Tema ini sejalan dengan pemerintah yang terus memperkuat kemandirian energi dan mengoptimalkan kekayaan mineral nasional dalam rangka mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan bertugas sebagai inspektur upacara berlangsung khidmat.

Dereran pejabat Kementerian ESDM juga turut hadir mengikuti upacara tersebut. Mengenakan mengenakan PSL dengan dasi biru muda.

Pada momen upacara tersebut, Wamen ESDM Yuliot Tanjung menaruh karang bunga pada Tugu Pahlawan atau Monumen Pahlawan di TMP Kalibata. Seusai upacara, Wamen ESDM Yuliot Tanjung langsung melakukan ziarah dan tabur bunga ke beberapa makam yang dinilai sebagai pahlawan energi.

Salah satu makam yang dikunjungi oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung adalah makam Ibnu Sutowo. Di momen tersebut Wamen Yuliot turut berdoa dan menaburkan bunga.

Ibnu Sutowo sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 1966-1967 dan Direktur Utama pertama dan pengembang utama perusahaan minyak negara, Pertamina pada tahun 1972-1976. (Agus)

Dalam audiensi tersebut, LSM HARIMAU menyebut sekitar 60 persen tuntutan yang disampaikan dalam aksi telah disepakati oleh pihak manajemen MNC Group. Namun, sejumlah poin kesepakatan masih dirahasiakan karena proses pembahasan belum sepenuhnya rampung.

Sekretaris Jenderal DPP LSM HARIMAU, Widiana Kartika, S.E., mengatakan respons jajaran direksi dan kuasa hukum MNC Group terhadap aspirasi massa dinilai positif.
“Hasil dari pertemuan tadi, sekitar 60 persen tuntutan yang kita sampaikan dalam orasi sudah disepakati oleh jajaran direksi dan perwakilan lawyer dari MNC Group,” ujar Widiana seusai audiensi.

Meski demikian, Widiana belum membeberkan secara terbuka poin-poin tuntutan yang telah disepakati. Menurut dia, materi kesepakatan masih bersifat internal dan menjadi bagian dari proses negosiasi kedua belah pihak.

Tuntutan Akan Dibahas Kembali 30 September
Untuk menyelesaikan seluruh poin yang masih menjadi pembahasan, LSM HARIMAU dan pihak MNC Group sepakat menggelar pertemuan lanjutan pada 30 September 2026. Widiana berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat menghasilkan penyelesaian menyeluruh atas aspirasi yang dibawa LSM HARIMAU.

“Nanti untuk kesepakatan lebih lanjut akan ditindaklanjuti tanggal 30 September. Harapan kami, mudah-mudahan pada tanggal tersebut seluruh tuntutan kita bisa clear dan terselesaikan dengan baik,” katanya.

Aksi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM HARIMAU, Tonny Syarifudin Hidayat, S.H., yang bertindak sebagai penanggung jawab aksi. LSM HARIMAU menyebut sekitar 3.500 massa ikut dalam aksi tersebut. Massa merupakan gabungan anggota organisasi yang datang dari 10 wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Penyampaian aspirasi hingga proses audiensi berlangsung aman dan kondusif. Tidak terdapat insiden menonjol selama aksi berlangsung.
LSM HARIMAU juga mengapresiasi langkah jajaran pimpinan perusahaan yang menerima perwakilan massa untuk berdialog secara langsung.

Dengan adanya pertemuan lanjutan pada 30 September, hasil akhir dari seluruh tuntutan yang disampaikan dalam Aksi Gerakan Moral tersebut masih menunggu proses pembahasan dan kesepakatan kedua belah pihak, ujarnya.(P)

Ungkapan belasungkawa disampaikan Ketua Umum Relawan Berkarya Nasional, Neneng A. Tuty, S.H. Ia mengaku terkejut sekaligus merasa kehilangan setelah mendengar kabar wafatnya sosok yang dikenal luas sebagai seniman dan budayawan tersebut.

“Jadi saya juga merasa kaget tadi mendengar kabar bahwa Mas Guruh meninggal sekitar pukul 04.00 WIB. Saya mewakili Pak Tommy Soeharto, keluarga besar Berkarya Nasional, dan Relawan Berkarya Nasional menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada Mas Guruh,” ujar Neneng saat diwawancarai awak media, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Neneng, Guruh Soekarnoputra merupakan sosok yang baik dan memiliki kontribusi besar dalam dunia seni dan budaya Indonesia. Kedekatan dan pengalamannya berinteraksi dengan Guruh membuat kabar kepergian tersebut terasa begitu mengejutkan.

