Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan petani, Indonesia juga memiliki pengalaman pernah mencapai swasembada bawang putih.

“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.

Ia menilai momentum penanaman serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, swasembada bawang putih tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi, hingga penyerapan hasil panen.

“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” kata Titiek.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman bawang putih dilakukan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare dengan potensi 810 ton dan Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton. Sementara Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan menyusul melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026 sesuai masa tanam di wilayah masing-masing.

Titiek menegaskan, peningkatan luas tanam harus diikuti dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir. Dukungan kepada petani harus mencakup benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.

Menurutnya, ketepatan bantuan menjadi hal penting agar berbagai sarana produksi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas petani.

“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujar Titiek.

Selain aspek produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Menurutnya, hasil panen harus memiliki penyerapan dan tata niaga yang jelas agar petani memperoleh kepastian harga serta keuntungan yang layak.

Ia menilai keberhasilan swasembada tidak dapat hanya diukur dari luas lahan dan jumlah produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan usaha tani yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi petani.

“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan, Titiek mendorong pemerintah memiliki roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurutnya, sentra produksi yang telah berkembang seperti Sembalun perlu terus diperkuat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengembangkan sentra-sentra baru di daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi budidaya bawang putih.

Di Sembalun sendiri, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Panen melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani.

Penguatan sektor pascapanen juga dilakukan melalui groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung proses penyerapan dan distribusi.

Titiek juga menilai kebijakan impor perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, namun pada saat yang sama produksi dalam negeri harus diberikan ruang untuk tumbuh sehingga petani memiliki kepastian usaha.

Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program tersebut melalui fungsi dukungan dan pengawasan agar kebijakan swasembada bawang putih dapat berjalan sesuai target.

“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Melalui sinergi pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan swasembada bawang putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan petani.

(Reporter : Sodikin)

Surpres tersebut bernomor R-33 tertanggal 14 Juli 2026. Surat itu dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI ke-2 masa sidang I 2026-2027, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden terkait permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara.

“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara,” ujar Dasco dalam rapat paripurna.

KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal jenis korvet latih yang memiliki fungsi ganda. Kapal tersebut selama ini digunakan sebagai kapal latih tempur bagi para taruna TNI AL sekaligus memiliki fungsi sebagai kapal pemukul atau striking force dalam mendukung pertahanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Kapal tersebut merupakan produksi Yugoslavia yang dipesan Indonesia pada 1978. KRI Ki Hajar Dewantara dibangun di galangan Uljanik Shipyard, Split, yang kini berada di wilayah Kroasia.

Kapal itu sebelumnya sempat direncanakan untuk ditenggelamkan setelah masa pengabdiannya berakhir. Namun, pemerintah kini mengusulkan agar kapal tersebut dijual sebagai barang milik negara.

Hingga kini belum diketahui negara mana yang akan menjadi pembeli KRI Ki Hajar Dewantara. Pemerintah maupun Komisi I DPR RI juga belum mengungkap lebih lanjut mengenai rencana penjualan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan mengenai usulan penjualan kapal tersebut selanjutnya akan ditangani Komisi I DPR.

“Itu udah kita serahin Komisi I untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti Komisi I yang menindaklanjutinya nanti terkait seperti apa teknisnya,” kata Saan kepada wartawan seusai rapat paripurna.

Dengan demikian, usulan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara masih membutuhkan pembahasan dan persetujuan DPR sebelum dapat ditindaklanjuti pemerintah. (Agus)

Hadir dalam pertemuan tersebut KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terlihat pula jajaran pimpinan Komisi I DPR seperti Utut Adianto, Dave Laksono, Sukamta, dan Anton Sukantono, serta pimpinan Komisi III DPR seperti Habiburokhman dan Rano Alfath.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. “Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis,” kata Agus singkat usai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III.

Agenda utama rapat adalah menyelaraskan langkah pengamanan jelang peringatan 17 Agustus dan menyikapi maraknya informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Panglima TNI mengimbau publik agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Agus.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, pertemuan ini juga mematangkan persiapan Sidang Tahunan MPR dan perayaan HUT Kemerdekaan. Ia memastikan semua pihak bekerja sama menyiapkan pengamanan dengan baik.

“Persiapan Sidang Tahunan MPR dan HUT Kemerdekaan sudah semakin matang. Koordinasi ini memastikan semua berjalan lancar,” ujar Prasetyo.

