Selain alat utama sistem persenjataan (alutsista), TNI AU turut mengerahkan sejumlah prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) yang kemudian tergabung dalam tim SAR gabungan bersama Basarnas.Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menegaskan komitmen TNI AU yang akan terus mendukung penuh proses pencarian dan evakuasi.“

Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan, untuk membantu proses evakuasi. Keselamatan tim menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” tutur Nyoman dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), Jumat (17/4).

PK-CFX, yang merupakan helikopter milik PT Matthew Air Nusantara, dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Kabupaten Melawi menuju Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (16/4) pagi. Helikopter membawa dua kru dan enam penumpang. Merespons laporan tersebut, tim SAR gabungan kemudian bergerak untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat dan korban. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap karena lokasi jatuhnya pesawat berada di hutan wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Kadispenau menjelaskan, helikopter TNI AU berhasil mengevakuasi 8 korban meninggal dunia dari lokasi kejadian. Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan.“Koordinasi yang baik antara TNI AU dengan Basarnas dan beberapa instansi yang lain menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan misi tersebut,” pungkas Marsma TNI I Nyoman. (Agus)

The post TNI AU Kerahkan Super Puma Untuk Evakuasi Korban Jatuhnya Helikopter PK-CFX first appeared on Nusantarabicara.com.

Sebelumnya, sejumlah warga Kabupaten Puncak dilaporkan tewas dan mengalami luka tembak, saat prajurit TNI melakukan operasi militer di sejumlah kampung di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Selasa (14/4/2026).

Gubernur Nawipa mengaku telah membangun komunikasi intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, untuk mencari solusi terbaik di lapangan, katanya.

Langkah koordinasi di tingkat pusat telah dilakukan, untuk memastikan penanganan korban dapat berjalan dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal.“Saya sudah komunikasi dengan Menko Polhukam, sudah diskusi dengan Mendagri untuk bagaimana saya bisa audiensi.

Kita mencari supaya korban-korban yang ada di sana bisa kita lakukan itu sambil satu dua hari ini akan ada tim terpadu,” kata Meki Nawipa, Jumat (17/4/2026).

Gubernur Nawipa mengatakan, dalam situasi ini diperlukan profesionalisme dan tepat sasaran, diimbangi dengan diplomasi yang lebih manusiawi demi menghindari dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban. “Kita mengedepankan bagaimana humanis, diplomasi humanis. Ini yang akan diperjuangkan oleh kami di provinsi,” ucapnya.

Menurutnya, untuk penanganan di lokasi kejadian kini telah ditetapkan status tanggap darurat, dengan kolaborasi antara dua kabupaten yang terdampak langsung, yaitu Puncak dan Puncak Jaya.Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah pun akan menyalurkan bantuan logistik guna menutupi kekurangan di lapangan.

“Status tanggap darurat dibuat oleh Pemkab Puncak dengan Puncak Jaya. Ini terjadi di Kabupaten Puncak, akan tetapi berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak Jaya. Setelah itu kita [Pemprov] akan bantu tenda. Kita akan bantu semua hal untuk bagaimana meringankan beban ini,” ujarnya. (Agus)

The post Tangani korban warga sipil, Gubernur Papua Tengah komunikasi dengan pihak Jakarta first appeared on Nusantarabicara.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak, Nemu Tabuni, usai mengikuti rapat koordinasi bersama DPRD, Polda Papua Tengah, dan Kogabwilhan III di Markas Kogabwilhan III, Timika, Sabtu (18/4/2026).

“Memang kami juga terkejut, karena yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. Kami mengimbau agar ke depan tidak lagi terjadi tindakan kekerasan,” ujar Nemu kepada wartawan.

Dalam forum tersebut, Kogabwilhan III turut memaparkan sejumlah bukti yang menunjukkan keterlibatan KKB dalam serangan tersebut. Klarifikasi ini sekaligus menepis informasi yang menyebut aparat TNI sebagai pelaku.

Nemu juga mengajak seluruh pihak, termasuk kelompok bersenjata, untuk menghentikan kekerasan dan bersama-sama menjaga keamanan wilayah agar masyarakat dapat hidup tenang dan aktivitas pendidikan kembali berjalan normal.