Ia berharap seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketenangan, kesehatan, dan ketabahan dalam menghadapi suasana duka.

“Saya sangat berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan ketenangan dan semuanya diberikan kesehatan,” tuturnya.

Neneng juga mengenang sosok Guruh sebagai pribadi yang memiliki perhatian besar terhadap seni dan budaya. Dalam berbagai kesempatan, pembicaraan dengan Guruh menurutnya kerap berkaitan dengan dunia seni dan kebudayaan Indonesia.

“Beliau orangnya sangat baik. Karena beliau seniman, kalau ngobrol juga banyak membahas masalah seni dan budaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Neneng turut menyampaikan doa dan perhatian kepada keluarga besar Soekarno, termasuk Megawati Soekarnoputri beserta seluruh keluarga yang tengah berduka atas kepergian Guruh.

“Mudah-mudahan Ibu Mega sekeluarga diberikan kesehatan dan ketabahan. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan tetap kuat menghadapi kepergian Mas Guruh,” katanya.

Neneng berharap karya, pemikiran, serta dedikasi Guruh Soekarnoputra terhadap seni dan budaya Indonesia dapat terus dikenang dan menjadi bagian dari perjalanan kebudayaan bangsa.

Kepergian Guruh Soekarnoputra menjadi kehilangan bagi keluarga, sahabat, serta berbagai kalangan yang mengenal dan menghargai kiprahnya di dunia seni dan budaya Indonesia. (Agus)

​Dalam pidato perdananya, Venessa menyampaikan apresiasi dan penghormatan khusus kepada Ketua Umum Depipus Wira Karya periode sebelumnya, Dewi Asmara. Ia memuji ketangguhan kepemimpinan pendahulunya beserta seluruh kader daerah yang berhasil menjaga keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dan tantangan berat selama bertahun-tahun.

​”Terima kasih kepada Tante Dewi Asmara. Jasa terbesarnya adalah bertahan. Di kala badai datang, untuk bertahan saja itu sudah alhamdulillah. Setidaknya Wira Karya Indonesia tidak pernah mati,” tegas Venessa.

​Venessa menekankan bahwa kekuatan utama organisasi kekaryaan—seperti Wira Karya Indonesia maupun ormas pendiri dan sayap SOKSI lainnya seperti Baladhika Karya dan Fokusmaker—sangat bertumpu pada ketahanan kepemimpinan serta militansi akar rumput (grassroots).

​”Siapa pun pemimpinnya, akar rumputnya kuat. Di daerah tetap ada, eksis, dan bertahan—bahkan ada yang secara swadaya mencari anggaran sendiri. Saya sangat mengapresiasi hal itu karena telah mempertahankan Wira Karya selama 15 tahun gejolak badai,” tambahnya.

​Konsolidasi dan Safari ke Daerah

​Menatap masa kepengurusan 2026–2031, Venessa menegaskan komitmennya untuk segera melancarkan agenda konsolidasi dan safari organisasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah gerak organisasi.

• ​Agenda Utama: Safari organisasi dan perbincangan langsung dengan pengurus daerah.
• ​Fokus Konsolidasi: Melakukan evaluasi, penyegaran kepengurusan, serta pemetaan potensi kader di daerah.
• ​Target Program: Menyiapkan kejutan program kerja strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.

​”Saya pasti akan turun ke daerah-daerah. Kita berbincang, konsolidasikan, dan diskusikan apa yang akan kita lakukan—apakah itu penyegaran atau memfasilitasi kader yang ingin melanjutkan,” jelasnya.

​Dihadiri Petinggi DEPINAS SOKSI

​Gelaran Mubes VII Wira Karya Indonesia ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) SOKSI. Tampak hadir dalam pembukaan acara:

• ​Mukhamad Misbakhun (Ketua Umum Depinas SOKSI)
• ​Ahmadi Noor Supit (Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI)
• ​Bomer Pasaribu (Ketua Dewan Pakar Depinas SOKSI)
• ​Puteri Komarudin (Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI)
• ​AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Bendahara Umum Depinas SOKSI)
• ​TB. Iman Ariyadi (Ketua Harian Depinas SOKSI) beserta jajaran pengurus lainnya.

