjuangkan agar ada kepastian dan perlindungan bagi pekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem holding dan sub-holding di PLN harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Menurutnya, pola penugasan kerja tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja, terutama mereka yang berstatus PKWT.

“Penugasan kerja itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena di dalamnya banyak pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus mendapatkan kepastian hukum,” katanya.
Eko menegaskan bahwa seluruh kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan perusahaan semestinya menjadikan regulasi sebagai landasan utama agar tidak merugikan pekerja.

“Kalau memang tidak diatur dalam undang-undang dan justru merugikan pekerja, seharusnya kebijakan tersebut tidak dijalankan. Aturan ketenagakerjaan harus menjadi tolak ukur utama,” tegasnya.
Dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, KPBI Sumatera Selatan telah menempuh berbagai langkah advokasi, termasuk melalui jalur hukum dan pelaporan kepada instansi terkait.

“Secara hukum kami juga sudah menempuh langkah-langkah yang tersedia dan melakukan gugatan melalui jalur yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, Eko menilai pengawasan ketenagakerjaan di daerah masih perlu diperkuat agar berbagai persoalan pekerja dapat ditangani secara lebih efektif dan transparan. Ia menyebut sejumlah kasus ketenagakerjaan yang muncul sejak awal 2025 hingga kini masih dalam proses penanganan.

“Persoalan pengawasan ketenagakerjaan di daerah juga perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa kasus yang muncul sebelumnya sampai sekarang masih berproses,” katanya.

Melalui forum Kongres III KPBI, Eko berharap lahir rekomendasi yang konkret untuk memperjelas status kerja pekerja, memperkuat perlindungan buruh, serta memastikan penegakan aturan ketenagakerjaan berjalan secara adil di seluruh daerah.

“Kami berharap ke depan ada rekomendasi yang mampu memperkuat perlindungan pekerja, memberikan kejelasan status kerja, serta memastikan penegakan aturan ketenagakerjaan berjalan dengan baik dan transparan,” pungkasnya (Ardendi)

The post KPBI Sumsel Dorong Kepastian Status Kerja dan Perlindungan Buruh di Lingkungan PLN first appeared on Nusantarabicara.com.

Hal tersebut disampaikannya usai terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI FORKABI yang digelar di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Abdul Ghoni, upaya menjaga dan mengembangkan budaya Betawi tidak dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat semata, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di Jakarta.
“Pelestarian budaya Betawi tentu tidak bisa berjalan sendiri. Semua stakeholder yang ada di Jakarta harus terlibat,” ujarnya.
Salah satu gagasan yang akan

diperjuangkannya adalah menghadirkan ikon dan gapura Betawi di pintu-pintu masuk Jakarta. Ia menilai hingga saat ini Jakarta sebagai ibu kota belum memiliki penanda budaya yang kuat seperti daerah lain di Indonesia.

“Saya sering kunjungan kerja ke daerah-daerah, hampir semua punya gapura atau ikon daerah. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta kita melihat gapura bernuansa Bali. Sementara ketika masuk Jakarta belum terlihat ikon Betawi yang kuat,” katanya.
Abdul Ghoni berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merealisasikan janji politik terkait penguatan identitas budaya Jakarta, termasuk membangun gapura Betawi di sejumlah akses masuk dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan identitas Betawi di ruang-ruang publik dan sektor pariwisata. Menurutnya, budaya Betawi tidak cukup hanya ditampilkan melalui ornamen seperti motif gigi balang yang terpasang di sejumlah ruas jalan protokol.

“Hotel-hotel di Jakarta juga perlu menghadirkan ciri khas Betawi, misalnya souvenir ondel-ondel atau produk budaya lainnya sehingga identitas Betawi semakin terasa,” ujarnya.

Dorong Perda Pelestarian Budaya Betawi
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Ghoni juga mendorong penguatan regulasi melalui peraturan daerah (Perda) agar pelestarian budaya Betawi memiliki landasan hukum yang kuat.

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Yogyakarta dan Bali yang dinilai berhasil menjaga identitas budaya karena didukung regulasi yang jelas dan konsisten.
“Kalau perlu ada Perda yang lebih kuat untuk melindungi dan mengembangkan budaya Betawi. Dengan begitu pelaksanaannya bisa lebih maksimal,” katanya.

