JAKARTA, Nusantara Bicara — Wacana pengurangan gaji pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan anggota DPR, mulai mencuat di tengah kekhawatiran dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global.

Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi, salah satunya melalui skenario efisiensi anggaran negara, termasuk kemungkinan pemangkasan gaji pejabat negara.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, dalam situasi krisis global, kebijakan pengetatan anggaran negara hampir tidak dapat dihindari.

“Langkah efisiensi dapat dilakukan secara menyeluruh apabila kondisi ekonomi global semakin menekan. Karena itu, pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, dinilai sebagai salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Namun demikian, Demokrat menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran harus tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Upaya penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Herman, tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi domestik maupun target pertumbuhan nasional.

Herman menambahkan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada Presiden Prabowo.

Pemerintah dinilai memiliki kewenangan untuk merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global.

Langkah antisipatif ini dianggap penting agar Indonesia tidak terlambat merespons jika dampak krisis internasional mulai terasa di dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung kebijakan yang diterapkan sejumlah negara dalam merespons tekanan ekonomi akibat dinamika geopolitik di kawasan Asia Barat.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah langkah pemerintah Pakistan yang melakukan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain wacana pemangkasan gaji pejabat negara, pemerintah juga mempertimbangkan langkah efisiensi lainnya, termasuk pengendalian konsumsi energi seperti bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Prabowo, kebijakan penghematan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh bersikap pasif menghadapi dinamika geopolitik dunia, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif stabil. (Agus)

The post Demokrat Dukung Prabowo Pangkas Gaji Menteri dan DPR first appeared on Nusantarabicara.com.

Dasco menyebut penyusunan dan proses pembuatan sejumlah Undang-Undang tersebut sudah dimulai di Badan Legislasi DPR RI. Dia mengatakan sejumlah UU itu sudah menjadi perhatian publik, dan akan segera diselesaikan.

“Kita targetkan tahun ini. Targetnya Insya Allah tahun ini dapat diselesaikan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.

Dia menyampaikan DPR RI akan mengadakan Rapat Paripurna pada Kamis, 12 Maret 2026. Menurut Dasco, Rapat Paripurna itu juga beragendakan persetujuan RUU PPRT dan RUU Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR RI.

Dasco mengatakan selanjutnya kedua RUU tersebut akan mulai masuk ke pembahasan pokoknya dan berproses hingga disahkan menjadi undang-undang. Dia juga mengatakan bahwa DPR RI sebetulnya tentah memproses RUU Ketenagakerjaan, RUU Satu Data, serta RUU Perampasan Aset.

Namun, dia memprediksi bahwa RUU yang akan paling segera rampung adalah RUU PPRT dan RUU Hak Cipta. “Ya, target pertama PPRT, lalu kemudian Undang-Undang Hak Cipta,” katanya.

Menurut dia, Badan Legislasi DPR RI akan membentuk tim bersama dengan para serikat pekerja untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan sesuai dengan keputusan MK. RUU itu, kata dia, akan menjadi usul inisiatif DPR.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa Badan Legislasi DPR juga akan menggelar partisipasi publik soal RUU Perampasan Aset dan RUU Satu Data.

“(RUU) Satu Data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin, misalnya bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda, sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan,” katanya. (Agus)

The post Dasco: RUU PPRT dan RUU Hak Cipta Disahkan jadi Inisiatif DPR di Rapur first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara – Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan santunan kepada anak yatim serta pembagian sembako bagi masyarakat sekitar Menteng, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Golkar untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan.

M. Risman Pasigai dalam wawancaranya dengan awak media menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang diinisiasi oleh jajaran Partai Golkar bersama BSNPG.

“Hari ini kita bersama mengadakan acara buka puasa bersama teman-teman BSNPG. Ada dua kegiatan utama yaitu santunan kepada anak yatim dan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar Menteng. Ini merupakan bukti kepedulian Partai Golkar melalui BSNPG,” ujar Risman.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terselenggara atas dukungan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham serta Ketua Umum Partai Golkar yang mendorong agar kegiatan sosial seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Partai Golkar tidak hanya mengapresiasi kegiatan BSNPG, tetapi juga mendorong agar kegiatan silaturahmi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat terus dilakukan secara konsisten dan menjangkau berbagai daerah.

“Partai Golkar, dalam hal ini Ketua Umum, tidak hanya mengapresiasi tetapi juga mendorong BSNPG agar kegiatan silaturahmi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk santunan kepada anak yatim, dilakukan secara berkesinambungan dan berkeliling,” kata Idrus Marham.

Menurutnya, kegiatan ini bukan yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah menjadi agenda rutin sebagai bentuk partisipasi nyata Partai Golkar dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Hari ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya. Memberikan santunan kepada anak yatim merupakan wujud partisipasi dan peran Partai Golkar sebagai implementasi dari doktrin kekaryaan, yaitu berkarya dan berbagi untuk anak bangsa serta masyarakat,” jelasnya.