​Dengan terpilihnya kepengurusan baru ini, Wira Karya Indonesia siap melangkah ke babak baru dalam menguatkan peran dan kontribusinya di tingkat nasional maupun daerah. (F)

Kawasan tersebut diketahui merupakan area yang diisolir dan tidak dapat dimasuki secara leluasa.

Ombudsman Republik Indonesia memberi waktu kurang dari satu bulan kepada Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk merobohkan fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan di Cibinong, Rabu,(23/9) mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

“Kami akan minta secepat-cepatnya. Kami akan melakukan sidak lagi mungkin kurang dari sebulan ini nanti,” kata Syafrida.

Ia menegaskan fasilitas tersebut harus sudah dirobohkan ketika Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong.

“Sudah harus dirubuhkan,” ujarnya.

Menurut Syafrida, Ombudsman akan menuangkan seluruh temuan sidak dalam lembar kajian untuk kemudian disampaikan kepada Ditjenpas beserta sejumlah tindakan korektif.

Selain merobohkan bangunan, Ombudsman meminta Ditjenpas melakukan restrukturisasi pimpinan Lapas Cibinong beserta jajaran serta mengembalikan warga binaan yang diduga menempati fasilitas khusus tersebut ke sel.

Ombudsman juga meminta penjagaan di kawasan lapas diperketat dan dua akses keluar di bagian belakang yang ditemukan saat sidak ditutup.

“Terakhir adalah memperketat penjagaan dan mematikan akses keluar. Karena itu tadi kita temukan dua,” kata Syafrida.

Tim Ombudsman juga mengaku menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah kawasan lapas.

Namun, Ombudsman belum dapat memastikan siapa pemilik maupun pengguna minuman tersebut.

“Minuman keras itu bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi,” katanya.

Syafrida menyebut penolakan pada Rabu merupakan kali kedua Ombudsman tidak mendapatkan akses untuk melakukan sidak di Lapas Cibinong setelah kejadian serupa pada Juli 2026.

Ia membandingkan kondisi itu dengan kunjungan Ombudsman ke sejumlah lapas lainnya yang menurut dia dapat berlangsung tanpa hambatan.

“Selama perjalanan kita turun ke lapas, baik kunjungan maupun sidak, kami yang ditolak hanya Lapas Cibinong. Dan ini kedua kali,” ujar Syafrida.

Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan evaluasi menyeluruh jajaran Lapas Cibinong serta memastikan tidak terdapat fasilitas maupun perlakuan terhadap warga binaan yang bertentangan dengan ketentuan pemasyarakatan. (Agus)

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah Babinsa Koramil 1317/Banjarsari Serma Lusi Supriadi bersama petugas pemadam kebakaran (Damkar), Tagana, aparat desa dan masyarakat bergotong royong melakukan pemadaman di lokasi kejadian.

Kebakaran pertama kali diketahui setelah Babinsa Desa Sindangasih menerima laporan dari warga bernama Amir, selaku Ketua RW 02 Dusun Cimenthek, mengenai adanya titik api di kawasan lahan tersebut.

Mendapat laporan tersebut, Babinsa segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus berkoordinasi dengan aparat desa dan unsur terkait. Selanjutnya, upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama guna mencegah api meluas ke area di sekitarnya.

Berdasarkan pendataan sementara, kerugian material berupa tanaman dan vegetasi yang terbakar, di antaranya pohon jati, pohon pisang dan bambu. Sementara itu, nilai kerugian materiil masih dalam pendataan.

Dalam penanganan kejadian tersebut, Babinsa juga melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil 1317/Banjarsari kodim 0613/Ciamis serta mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran lahan.

Kehadiran Babinsa bersama unsur terkait di lokasi merupakan bagian dari upaya respons cepat dalam membantu masyarakat sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap aman dan terkendali.

(Wandha/Pendam III/Siliwangi)

Dirtipiter Bareskrim Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Harian Perbakin Banten itu terpilih secara aklamasi, Minggu 4 Februari 2024.