“Kami berharap kekerasan dihentikan. Masyarakat butuh hidup damai, anak-anak harus kembali sekolah,” katanya.Sementara itu, data lapangan menunjukkan adanya korban warga sipil akibat rangkaian kekerasan yang terjadi pada 14 April 2026 di wilayah Kampung Kembru, Distrik Sinak. Pada Sabtu (18/4/2026), tim medis mengevakuasi seorang warga bernama Etinus Walia (47), seorang gembala gereja dan petani, yang mengalami luka tembak di bagian lengan kiri.

Korban dievakuasi dari Kampung Mewoluk ke RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendapatkan perawatan medis.Berdasarkan kronologi, korban diduga tertembak saat berada di lokasi kejadian ketika terjadi aksi penyerangan disertai tembakan yang tidak terarah oleh kelompok bersenjata.

Insiden tersebut juga dilaporkan berkaitan dengan aksi pembakaran honai (rumah adat) warga di wilayah tersebut.Tim Palang Merah Indonesia (PMI) menerima laporan pada pukul 10.00 WIT dan segera melakukan evakuasi.

Korban tiba di RSUD Mulia pada sore hari dan langsung menjalani penanganan medis.Analisis aparat menyebutkan, aksi penyerangan yang disertai tembakan membabi buta tersebut berpotensi meningkatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Puncak dan sekitarnya.

Sebelumnya, dilaporkan sejumlah warga Distrik Sinak menjadi korban jiwa dan luka-luka akibat serangan di permukiman. Aparat TNI yang datang untuk melakukan evakuasi disebut turut mendapat serangan dari kelompok bersenjata. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan kini terus berkoordinasi untuk menstabilkan situasi serta memastikan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. (*)

The post Pemkab Puncak Sebut Serangan Warga di Sinak Dilakukan KKB, Bantah Keterlibatan Aparat first appeared on Nusantarabicara.com.

Kegiatan Halal Bihalal Pemuda dan Rapat Pleno DPP KNPI merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus konsolidasi organisasi kepemudaan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Acara ini diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia.

Makna dan Tujuan Kegiatan Halal Bihalal Pemuda

Ajang saling memaafkan pasca Idhul Fitri 1447 H tahun 2026.Mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar pemuda Membangun semangat baru dalam kontribusi sosial dan pembangunan bangsa.

Rapat Pleno DPP KNPI Evaluasi program kerja organisasi Menyusun agenda strategis ke depan. Konsolidasi internal kepengurusan Membahas isu-isu kepemudaan nasional.

Sambutan dari pimpinan KNPI Tausiyah atau ceramah kebangsaan Diskusi kepemudaan, Ramah tamah dan makan bersama. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan nasional. (Agus)

The post Halal bi Halal Pemuda dan Rapat Pleno DPP KNPI first appeared on Nusantarabicara.com.

Kedatangan pejabat tinggi ini menggunakan dua pesawat dengan rute dari Nabire dan Jayapura, dan disambut langsung oleh Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda beserta jajaran Kodim 1714/PJ, Polres Puncak Jaya, Satgas, serta seluruh Forkopimda setempat di Bandar Udara Mulia. Rombongan langsung menuju RSUD Mulia untuk memantau kondisi korban insiden yang terjadi pada 14 April 2026 di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.

Insiden yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata tersebut mengakibatkan 12 orang korban serta puluhan lainnya terpaksa mengungsi ke Distrik Melanikime dan wilayah sekitarnya.

Dalam pertemuan aspirasi bersama keluarga korban dan pemuka masyarakat, disampaikan berbagai dampak luas yang terjadi, meliputi gangguan keamanan, korban jiwa, serta kebutuhan mendesak akan bantuan logistik dan medis.

Masyarakat juga meminta penanganan yang adil serta perbaikan akses jalan untuk memudahkan distribusi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Meki Fritz Nawipa memberikan arahan tegas antara lain, membentuk Tim Tanggap Darurat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, dengan usulan kenaikan status darurat ke tingkat Provinsi dalam waktu 1×24 jam.

Menjamin seluruh biaya perawatan dan operasi korban, termasuk biaya transportasi pesawat, ditanggung 100% oleh Pemerintah Daerah.Selanjutnya pemerintah akan membiayai pendidikan bagi anak-anak korban demi masa depan yang lebih baik. Menekankan penyelesaian masalah melalui pendekatan dialog dan non-litigasi, serta berkomitmen menyampaikan persoalan ini hingga ke tingkat Presiden dan Wakil Presiden demi mencari solusi terbaik. Dan menyediakan tenda, konsumsi, dan kebutuhan dasar lainnya bagi warga yang mengungsi.