Revitalisasi Setu Babakan Jadi Prioritas
Selain penguatan identitas budaya, Abdul Ghoni menaruh perhatian besar terhadap pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sebagai pusat budaya Betawi.

Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata budaya unggulan karena didukung akses transportasi yang semakin baik.
Menurutnya, pembangunan akses keluar-masuk kawasan yang lebih mudah harus diimbangi dengan pembenahan fasilitas dan penataan lingkungan agar mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Setu Babakan harus diperbaiki supaya lebih menarik untuk pariwisata. Aksesnya sudah bagus, tinggal bagaimana kawasan itu dibenahi dan dikembangkan sebagai ikon budaya Betawi,” ujarnya.

Ajak Seluruh Kader FORKABI Bersinergi
Menutup keterangannya, Abdul Ghoni menegaskan bahwa keberhasilan FORKABI ke depan bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama seluruh kader dan pengurus organisasi.

Ia mengajak seluruh elemen FORKABI untuk menjaga kekompakan dan bergotong royong dalam menjalankan program-program organisasi.

“Saya menyadari tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan organisasi adalah keberhasilan bersama. Karena itu kita harus bekerja bareng untuk memajukan FORKABI dan budaya Betawi,” pungkasnya. (P)

The post Abdul Ghoni Terpilih Kembali Sebagai Ketua Umum Forkabi, Upayakan Ada Ikon dan Gapura Betawi Di Pintu Masuk Jakarta first appeared on Nusantarabicara.com.

​”Hari ini relevansinya sangat kuat dengan Tim Percepatan Reformasi Polri yang telah menghadap Presiden. Mengapa? Karena Kompolnas masih lemah secara regulasi. Kita melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), hingga Komnas HAM begitu kuat karena dasar hukumnya adalah Undang-Undang. Sementara Kompolnas hanya di bawah Perpres. Ini ketimpangan yang harus diakhiri,” tegas Dr. Rangga Afianto usai sidang doktoralnya di Jakarta.
​
Diuji oleh Tokoh Kunci Negara, Kajian Siap Meluncur ke Prolegnas
​Keyakinan bahwa gagasan ini akan mengubah wajah kepolisian masa depan bukan tanpa alasan. Sidang disertasi ini diuji secara komprehensif oleh para figur pembuat kebijakan tertinggi di Indonesia, antara lain: Prof. Otto Hasibuan (Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)
​Bambang Soesatyo (Tokoh Legislatif / DPR RI) Wakapolri.

Kehadiran para penguji dari lintas elemen strategis ini, eksekutif, legislatif, dan internal Polri menandakan bahwa riset Afianto bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah dokumen cetak biru (blueprint) arah kebijakan pengelolaan Polri ke depan yang siap dieksekusi.
​
Dr. Rangga Afianto menyatakan dirinya tidak akan berhenti di ruang sidang. Ia berkomitmen penuh mengawal naskah akademis ini langsung ke gedung parlemen.
​”Sepanjang penelitian, saya intens berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI, berbagai lapisan masyarakat, dan pihak Kompolnas sendiri. Langkah konkret ke depan, gagasan ini akan saya bawa kembali ke ranah legislatif untuk dikawal agar segera masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga disahkan menjadi Undang-Undang,” ujarnya dengan nada optimis.
​
Riset ini tidak lahir dari sentimen negatif, melainkan dari rasa cinta yang besar terhadap institusi Bhayangkara. Dr. Rangga Afianto mengingatkan bahwa Polri adalah institusi vital tempat masyarakat menyandarkan keamanan dan keadilan sehari-hari.

​”Polri adalah institusi yang harus kita jaga bersama. Ketika kita kehilangan barang atau kemalingan, yang kita cari adalah polisi. Artinya, institusi ini sangat penting dan harus kita perkuat. Jika ada oknum atau sistem yang salah, itu yang kita benahi secara total, bukan institusinya yang diobrak-abrik. Dan jalan terbaik untuk membenahinya adalah dengan memperkuat pengawasan Kompolnas melalui jalur Undang-Undang,” pungkasnya mengakhiri sesi wawancara. (Agus)

The post Dr Rangga Afianto SH MSi Sukses Raih Gelar Doktor Ilmu Kepolisian first appeared on Nusantarabicara.com.