Ketua SC Musprov Perbakin Banten, Teguh Prinaryanto mengungkapkan, pihaknya hanya menerima satu pendaftar saat melakukan penjaringan calon Ketua Umum sejak pengumuman pendaftaran digulirkan.

“Yang mendaftar hanya Brigjen Nunung Syaifuddin, dan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga beliau dinyatakan terpilih secara aklamasi,” ujar Ketua Bidang Organisasi, Hukum, Etika dan Disiplin Perbakin Banten tersebut.

Kendati begitu, lanjut Teguh, seluruh tahapan Musprov tetap dilanjutkan, walau pun telah terpilih secara aklamasi.

Sementara Brigjen (Pol) Nunung Syaifuddin yang memgemban jabatan Ketua Umum Perbakin masa bakti 2024-2028 mengatakan, ia akan melanjutkan program-program baik yang telah digulirkan kepemimpinan sebelumnya. Karena itu pihaknya mengajak seluruh pengurus dan anggota Perbakin untuk bahu membahu membuat Perbakin lebih baik dari sebelumnya.

“Tentunya sebagai ketua yang baru saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari ketua yang lama yang sudah baik, tentu belum ada suatu kesempurnaan. Tugas kita sebagai ketua yang baru, melakukan upaya-upaya kekosongan atau kekurangan yang ada,” ujar Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, Minggu 4 Februari 2024.

Ditanya tentang target prestasi menjelang dilaksanakan PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Brigjen Nunung Syaifuddin mengaku optimis kembali bisa merebut medali emas.

Seluruh atlet yang ada dibawah Pengprov Banten akan didata kembali, sesuai kemampuan dan prestasi. Tujuannya, untuk melakukan pembinaan atlet menembak agar lebih baik lagi. Salah satunya meraih dua emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bakal berlangsung pada September 2024, di Aceh dan Sumatera Utara.

“Target untuk PON dua emas kita targetkan, untuk cabang menembak di kelas 10 meter women dan rifle,” terangnya.

Dilain pihak, Ketua Umum Perbakin masa bakti 2019-2024, Eki Baihaqi mengatakan jika Ketum terpilih Brigjen Nunung Syaifuddin merupakan orang yang tepat untuk memimpin Perbakin Banten.

“Beliau sebelumnya sebagai Ketua Harian, dan saya merasa optimis Perbakin akan lebih baik lagi ke depannya. Beliau adalah orang yang tepat,” ujar Eki. (Agus)

Muktamar tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kembali kebersamaan melalui semangat islah atau rekonsiliasi.

Dalam keterangannya di sela-sela Muktamar, Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) menegaskan bahwa dinamika dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari perjalanan sebuah organisasi. Namun, penyelesaian melalui jalan islah dinilai penting agar perselisihan tidak mengganggu semangat pengabdian IPHI kepada umat, bangsa, dan negara, ucapnya.

“Semua dinamika, perbedaan pendapat, segala macam itu selalu ada jalan untuk menyelesaikan apa yang disebut dengan islah. Dan kami menggemakan itu selalu,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan organisasi harus ditempuh dengan mengedepankan kebersamaan serta nilai-nilai keagamaan.
“Ketika kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kita dengan tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” katanya.

23 Pengurus Wilayah Hadir
Muktamar VIII IPHI juga disebut mendapat partisipasi luas dari jajaran organisasi di berbagai daerah.
Sebanyak 23 dari 28 pengurus wilayah hadir secara langsung. Sementara pengurus wilayah yang tidak hadir secara fisik tetap mengikuti rangkaian Muktamar melalui platform daring.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih kuatnya semangat untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan meneruskan pengabdian IPHI.
“Ini menandakan bahwa semangat untuk menjaga kelangsungan organisasi, kelangsungan pengabdian, kelangsungan untuk merawat kemabruran haji, untuk didedikasikan bagi kepentingan umat, bangsa dan negara ini akan selalu dapat kita pelihara dan kita tingkatkan,” ujarnya.

Upaya Mediasi Sudah Ditempuh

Dalam menghadapi dinamika internal tersebut, berbagai upaya penyelesaian disebut telah dilakukan. Di antaranya melalui komunikasi dan fasilitasi dengan pemerintah, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, hingga jalur pengadilan.
Namun, pihak IPHI menegaskan bahwa pendekatan yang terus dikedepankan adalah mencari jalan keluar melalui kebersamaan.
“Kita sudah melakukan berbagai macam upaya, juga melalui pemerintah. Kita sudah memohon fasilitasi dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, juga pengadilan, semua sudah ditempuh,” tuturnya.