Gubernur menegaskan tekad baja untuk melindungi setiap rakyat, terutama ibu hamil dan anak-anak, serta meminta sinergi maksimal antara TNI, Polri, dan PNS dalam menangani situasi ini. Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, kondusif, dan terkendali berkat pengawalan ketat dan profesional dari aparat gabungan TNI dan Polri yang bertugas siang malam menjaga Papua Tengah.

Rombongan pejabat tinggi menyampaikan apresiasi luar biasa serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pelaksanaan tugas yang sangat baik dan profesional dari seluruh pasukan yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya.

Usai tuntas melaksanakan kunjungan kerja, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat menuju tujuan masing-masing. (Pen Kodim 1714/PJ)

The post Kodim 1714/Puncak Jaya dan Polri Kawal Ketat Gubernur Papua Tengah Tinjau Korban Insiden Sinak, Instruksikan Status Tanggap Darurat dan Biaya Medis Ditanggung Penuh first appeared on Nusantarabicara.com.

Mengusung tajuk “Gerakan Borneo Gugat Istana” (Gebrakan), aksi ini membawa jargon sarkas: “Asta Cita Tanpa Fakta, Kaltara Diabai Negara”. Gerakan ini menjadi sinyal merah bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Kaltara dinilai masih sebatas retorika.

Ketua IMKU Jabodetabek, Bima Sadiropa Sijabat, mengungkapkan bahwa konsolidasi massa ini merupakan respons atas realitas pahit yang dihadapi warga Kaltara. Terdapat tiga rapor merah yang akan mereka sodorkan ke meja kekuasaan.

“Kami membawa tiga poin fundamental: ketimpangan akut di wilayah perbatasan, urgensi Daerah Otonomi Baru (DOB), dan evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) yang carut-marut,” tegas Bima dalam keterangan persnya, Kamis (9/4).

Senada, Juru Bicara Koalisi, Kristianto Triwibowo, membedah satu per satu masalah tersebut. Kondisi perbatasan, menurutnya, masih jauh dari kata sejahtera. Infrastruktur layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di sana dianggap masih “anak tiri”.

“Faktanya miris, 90 persen urusan perut warga perbatasan masih bergantung pada pasokan dari Malaysia. Kami ingin Presiden tahu bahwa Krayan dan sekitarnya masih berjuang sendiri di beranda negara,” tutur Kristianto.

Selain isu perbatasan, para mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera membuka gembok moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk wilayah strategis seperti Tanjung Selor, Sebatik, hingga Krayan. Tujuannya jelas, memangkas jarak birokrasi bagi masyarakat di pedalaman yang selama ini sulit mengakses layanan publik.

Tak hanya itu, kehadiran PSN di Tanah Kuning pun tak luput dari kritik tajam mereka. Alih-alih menjadi mesin kesejahteraan, mega proyek tersebut dinilai meninggalkan lubang masalah bagi warga lokal.

“Masalah sengketa lahan belum tuntas, ekosistem laut nelayan terganggu, hingga ironi penyerapan tenaga kerja. Rekrutmen justru marak dilakukan di luar Kaltara, sementara putra daerah hanya jadi penonton,” imbuhnya.

Bima menekankan, gerakan ini murni berangkat dari idealisme dan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa Kaltara yang sedang menempuh studi di tanah rantau. Saat ini, massa dari berbagai kampus di Jakarta dan Pulau Jawa terus melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi secara bertahap atau berjilid-jilid.

“Kami adalah penyambung lidah masyarakat perbatasan. Palu kebijakan ada di tangan pusat, maka suara ini harus diteriakkan langsung di depan Istana,” kata Bima.

Mahasiswa berharap, aksi ini memicu langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar janji manis politik. “Kami memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kaltara agar misi ini membuahkan hasil konkret bagi daerah,” ujarnya. (Agus)

The post Mahasiswa Kaltara Gelar Aksi di Jakarta, Berikut Tuntutannya first appeared on Nusantarabicara.com.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh orang tua almarhum Fahdly, yang secara langsung menyampaikan harapan atas kejelasan proses hukum yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Pertemuan berlangsung di dua lokasi, yakni di Ruangan Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung bersama Toni Wijaya, S.E., S.H. dari Fraksi Partai Gerindra, serta di Ruangan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M. dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H. dari Fraksi PKS.

Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari peristiwa tragis yang menimpa Muhammad Fahdly Arjasubrata, siswa SMAN 5 Bandung, yang meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan di kawasan Cihampelas, Bandung, pada Jumat malam, 13 Maret 2026, sepulang dari kegiatan buka bersama di bulan suci Ramadhan.

Peristiwa yang terjadi di ruang publik tersebut menimbulkan keprihatinan luas, tidak hanya karena melibatkan pelajar, tetapi juga karena terjadi pada momentum yang seharusnya sarat dengan nilai kebersamaan dan kedamaian.
Berdasarkan berbagai laporan media, Fahdly ditemukan dalam kondisi tidak berdaya di jalan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini diduga melibatkan sekelompok pelajar dan memicu perhatian luas masyarakat karena terjadi di ruang publik serta melibatkan usia pelajar.

Selain dikenal sebagai siswa, Fahdly juga dikenang sebagai pribadi yang rendah hati dan memiliki cita-cita menjadi seorang pebisnis, sehingga kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas sekolah dan masyarakat luas.

Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka personal, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem pengawasan, pembinaan, serta mitigasi konflik di lingkungan pelajar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang.

Dorongan Keterbukaan dan Keadilan
Dalam audiensi tersebut, Wakil Sekjen IA-ITB Ilma Mauldhiya Herwandi menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang dinilainya sebagai tragedi kemanusiaan.

“Ini peristiwa keji, memalukan, dan biadab. Pelaku pembunuhan ini harus segera diekspos ke publik serta dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu,” tegas Ilma.
Ia juga menyoroti tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam penanganan kasus ini.

Pertama, keterbukaan dalam proses penanganan hukum, khususnya terkait perkembangan penyelidikan terhadap para pelaku. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara akuntabel dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kedua, kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Ilma menilai bahwa hingga saat ini belum terdapat titik terang yang memadai terkait siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa tersebut, baik dari sisi pelaku langsung maupun pihak-pihak lain yang berpotensi memiliki keterkaitan, termasuk dalam aspek pengawasan dan pembinaan.

Ketiga, ketepatan dalam pendekatan penanganan kasus, termasuk pentingnya menghindari narasi yang menyalahkan korban. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada victim blaming ataupun kekeliruan logika (logical fallacy) yang mengarah pada pembenaran atas tindakan kekerasan.
“Peristiwa ini terjadi di ruang publik, yakni jalan raya. Tidak dapat dibenarkan apabila ada narasi yang justru menyudutkan korban, termasuk dengan alasan-alasan yang tidak relevan seperti penggunaan kendaraan. Fokus utama harus tetap pada tindak pidana yang terjadi dan pertanggungjawaban pelaku,” ujar Ilma.
Ia menambahkan bahwa kejelasan dan ketegasan dalam penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur penting bagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelajar sebagai korban maupun terduga pelaku.

Hingga saat ini, publik masih menanti kejelasan mengenai penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, yang dinilai menjadi indikator penting dalam memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Ilma menegaskan bahwa peristiwa ini terjadi di ruang publik, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila terdapat narasi yang menyudutkan korban.

Sorotan terhadap Sistem Pengawasan dan Lingkungan Sekolah
Dalam diskusi audiensi, turut disampaikan sejumlah catatan kritis terkait akar permasalahan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa tersebut.
Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain adanya indikasi keberadaan kelompok atau geng negatif di lingkungan sekolah yang tidak terpantau dengan baik, serta lemahnya pengawasan internal yang berpotensi menggiring siswa ke arah perilaku menyimpang.

Selain itu, fungsi pengamanan sekolah, termasuk peran satuan pengamanan (satpam), dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya dalam menjaga kondusivitas lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap keamanan eksternal.
Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistemik dalam pengelolaan lingkungan pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pembinaan karakter, deteksi dini potensi konflik, serta penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.

Potensi Dampak Lanjutan
Audiensi juga menyoroti potensi dampak sosial pascakejadian, di antaranya risiko munculnya aksi balas dendam yang dapat memperluas konflik, serta hubungan antar siswa yang dinilai masih berpotensi memanas atau “seperti api dalam sekam”.
Kondisi ini dinilai berbahaya apabila tidak segera dikelola secara tepat, karena dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak.