Hadir sebagai pembicara yaitu ketua umum PP. KAMMI Ahmad Jundi Kh, M.K.M., Dr. Bramastyo Bontas Prastowo dari Ekonom Adidaya Institute, Salamuddin Daeng dari Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, dengan moderator ketua satgas Ekonomi PP. KAMMI, Halim Syah.

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemuda, mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen bangsa dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

Forum tersebut hadir sebagai ruang dialog dan gagasan untuk menjawab tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Fokus utama pembahasan tertuju pada pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat domestik, mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing, serta memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Dalam berbagai sesi diskusi, para peserta menyoroti pentingnya penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, pemerataan pembangunan ekonomi, hingga peran generasi muda dalam mengawal kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa.

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Kh, M.K.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besar, namun kekayaan tersebut harus mampu menjadi instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa.

“The Future of Economic Summit ini hadir bukan sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menjadi momentum lahirnya gagasan dan langkah nyata dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Nasionalisme sumber daya alam bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi bagaimana pengelolaannya mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara adil dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal arah kebijakan ekonomi bangsa agar tidak terjebak pada ketergantungan yang dapat melemahkan daya saing nasional.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan formulasi kebijakan yang mampu menempatkan sumber daya alam sebagai kekuatan strategis negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan alam Indonesia dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan The Future of Economic Summit 2026, PP KAMMI berharap lahir berbagai rekomendasi dan gagasan konstruktif yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. (Ardendi)

The post PP KAMMI Gelar The Future of Economic Summit 2026 Dorong Nasionalisme Sumber Daya Alam Demi Kedaulatan Ekonomi Nasional first appeared on Nusantarabicara.com.

Menurutnya, Indonesia yang telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan seharusnya mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi nasional.

“Kami melihat hari ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun di usia 80 tahun kemerdekaan, kita masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Karena itu kami berharap melalui kegiatan ini dapat lahir gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujar Halim Syah usai kegiatan di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, forum diskusi tersebut juga bertujuan mengawal berbagai program pemerintah agar dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurut Halim, PP KAMMI akan terus membangun kajian dan menyelenggarakan diskusi serupa guna memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi nasional.

“Kami akan terus melakukan kajian dan diskusi terkait program-program pemerintah. Harapannya, apa yang menjadi program pemerintah dapat berjalan sesuai harapan sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi,” katanya.

Halim menambahkan, para narasumber dalam diskusi tersebut juga menyoroti masih adanya berbagai kebocoran dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, Satgas Ekonomi PP KAMMI berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah melalui fungsi pengawasan dan kontrol sosial.

“Kami ingin menjadi agent of control yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah agar berbagai kebocoran yang terjadi bisa diminimalkan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat lebih cermat dalam mengeksekusi program-program pembangunan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksana di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum tertentu.

“Pemerintah perlu lebih jeli dalam mengeksekusi program-program kerja dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksananya sehingga tidak ada lagi kenakalan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya. (Ardendi)

The post PP KAMMI Adakan The Future Economic Summit 2026, Dorong Program Pemerintah Demi Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Nasional first appeared on Nusantarabicara.com.

Dalam wawancara khusus, Ibu Asri menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia advokat menjadi kunci utama agar profesi ini tetap dipercaya masyarakat. “Organisasi advokat ke depan akan mengalami seleksi alam. Banyak advokat, tapi yang tidak punya kualitas akan tersingkir. KAI tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas,” ujarnya.

Untuk menjaga marwah profesi, KAI Jateng mendorong pembinaan berkelanjutan bagi seluruh anggota dan merekomendasikan Ketua DPD se-Indonesia menempuh pendidikan S3. “Kita tidak berdasar dari kuantitas, namun kualitas. Advokat harus menjadi sahabat masyarakat yang mampu menyelesaikan persoalan hukum secara profesional,” tambahnya.