Meski proses penyelesaian belum sepenuhnya menghasilkan titik temu, harapan terhadap tercapainya islah tetap disuarakan. kita menilai perbedaan yang terjadi harus menjadi momentum untuk menemukan jalan terbaik bagi keberlangsungan organisasi, jelasnya. “Ini sebetulnya keadaan sedang menguji kita, mampu nggak memilih yang terbaik, jalan yang terbaik untuk berbuat yang terbaik,” katanya.

Semangat islah juga mendapat penekanan dari pihak lain dalam forum tersebut. Mediasi yang sebelumnya ditempuh melalui kementerian dan pengadilan disebut belum menghasilkan solusi yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, Muktamar VIII diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mencari jalan keluar bersama.
“Tidak ada di hadapan Allah kecuali perselisihan itu harus berakhir dengan kebersamaan kembali,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, IPHI perlu kembali memperkuat semangat awal ketika organisasi tersebut didirikan, yakni menjadi wadah persaudaraan dan pengabdian para alumni haji untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.

Selain persoalan internal organisasi, Muktamar VIII IPHI juga diarahkan untuk membahas kontribusi organisasi dalam pembangunan nasional.
Dengan basis anggota yang merupakan alumni haji dan tersebar dari tingkat pusat hingga daerah, IPHI dinilai memiliki potensi untuk ikut berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

IPHI diharapkan dapat memperkuat pembinaan mental, ideologi, semangat, motivasi, serta mendorong partisipasi anggotanya dalam berbagai upaya pembangunan. Terlebih, Indonesia memiliki target pembangunan jangka panjang menuju satu abad kemerdekaan dengan cita-cita menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.

“Dengan potensi kualitas dan kuantitasnya yang tersebar di seluruh tanah air, apalagi juga di pemerintahan, di swasta dengan aneka macam pekerjaannya, tentu dengan kesadaran memahami persoalan ini, harapan ini, tentu akan juga dengan meningkatkan semangat kebersamaan untuk memastikan kita juga bisa ikut berperan serta mewujudkan itu,” katanya.

Pembahasan mengenai kontribusi tersebut juga akan menjadi bagian dari agenda persidangan Muktamar VIII IPHI.

Berharap Pemerintah Turut Memfasilitasi

IPHI juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan organisasi. Sejumlah komunikasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Haji dan Umrah telah dilakukan.
Langkah tersebut dinilai penting karena IPHI memiliki hubungan historis dengan pemerintah dalam perjalanan pembentukannya dan memiliki kaitan dengan pembinaan masyarakat, khususnya para alumni haji. “Kita sudah silaturahmi kepada Kementerian Agama yang memang punya hubungan historis dari pendirian IPHI ini. Dan juga kepada Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.

Selain itu, IPHI juga menyampaikan bahwa keberadaan organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal, tetapi memiliki dimensi pengabdian yang lebih luas.
“Kita menyampaikan IPHI ini milik bersama. negara juga hadir pada waktu pembentukannya dan tentu apa yang kita lakukan di lapangan adalah juga bagian yang sama rangkaian pembinaan dari jemaah haji dan umrah,” katanya.

Ahmad Yani juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyambut baik niat untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Harapannya, seluruh proses tersebut dapat segera menemukan penyelesaian yang baik, harapnya.

Pada akhirnya, Muktamar VIII IPHI diharapkan mampu memperkuat konsolidasi, menjaga akuntabilitas organisasi, serta mengembalikan semangat kebersamaan agar IPHI tetap dapat menjalankan pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara.
Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kemabruran haji, bukan hanya sebagai pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya dalam rangka menyambut Indonesia emas di masa yang akan datang, pungkasnya. (P)

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum baru bagi pengembangan esports Indonesia, tidak hanya dari sisi prestasi atlet, tetapi juga pembinaan, kompetisi, tata kelola organisasi, perlindungan pemain, hingga penguatan industri gim nasional.