Oleh karena itu, para pihak menilai diperlukan langkah konkret dari institusi pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta membahas kejadian ini secara resmi guna menghasilkan solusi dan tindakan pencegahan yang nyata.
Selain itu, diperlukan pendekatan psikososial untuk meredam potensi konflik lanjutan, termasuk melalui pendampingan kepada siswa serta penguatan komunikasi antar sekolah guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Respons DPRD Kota Bandung
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Toni Wijaya dan Edwin Senjaya menyatakan komitmen DPRD Kota Bandung untuk mengawal kasus ini secara serius.
DPRD Kota Bandung, meskipun tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan SMA yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menegaskan bahwa peristiwa ini berkaitan erat dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung.

DPRD juga menyatakan akan memfasilitasi audiensi lanjutan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna memastikan penanganan kasus dan evaluasi sistem pendidikan dapat dilakukan secara komprehensif.

Selain itu, DPRD berkomitmen untuk mengawal proses hukum hingga penetapan tersangka dan memastikan kasus ini diproses hingga ke pengadilan.
Komitmen ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran pernyataan, tetapi juga diwujudkan dalam langkah konkret lintas lembaga guna memastikan kasus ini menjadi momentum perbaikan sistem yang lebih luas.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Dalam audiensi tersebut, disampaikan pula sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, antara lain:
Evaluasi dan penindakan terhadap pihak sekolah yang dinilai lalai dalam pengawasan perilaku siswa
Penertiban dan pembubaran kelompok atau geng negatif di lingkungan sekolah
Penguatan sistem pengamanan sekolah
Konsolidasi rutin antar SMA di Kota Bandung guna mencegah konflik antar pelajar.

Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan akan langkah korektif yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa, tetapi juga preventif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Para peserta audiensi menegaskan bahwa pengabaian terhadap kasus ini berpotensi memicu kejadian serupa di masa depan yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Seruan Evaluasi dan Harapan ke Depan
Ilma Mauldhiya Herwandi menilai peristiwa ini sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan di Kota Bandung.
Menurutnya, kejadian ini tidak hanya mencoreng nama baik kota, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi degradasi moral di kalangan pelajar yang harus segera ditangani secara sistemik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung atas keterbukaannya menerima aspirasi masyarakat.

“Kami mengapresiasi DPRD Kota Bandung yang telah menerima kami. Kami optimistis kasus ini akan dikawal hingga tuntas dan para pelaku dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan, khususnya dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berintegritas bagi para pelajar.

Rencana Audiensi Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, orang tua almarhum Fahdly bersama perwakilan orang tua siswa SMAN 5 Bandung direncanakan akan melakukan audiensi lanjutan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., guna mendorong penanganan kasus ini pada level provinsi.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan penanganan, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada kebijakan pendidikan dan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Kasus ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tetapi juga tentang urgensi perbaikan sistem pendidikan, pengawasan lingkungan sekolah, serta perlindungan pelajar di Indonesia. Tanpa langkah konkret dan penegakan hukum yang tegas, kekerasan serupa berpotensi terus berulang dan mengancam masa depan generasi muda. (G)

The post Didampingi Wasekjen IA-ITB, Orang Tua Siswa SMAN 5 Bandung Audiensi kepada DPRD Kota Bandung Terkait Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 5 Bandung first appeared on Nusantarabicara.com.

Dengan mengusung tema “Merajut Silaturahim, Menguatkan Sinergi Halal Menuju Indonesia Pusat Industri Halal Dunia,” hal ini menegaskan bahwa sektor halal bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga kekuatan ekonomi masa depan.

Kegiatan ini dihadiri tokoh organisasi masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemangku kebijakan sektor halal. Acara tersebut menjadi forum silaturahim sekaligus upaya memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem halal nasional.

Ketua Umum DPP Hidayatullah periode 2025–2030, KH Naspi Arsyad, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk menjadi pemain utama industri halal global. “Kesadaran kolektif umat dalam memilih produk halal menjadi kunci, bukan untuk menolak pihak tertentu, tetapi memastikan konsumsi selaras dengan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor halal masih menghadapi tantangan, terutama bagi UMKM, seperti tingginya biaya sertifikasi dan keterbatasan akses pasar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong produk halal yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, LPH Hidayatullah juga berkomitmen memperluas akses sertifikasi halal dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mempercepat pertumbuhan industri halal nasional. (ps)

The post Momentum Halal Bihalal: Hidayatullah Ajak Umat Kuasai Pasar Halal Global first appeared on Nusantarabicara.com.