Sengketa Tanah & Peran Posbakum
Ibu Asri menyoroti maraknya sengketa tanah di daerah, khususnya tanah letter C yang ditinggal ahli waris lalu diduduki atau diambil pemerintah daerah. Ia mengimbau advokat muda untuk menguasai hukum waris dan agraria agar mampu membantu masyarakat.

Sebagai bentuk pengabdian, KAI Jateng melalui Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta rutin menggelar konsultasi hukum keliling sebulan sekali di depan PN Surakarta. “Tujuannya mengedukasi masyarakat bahwa pengadilan bukan momok, tapi rumah kedua bagi warga yang kena masalah hukum. Semua sengketa harus selesai dengan putusan pengadilan,” jelasnya.[Posbakum]

Desakan Pengesahan UU Advokat
Menjelang Rakernas, Ibu Asri mendesak DPR Komisi III segera mengesahkan RUU Advokat. Dengan maraknya organisasi advokat baru, ia menilai satu kode etik wajib diberlakukan untuk menjaga kualitas dan wibawa profesi. “Pembahasan kinerja ke depan juga penting agar Kongres Advokat Indonesia semakin berkibar dan berkualitas,” tegasnya.

Keprihatinan Kasus Pencabulan Anak
Sebagai pembela perempuan dan anak, Ibu Asri juga menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus pencabulan anak di lingkungan pesantren. Di KUHP baru, pidana pelaku pencabulan anak tidak lagi mencantumkan batas minimal 5 tahun seperti KUHP lama.

Ia mengimbau orang tua lebih teliti memilih pesantren, memantau perkembangan anak, dan tidak pasrah menitipkan anak tanpa pengawasan. “Pendidikan agama penting, tapi anak harus mulai dari jenjang dasar. Peran keluarga sangat besar. UU Perlindungan Anak harus benar-benar ditegakkan,” pesannya.

KAI DPD Jawa Tengah berkomitmen menjadi garda terdepan dalam edukasi hukum dan pembelaan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu. (Agus)

The post Ketua DPD KAI Jawa Tengah Soroti 4 Isu Strategis Jelang Rakernas: Kualitas Advokat, Sengketa Tanah, UU Advokat & Perlindungan Anak first appeared on Nusantarabicara.com.

Acara berlangsung meriah dan dibuka oleh pembawa acara Fatih Sundara di hadapan ribuan penonton yang memadati auditorium.

Dalam sambutannya, Pembina Promotor Pattimura International Big Fight 2026, Letkol Inf (Purn) G. Borlak, S.Sos., M.M., menyebut turnamen tersebut sebagai salah satu ajang tinju internasional terbesar yang digelar pada pertengahan tahun 2026.
Borlak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari pemerintah daerah, sponsor, hingga TVRI sebagai mitra penyelenggara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk kalangan swasta yang telah bekerja sama sebagai donatur, Pemerintah Kota Ambon, dan TVRI yang telah mendukung acara ini. Ke depan, kami berharap semakin banyak donatur yang mendukung kegiatan seperti ini sehingga dapat melahirkan sosok-sosok baru seperti Ellyas Pical yang mampu mencetak prestasi dunia dan mengharumkan nama bangsa,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut legenda tinju Indonesia, Ellyas Pical, yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan.

Selain itu, ajang Pattimura International Big Fight 2026 juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perwakilan Menteri Agama, Hendrik Lewerissa, unsur DPRD Maluku, Hercules Rosario de Marshal, jajaran TVRI, sponsor, serta komunitas pecinta tinju dari berbagai daerah.

Menurut Borlak, antusiasme dan dukungan dari para pejabat serta pemangku kepentingan menjadi dorongan penting bagi perkembangan olahraga tinju di Tanah Air. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas olahraga dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembinaan atlet muda.

“Ke depannya, kami berharap lebih banyak donatur yang melakukan kolaborasi dan kerja sama seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Maluku. Hal ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yang sedang berlatih. Para pejabat dan pemimpin harus memiliki empati terhadap anak-anak yang telah mengharumkan nama bangsa,” katanya.