Rapat yang digelar di Ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, berlangsung sekitar satu jam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dasco terkait hasil rapat tersebut. Namun, langkah koordinasi ini menunjukkan kesiapan aparat dan DPR dalam menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik dan beredarnya informasi yang belum terverifikasi. (Agus)

Di hadapan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Andi Iwan dengan lantang meneriakkan, “Prabowo Subianto, dua kali!”

Seruan tersebut sontak disambut teriakan serempak ratusan kader Gerindra dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang memenuhi ruang Rakorda.

Yel-yel dukungan bergema, mencerminkan soliditas kader dalam memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada kontestasi Pilpres berikutnya.

Momentum itu menjadi salah satu bagian paling semarak dalam Rakorda Gerindra Sulsel.

Riuh tepuk tangan dan pekikan para kader menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menjadi simbol loyalitas kader di daerah kepada ketua umum partai.

Menanggapi seruan tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyebut dukungan yang disampaikan kader Sulawesi Selatan merupakan aspirasi politik yang sah dan akan menjadi bagian dari pembahasan internal partai.

“Ini aspirasi kader yang kita tampung dan akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang,” ujar Dasco di hadapan peserta Rakorda.

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa setiap aspirasi yang muncul dari daerah memiliki nilai penting dalam proses pengambilan keputusan partai.

Karena itu, seluruh usulan dari kader akan dibahas sesuai mekanisme organisasi sebelum ditetapkan menjadi keputusan resmi.

Selain merespons aspirasi mengenai Prabowo dua periode, Dasco juga menyampaikan apresiasi atas kekompakan kader Gerindra Sulawesi Selatan.

Menurutnya, soliditas yang ditunjukkan seluruh jajaran partai di daerah menjadi modal penting dalam memperkuat organisasi menghadapi agenda politik ke depan.

Ia mengaku bangga melihat semangat kebersamaan yang ditunjukkan pengurus, anggota legislatif, kepala daerah, hingga kader Gerindra dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang hadir dalam Rakorda tersebut.

Bagi Dasco, kekompakan kader merupakan kekuatan utama Partai Gerindra dalam menjaga konsolidasi organisasi yang sekaligus mengawal berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rakorda Gerindra Sulsel sendiri menjadi forum konsolidasi politik yang dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, anggota legislatif, serta kepala daerah yang diusung Partai Gerindra.

Selain membahas penguatan organisasi, forum tersebut juga menjadi ruang penyampaian aspirasi politik dari kader di daerah menjelang agenda nasional partai. (Agus)

Dalam kesempatan tersebut, Fahira Idris menyampaikan secara simbolis memberikan penghargaan kepada Lurah Pondok Kelapa, bapak Rasikin, S.IP, M.Si, atas dedikasi dan komitmennya terus membantu masyarakat Pondok Kelapa secara nyata dan berkesinambungan.

Tak hanya penghargaan, Fahira juga menyerahkan bantuan untuk santunan kepada anak-anak yatim. Piatu dan Dhuafa sebagai bentuk dukungan kegiatan sosial dan budaya warga setempat.

Dalam sambutannya, Fahira Idris tetap menegaskan komitmennya, untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya warga Pondok Kelapa se Duren Sawit sebagai bentuk layanan sosial dari anggota DPD Ri wilayah DKI Jakarta, seperti ambulans gratis, bantuan kamar rawat inap di RSUD dan RS pusat, konsultasi kesehatan, hingga bantuan dan pendampingan hukum secara cuma-cuma, baik litigasi maupun non-litigasi.

Ia menambahkan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Masih melakukan keliling se kecamatan provinsi DKI Jakarta, dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulo seribu dan kini di Jakarta Timur. Jadi tinggal 50 kelurahan lagi saya akan kunjungi. Jika ada warga yang membutuhkan bantuan, Kami siap membantu tanpa pungutan biaya sepeser pun. Ini semua dilakukan sebagai bentuk cinta dan kepedulian kami kepada rakyat,” ujar Fahira

Faria melanjutkan rasa bangganya kepada warga Pondok Kelapa, yang mengatakan “Saya memilih kelurahan Pondok Kelapa bukan tanpa sebab, karna kelurahan Pondok Kelapa ini banyak prestasinya dari program mencocok tanam hingga memilah milih sampah. Untuk itu sebelum saya memberika Infa Sadaqoh kepada anak-anak Yatim. Piatu, dan Dhuafa. Izinkan saya memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menunjukkan dedikasi prestasinya dalam menjaga lingkungan di wilayah Kelurahan Pondok Kelapa.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bagi kami terutama saya dalam bersinergi antara tokoh nasional, pemerintah kelurahan, dan organisasi masyarakat dalam mendorong kesejahteraan serta memperkuat solidaritas sosial di wilayah provinsi DKI Jakarta. (*)

Kesepakatan tripartit ini merupakan hasil dari pertemuan antara pemerintah, perusahaan Telkom, dan Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom). Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian pertemuan sebelumnya, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi VI DPR.