Kedua korban, Bripda Vikma Setiawan dan Aleksandro Brianonggasa ditemukan meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan setelah sempat dinyatakan hilang terseret derasnya arus sungai.

Kepala Kantor SAR Palangka Raya, AA. Ketut Alit Supartana, menjelaskan peristiwa ini bermula saat Kapal Mitra Jaya V tengah melakukan manuver untuk bersandar di pelabuhan PT MPG. Kapal rencananya akan mengisi muatan Crude Palm Oil (CPO) di kawasan Dermaga Ujung.​

“Diduga akibat terjadi benturan keras saat proses sandar. Bripda Vikma Setiawan, anggota Polri yang bertugas mengawal kapal, terpental dan jatuh ke sungai,” ungkapnya di Muara Teweh, Senin (6/4/2026).

Melihat rekannya terjatuh, Aleksandro Brianonggasa (25), seorang ABK asal Desa Rokirole, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia melompat ke air untuk memberikan pertolongan.​

Namun sayang, ganasnya arus Sungai Barito pada malam itu tak mampu dilawan. Bukannya berhasil menyelamatkan, Aleksandro justru ikut terseret arus bersama Bripda Vikma hingga keduanya menghilang dari permukaan air.

‎”ABK Aleksandro Brianonggasa tinggal di Desa Rokirole Rt 005 Rw 002 Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur berupaya menolong korban, namun keduanya tenggelam,” jelasnya.

Upaya pencarian yang dilakukan Tim SAR Gabungan akhirnya membuahkan hasil pada Selasa pagi. Penemuan kedua korban terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan.

Pukul 08:31 WIB, jasad Bripda Vikma Setiawan ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi awal kejadian. Berselang satu jam kemudian, tepatnya Pukul 09:42 WIB, jasad Aleksandro Brianonggasa ditemukan sekitar 500 meter dari titik nol jatuhnya korban.

​”Kedua korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia (MD). Satu korban diserahkan ke pihak keluarga, dan korban lainnya dibawa ke RSUD Muara Teweh,” kata Koordinator Lapangan Basarnas, Indra Saputra.

Sebelumnya diberitakan, Insiden nahas itu bermula pada Sabtu, 4 April 2026 sekitar pukul 21:15 WIB. Sebuah rakit yang terbuat dari drum dan membawa empat orang terbalik di area dermaga PT MPG.

Belum diketahui secara pasti penyebab terbaliknya rakit, mengingat fokus utama petugas selama dua hari terakhir adalah pada operasi penyelamatan dan pencarian. (Agus)

The post Anggota Polri dan ABK Tewas Tenggelam di Sungai Barito first appeared on Nusantarabicara.com.

Pelantikan dipimpin Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor kementerian tersebut di Jakarta Selatan.

Pengangkatan Hendarsam didasarkan pada dua Keputusan Presiden, yakni Nomor 187/TPA dan 188/TPA Tahun 2025 tentang pengangkatan pejabat tinggi madya.

Ia resmi menggantikan posisi strategis yang berperan dalam pengelolaan kebijakan keimigrasian nasional.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, mulai dari kalangan politikus, advokat, hingga aktivis. Selain Novel dan Haris, tampak pula Yudi Purnomo serta advokat Saor Siagian. Dari unsur politik, hadir antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Fraksi Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono, Sekretaris Fraksi Gerindra Bambang Hariyadi, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, serta Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam.

Berdasarkan pantauan di Aula Jusuf Adiwinata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Novel Baswedan hadir bersama mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Sementara itu,

Haris Azhar tampak memasuki lokasi bersama Menteri Agus Andrianto. Keduanya mengenakan kemeja batik lengan panjang bernuansa cokelat.

Hendarsam Marantoko lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 22 Desember 1977. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Lampung sebelum melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi hukum bisnis. Kariernya banyak ditempa di sejumlah firma hukum di Jakarta sebelum mendirikan HMP Law Firm pada 2007.

Dalam praktiknya, Hendarsam memiliki pengalaman menangani perkara litigasi dan non-litigasi, mencakup bidang perdata, pidana, tata usaha negara, hingga hukum korporasi dan perpajakan. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta sejumlah asosiasi advokat dan lembaga hukum lainnya.

Selain berkiprah di dunia advokasi, Hendarsam juga tercatat aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik, termasuk sebagai Ketua DPP Partai Gerindra bidang kajian hukum. Ia juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Agus)

The post Pelantikan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko first appeared on Nusantarabicara.com.