Borlak menegaskan bahwa ajang bertajuk “Pertandingan Tinju Ampro Era Prestasi Indonesia Emas” ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali kejayaan tinju profesional Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada para insan tinju agar dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Insan tinju Indonesia harus terus diberi ruang dan kesempatan untuk berkarya serta memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui ring tinju profesional Indonesia,” pungkasnya. (Ardendi)

The post Pattimura International Big Fight 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Tinju Nasional first appeared on Nusantarabicara.com.

Ketua Yayasan Forkam, Harry Amiruddin, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan sosial tahunan tersebut tetap dapat terlaksana meskipun jumlah hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah tahun ini kami tetap bisa berbagi kepada masyarakat. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu, kami tetap bersyukur karena masih dipercaya menyalurkan lima ekor kambing kurban kepada warga yang membutuhkan,” ujar Harry Amiruddin saat ditemui awak media, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan, seluruh hewan kurban yang diterima Yayasan Forkam disalurkan kepada masyarakat mustahik, termasuk warga kurang mampu, janda, lansia, serta masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan.

Menurut Harry, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengorbanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Idul Adha mengajarkan kita untuk ikhlas berkorban dan tidak takut bersedekah. Karena rezeki dan kehidupan manusia semuanya sudah diatur oleh Allah SWT,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Harry juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para donatur, pemerintah, pihak swasta, serta berbagai pihak yang terus mendukung kegiatan sosial Yayasan Forkam.

Ia berharap ke depan Forkam dapat terus menjalin sinergi bersama berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-program sosial dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Atas nama Yayasan Forkam, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Semoga seluruh amal ibadah dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT,” tutupnya.
Tentang Forkam
Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (Forkam) merupakan lembaga sosial yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program kepedulian dan sinergi sosial. ( Sodikin ).

The post Forkam Salurkan 5 Hewan Kurban Idul Adha 1447 H, Harry Amiruddin Ajak Masyarakat Gemar Bersedekah first appeared on Nusantarabicara.com.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Hakim Yustisial, Widyaiswara Ahli Utama, pejabat administrator dan pengawas, hingga unsur konsultan dan penyedia jasa konstruksi.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh optimisme. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa, laporan Sekretaris BSDK, sambutan Kepala BSDK, hingga prosesi simbolis ground breaking dan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas dimulainya pembangunan gedung baru tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala BSDK menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan kerja yang lebih terintegrasi, nyaman, dan representatif bagi seluruh unit kerja di lingkungan BSDK.

Ia mengungkapkan keinginannya agar seluruh unit, termasuk Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) yang selama ini berada di Jakarta, dapat kembali bergabung dan berkantor bersama di kawasan Megamendung. Menurutnya, keberadaan gedung baru nantinya akan memperkuat koordinasi sekaligus menciptakan ruang kerja yang lebih efektif dan produktif.

“Gedung ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk jangka panjang. Kita ingin menciptakan ruang kerja yang benar-benar nyaman dan membanggakan,” ujar Kepala BSDK dalam sambutannya.

Pembangunan Gedung BSDK Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp34.006.902.273 dengan target penyelesaian selama delapan bulan sesuai kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Prosesi ground breaking ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Kepala BSDK bersama jajaran pimpinan dan tamu undangan. Momen tersebut menjadi simbol dimulainya pembangunan gedung baru yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. (Agus)

The post Ground Breaking Gedung Baru BSDK Dimulai, Siapkan Pusat Kerja Modern dan Terpadu di Megamendung first appeared on Nusantarabicara.com.

Hadir Ibu Soerono istri mantan Kasad, Bapak Soekarto, Samsul Ma’arif , Mantan Danjen Kopassus ,Totok Imam Santoso , Agung Zamzami dan lain lain serta dari Alumni Akabri Darat 65 s.d. Akmil 89.

Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan tampak dari setiap yang hadir. Para alumni bernyanyi dan berfoto bersama dengan sukacita dan kebahagiaan.

Hiburan musik, doorprise, makan siang bersama dan saling bercengkerama satu sama lain. Semua sangat bahagia dan bergembira. (Agus)

The post Permata Tidar Gelar Silaturahmi dan Temu Kangen 2026 first appeared on Nusantarabicara.com.