Pertemuan ini dihadiri oleh Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade. Mereka berempat menerima perwakilan Sekar Telkom, sehingga dapat mendengarkan aspirasi langsung dari para karyawan yang terdampak oleh proses perampingan Telkom Group.

Kegisasi tripartit ini akan membantu mencegah PHK pada karyawan yang tidak ingin meninggalkan perusahaan.

Proses streamlining yang tengah berjalan sangat berdampak pada banyak karyawan, dan pemerintah ingin mengambil langkah untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat terus beroperasi dengan stabil dan tidak terganggu oleh masalah PHK.

Mengapa pemerintah mengambil langkah ini? Pemerintah ingin menjaga keamanan perekonomian negara. Proses perampingan Telkom Group dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk penganggaran negara dan kestabilan ekonomi. Dengan menghindari PHK, pemerintah dapat menjaga keamanan perekonomian negara dan mencegah dampak negatif dari proses perampingan.

Kegisasi tripartit ini juga merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap karyawan Telkom Group. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kehidupan para karyawan dan ingin membantu mereka dalam menghadapi proses perampingan.

Dengan demikian, karyawan dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menghadapi perubahan yang terjadi di perusahaan.

Dengan kesepakatan tripartit ini, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menghindari PHK pada karyawan Telkom Group.

Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat terus beroperasi dengan stabil dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. (Agus)

Ketua DPC PKB Kota Pematangsiantar, Imran Simanjuntak, M.A., menilai pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah besar dalam memperkuat identitas kebangsaan yang menjadi landasan perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa.

“Pelantikan DPC PKB se-Indonesia periode 2026–2031 ini merupakan langkah yang sangat spektakuler. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya dan sejarah kebangsaan yang menjadi identitas Republik Indonesia. Ini merupakan solusi untuk menghadapi berbagai dinamika bangsa dengan kembali mengingat akar sejarah dan kebudayaan Nusantara,” ujar Imran kepada awak media.

Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, adat istiadat, dan tradisi yang sangat beragam. Namun, seluruh keberagaman tersebut dipersatukan oleh semangat kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan PKB.

“Walaupun kita berbeda-beda dalam budaya, sikap, dan karakter, semuanya dipersatukan dalam satu semangat kebangsaan Indonesia di bawah naungan PKB. Dengan satu irama, satu sikap, dan satu komitmen kebangsaan, kami optimistis akan lahir semangat baru bagi seluruh pengurus DPC PKB di Indonesia,” katanya.

Imran berharap semangat yang dibangun melalui pelantikan nasional ini menjadi energi baru bagi seluruh kader untuk memperkuat organisasi hingga ke daerah serta mempersiapkan kemenangan pada Pemilu 2029.

“Kami berharap semangat ini menjadi kekuatan utama menuju tahun 2029. Dengan tetap berpegang teguh pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran, serta terus memperjuangkan kepentingan rakyat, PKB akan semakin dipercaya masyarakat sebagai partai yang hadir untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepengurusan DPC PKB se-Indonesia yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat sinergi antarpengurus, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan program-program partai yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pelantikan serentak DPC PKB Masa Bakti 2026–2031 menjadi titik awal konsolidasi nasional untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan soliditas kader, serta memperkokoh peran PKB sebagai partai yang menjaga persatuan bangsa dan berkomitmen menghadirkan politik yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. (PS)

Hal tersebut disampaikan Rizal Djabumir, S.H., M.Kn., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus pengurus DPC PKB Kabupaten Kepulauan Aru, usai mengikuti pelantikan pengurus DPC PKB Masa Bakti 2026–2031.

Rizal menegaskan, kepengurusan baru berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memperkuat peran PKB dalam mendukung pembangunan daerah.