Herindra membawa agenda agar esports tidak berhenti sebagai arena pertandingan, tetapi berkembang sebagai bagian dari transformasi digital dan industri kreatif. Ia juga mendorong agar talenta lokal memiliki ruang lebih besar untuk berkembang di dalam negeri dan mampu menembus kompetisi internasional.

Momentum tersebut mendapat perhatian dari ESI Kepulauan Riau. Sebagai organisasi esports di daerah, ESI Kepri menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan kepengurusan PB ESI yang baru, terutama dalam membangun pembinaan atlet secara berjenjang.

Kepri dengan karakter wilayah kepulauan dan posisi strategis di kawasan perbatasan dinilai memiliki ruang pengembangan esports yang luas. Penguatan kompetisi tingkat kabupaten/kota, pembinaan atlet muda, pengembangan komunitas serta kolaborasi dengan dunia pendidikan dan industri menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem esports dari daerah.

Dari daerah, talenta nasional harus disiapkan.

ESI Kepulauan Riau memandang jalur pembinaan perlu dibangun secara berkesinambungan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga internasional. Dengan pola pembinaan yang terstruktur, atlet daerah diharapkan memiliki kesempatan yang lebih jelas untuk berkembang dan masuk ke dalam ekosistem prestasi nasional.

“Selamat dan sukses kepada Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra atas amanah sebagai Ketua Umum PB ESI masa bakti 2026–2030. ESI Kepulauan Riau siap bersinergi dengan PB ESI dalam memperkuat pembinaan atlet, organisasi, kompetisi dan ekosistem esports yang profesional serta berkelanjutan,” demikian pernyataan ESI Kepulauan Riau.

“Dari daerah, kita siapkan talenta terbaik untuk Indonesia dan dunia.”

Kepemimpinan baru PB ESI juga langsung berhadapan dengan agenda besar olahraga Asia. Indonesia akan mengikuti delapan nomor esports pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang, yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026.

PB ESI menargetkan satu medali emas, tiga perak dan empat perunggu dari delapan nomor yang diikuti. Nomor tersebut meliputi Mobile Legends, Honor of Kings, Identity V, Naraka BladePoint, Pokémon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile.

Sebanyak 33 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen esports Indonesia. eFootball menjadi salah satu nomor yang disebut sebagai tumpuan perolehan medali emas.

Bagi ESI Kepulauan Riau, momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa prestasi nasional tidak lahir secara instan. Di balik atlet yang tampil di panggung internasional, terdapat proses panjang pembinaan, kompetisi dan pengembangan talenta yang dimulai dari daerah.

Karena itu, ESI Kepri berharap kepemimpinan Muhammad Herindra dapat memperkuat konektivitas antara PB ESI dan struktur organisasi di daerah. Pemerintah, organisasi olahraga, komunitas, dunia pendidikan, pelaku industri gim serta generasi muda diharapkan dapat mengambil bagian dalam membangun ekosistem esports yang sehat dan berkelanjutan. (Agus)

Dalam pertemuan tersebut, Pelindo Regional 2 dan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa menyampaikan sejumlah hal terkait rencana kerja pelabuhan serta koordinasi program yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Jakarta Utara. Sinergi antara pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan setiap program dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki peran strategis sebagai salah satu pelabuhan bersejarah di Jakarta yang hingga saat ini tetap aktif mendukung kegiatan kepelabuhanan dan logistik. Selain menjalankan fungsi operasional, kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa juga memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari kawasan pesisir Jakarta Utara.

Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pelindo berkomitmen untuk terus membangun hubungan kelembagaan yang baik dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara program kerja perusahaan dengan arah pembangunan dan kepentingan masyarakat di wilayah Jakarta Utara.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dalam membahas berbagai kebutuhan, potensi, serta tantangan yang berkaitan dengan aktivitas dan pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa ke depan.

Pelindo Regional 2 bersama Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa akan terus mendorong penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin baik, aman, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Melalui sinergi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, kami berharap setiap program kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dapat berjalan selaras dengan kebutuhan wilayah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pelindo Regional 2.

Ke depan, Pelindo berkomitmen untuk terus memperkuat peran Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai bagian dari ekosistem logistik dan maritim Jakarta, sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan sebagai salah satu pelabuhan heritage yang tetap bergerak melayani negeri. (Agus)