Idrus menambahkan bahwa kegiatan sosial tersebut tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah perayaan Idul Fitri, pihaknya berencana melanjutkan kegiatan silaturahmi ke berbagai daerah.

“Kegiatan ini harus terus dilakukan secara rutin. Setelah Lebaran nanti kita akan turun ke daerah untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Ini bukan sekadar safari, tetapi kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan politik yang berkualitas, salah satunya dengan memperkuat hubungan antara politik dan rakyat.

“Bagaimana menciptakan politik yang berkualitas? Salah satunya dengan mengefektifkan dan membuktikan politik bersama rakyat. Kehadiran Golkar di tengah-tengah masyarakat harus memberi banyak manfaat,” tutup Idrus.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kekaryaan Partai Golkar yang menekankan bahwa politik harus hadir sebagai solusi dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. (Ardendi)

The post Golkar Dorong Kegiatan Sosial Berkelanjutan, BSNPG Santuni Anak Yatim dan Bagikan Sembako first appeared on Nusantarabicara.com.

Menurut Dasco, persatuan nasional tidak hanya diwujudkan melalui dukungan, tetapi juga melalui kritik dan ide yang konstruktif bagi pemerintah.

“Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsih yang bukan sekadar omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian,” ujar Dasco di Jakarta, Jumat (6/3/2026)

Ia menilai saat ini kondisi masyarakat sipil belum sepenuhnya solid. Perdebatan yang terjadi, terutama di media sosial, sering kali dinilai tidak sehat dan justru memicu perpecahan.

“Karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak. Masyarakat sipil kita satu sama lain saling mencaci, saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan cara yang tidak sehat. Di media sosial saya lihat sudah tidak sehat,” kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan berupa persatuan nasional agar dapat fokus menjalankan program-program pemerintah yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Kalau kita tanya, Pak Prabowo hanya perlu satu, yaitu persatuan nasional. Baik dalam mengkritisi, memberikan ide, maupun memberikan sumbangsih yang nyata,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana masyarakat sipil siap memberikan ruang dan dukungan agar pemerintah dapat bekerja secara optimal dalam merealisasikan berbagai janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya justru ingin bertanya kepada kawan-kawan sekalian, berapa lama masyarakat sipil akan memberikan persatuan nasional kepada Pak Prabowo agar beliau punya waktu untuk mewujudkan janji-janjinya bagi kesejahteraan rakyat,” kata Dasco. (Agus)

The post Dasco Ajak Masyarakat Sipil Perkuat Persatuan Nasional untuk Dukung Pemerintahan Prabowo first appeared on Nusantarabicara.com.

Idrus menegaskan bahwa langkah Dasco bukan sekadar manuver politik, melainkan upaya menjaga “marwah” konstitusi.

Idrus menilai, rencana impor tersebut berisiko menabrak mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang kemandirian ekonomi nasional.
Dalam pandangan Idrus, sebuah kebijakan negara harus memenuhi dua dimensi: benar secara konsep (kebenaran) dan tepat dalam pelaksanaan (kepenaran).

Ia melihat rencana impor mobil India ini masih menyimpan lubang besar pada tataran operasional dan koordinasi.

“Secara konseptual, ekonomi kita harus mandiri dan terintegrasi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Namun secara strategi, harus ada koordinasi dan konsistensi.

Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri manufaktur dalam negeri,” ujar Idrus dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Ia menambahkan, di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan industri manufaktur dalam negeri harus menjadi prioritas mati.

Penundaan ini dianggap krusial untuk memastikan anggaran negara (APBN) benar-benar menggerakkan roda ekonomi internal, bukan malah menguntungkan industri negara lain.

Dukungan Idrus ini memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya disuarakan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Berdasarkan riset lembaga Celios, rencana impor tersebut diprediksi bakal menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif nasional yang sedang berjuang bangkit.

Sufmi Dasco Ahmad sendiri sebelumnya meminta penundaan karena menilai kebijakan yang berdampak luas pada industri nasional ini perlu dibahas lebih komprehensif bersama Presiden Prabowo yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat.

“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya”. Memahami dulu baru mendukung, jangan mendukung tanpa memahami,” tegas Idrus Marham.

Langkah sinkron antara Golkar dan Gerindra di parlemen ini memberikan sinyal kuat kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kedaulatan industri dalam negeri akan dikawal ketat demi tercapainya kemandirian ekonomi yang hakiki.(Agus)

The post Pimpinan Golkar Dukung Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil India Demi Harga Diri first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — IWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan Mie Sedaap mendapat perhatian serius. Setelah menerima aspirasi pekerja, DPR mengaku telah berkoordinasi dengan pihak manajemen agar kebijakan PHK dihentikan.

“Pihak DPR RI telah menerima aspirasi dari pekerja Mie Sedaap, dan tadi kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Mie Sedaap,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, hasil audiensi menunjukkan manajemen Mie Sedaap menyatakan komitmen untuk menghentikan PHK. Ia menilai langkah tersebut penting, terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Lebaran.

“Didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap akan segera menyetop PHK yang terjadi, dan pihak Mie Sedaap juga berjanji tidak akan ada PHK-PHK di Mie Sedaap lagi,” ujarnya.

“Ini adalah hal yang menurut kami seharusnya tidak terjadi pada saat puasa dan menjelang Lebaran. Sehingga tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK,” sambungnya.

Saat ditanya soal rencana kunjungan lanjutan ke pihak terkait, Dasco menilai komitmen manajemen sudah cukup. Ia berharap situasi ketenagakerjaan tetap kondusif menjelang Lebaran sehingga para pekerja bisa bekerja dengan tenang.

“Saya pikir sudah cukup apa namanya komitmen dari pihak Mie Sedaap. Tadi kami sudah lakukan koordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja, sehingga ya kita sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang,” tuturnya.(Agus)

The post Dasco Pastikan Mie Sedaap Hentikan PHK, DPR: Tak Ada Lagi Gelombang Pemutusan Kerja Jelang Lebaran first appeared on Nusantarabicara.com.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pendiri Yayasan Sriwati Janette dan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, KH Hasbiallah Ilyas, Wakil Ketua DPW dan Ketua DPC Kepulauan Seribu Dedy, juga hadir dalam acara ini. Dan juga dihadiri Bhabinkamtibmas Kelurahan Kemayoran Aiptu Dwi Yulianto.

Sriwati Jenette, Pendiri Yayasan Amazing New Beginning (YANB) menjelaskan bahwa bakti sosial ini adalah wujud komitmen kami untuk terus menghadirkan kebaikan dan harapan baru bagi masyarakat. Kami percaya, pelayanan kesehatan adalah hak semua orang. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua.”

Dedy, Owner BTUL Cafe mengatakan bahwa Kami sangat senang menjadikan BTUL Cafe sebagai rumah bagi kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ulang tahun pertama ini kami rayakan dengan berbagi, karena kami ingin bertumbuh bersama masyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dari lebih banyak kebaikan di waktu mendatang.

Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PKB DKI Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan gratis ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi sosial dapat menghasilkan manfaat besar. Kami mendukung penuh program seperti ini karena langsung menyentuh kebutuhan warga. Semoga kerja sama baik ini terus berlanjut.

Pengobatan gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PKB BTUL CAFE dan DPW PKB DKI Jakarta terhadap masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan. Kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara ini.(Agus)

The post PKB Bersama BTUL Cafe Gelar Bakti Sosial Pengobatan Gratis Dalam Rangka Ramadhan 1447 H first appeared on Nusantarabicara.com.

Rapat tersebut menyetujui laporan Komisi I DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Pemerintah Jepang untuk Kementerian Pertahanan.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPR RI menjadikan masa reses sebagai sarana memperkuat persatuan dan gotong royong di tengah berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat harus terus dirawat demi memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan publik.

“Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan 9 Maret 2026, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan III tahun sidang 2025-2026,” lanjutnya.

Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Puan turut menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh anggota DPR RI dan masyarakat Indonesia. Ia berharap momentum reses yang beriringan dengan Ramadan dapat semakin mempererat kebersamaan serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun Indonesia.

“Saya atas nama pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT,” tutupnya.(Agus)

The post Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang Jelang Reses Ramadhan 1447 H first appeared on Nusantarabicara.com.

JAKARTA, Nusantara Bicara – Ketua Umum Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia), Ahmad Ridha Sabana, mengaku sebagai adik dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria. Patria merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Kalau itu (adik dari Patria) kan fakta, tidak mungkin saya bilang tidak,” ujar Sabana dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2018.

Sabana juga mengakui bahwa dirinya pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Itu (menjadi caleg Gerindra) kan dulu. Semua saya kira biasa ya seperti itu,” ujar Sabana.

Meski demikian, Sabana menegaskan bahwa Garuda sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gerindra. Sabana membantah Garuda adalah parpol yang dibentuk dengan tujuan memecah suara pemillih antara Garuda dan Gerindra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.(*)

The post Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra first appeared on Nusantarabicara.com.

Hibah Kapal Patroli untuk Pengamanan Perairan
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah diterima Indonesia pada tahun 2024.

” Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen,” ujar Donny usai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, “Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.

” Nilai hibah tahun ini memungkinkan pengadaan hingga empat unit kapal patroli. “Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese Yen.

Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” papar Donny.

Lebih lanjut, Donny menekankan bahwa tambahan armada kapal patroli ini akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia. Keunggulan kapal patroli yang akan diterima antara lain kecepatannya yang mencapai 40 knot.

“Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang,” ungkapnya.

Rapat kerja Komisi I DPR yang membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) ini digelar secara tertutup.

Pihak pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Dari unsur TNI, hadir Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.

Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan kapal-kapal ini, karena seluruhnya ditanggung oleh hibah dari Jepang.(Agus)

The post DPR Setujui Hibah Rp 270 Miliar dari Jepang untuk 4 Kapal Patroli Keamanan Laut first appeared on Nusantarabicara.com.