“Untuk kepengurusan periode 2026–2031, kami DPC PKB Kepulauan Aru akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saat ini PKB memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dan itu menjadi modal penting bagi kami untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurut Rizal, keberadaan empat wakil PKB di DPRD harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Ia menilai sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus membangun kerja sama yang harmonis dengan pemerintah daerah. Tujuan kami adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang lebih maju, lebih sejahtera, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Rizal juga menyebut pelantikan serentak DPC PKB se-Indonesia menjadi awal yang baik bagi seluruh pengurus untuk memperkuat soliditas organisasi, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan visi dan misi PKB hingga ke tingkat akar rumput.
Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, DPC PKB Kabupaten Kepulauan Aru optimistis mampu menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah selama masa bakti 2026–2031.(PS)

Hal tersebut disampaikan Asis Lani usai menghadiri pelantikan pengurus DPC PKB se-Indonesia Masa Bakti 2026–2031 di Alun-Alun Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Asis mengatakan, seluruh jajaran pengurus DPW dan DPC dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan hadir sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan agenda nasional PKB sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

“Kami dari pengurus DPW dan DPC delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan hadir untuk menyukseskan pelantikan pengurus DPC PKB se-Indonesia di Jakarta. Ini merupakan momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat organisasi,” ujarnya.

Menurut Asis, pascapelantikan seluruh pengurus PKB di daerah harus semakin solid dan mampu membangun kolaborasi dengan DPW maupun DPC di seluruh Indonesia demi memperbesar kekuatan partai.

“Harapan kami ke depan, seluruh pengurus DPW dan DPC di Indonesia terus berkolaborasi untuk membesarkan PKB. Kami juga berharap dapat bersama-sama mendukung Ketua Umum DPP PKB agar mampu membawa partai semakin maju dan mencapai target-target politik ke depan,” katanya.

Asis juga mengajak seluruh pengurus PKB di setiap kabupaten agar memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), distrik, dan kampung sehingga mesin partai semakin efektif dalam melayani masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pengurus PKB untuk bekerja sama memperkuat kepengurusan mulai dari DPC, PAC, hingga tingkat distrik dan kampung. Dengan organisasi yang kuat dan kader yang solid, kami optimistis PKB akan semakin besar dan semakin dipercaya masyarakat di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia berharap semangat yang terbangun melalui pelantikan ini menjadi energi baru bagi seluruh kader PKB untuk bekerja lebih dekat dengan masyarakat serta mempersiapkan partai menghadapi berbagai agenda politik pada masa mendatang. (S)

Pernyataan tersebut disampaikan Hadi Susilo usai mengikuti Pelantikan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC PKB se-Indonesia Masa Bakti 2026–2031 di Alun-Alun Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

“Ketua baru, semangat baru. Kami harus mulai berinovasi dan bergerak cepat melalui berbagai kegiatan sosial agar masyarakat semakin mengenal PKB. Pendekatan sosial menjadi strategi utama kami dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Hadi.

Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Kampung

Sebagai langkah awal, DPC PKB Keerom akan melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga kepengurusan ranting di desa dan kampung.
Hadi menargetkan seluruh struktur kepengurusan di tingkat bawah dapat terbentuk paling lambat pada Agustus 2026 sebagai fondasi menghadapi agenda politik mendatang.

“Kami ingin mesin partai benar-benar siap bekerja sejak sekarang. Penguatan organisasi hingga tingkat kampung menjadi prioritas utama agar PKB semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.

Strategi Inklusif di Wilayah Multikultural
Hadi menjelaskan, Kabupaten Keerom memiliki karakter masyarakat yang beragam, sehingga pendekatan politik harus dilakukan secara inklusif dan mengedepankan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program-program kemasyarakatan akan menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan PKB sekaligus menarik minat generasi muda dan tokoh masyarakat agar bergabung membesarkan partai.

“Melalui kegiatan sosial, kami ingin membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Itulah cara kami memperkuat basis dukungan PKB di Keerom,” ujarnya.
Optimistis Raih Kursi DPRD pada 2029
Berbekal pengalaman sebagai mantan calon Wakil Bupati Keerom, Hadi mengaku memahami kondisi sosial, geografis, dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pengalaman tersebut akan menjadi modal penting dalam menyusun strategi pemenangan PKB pada Pemilu 2029.
Ia optimistis, dengan konsolidasi organisasi yang kuat, kader yang solid, serta pendekatan sosial yang berkelanjutan, PKB Keerom mampu mencatat sejarah baru dengan meraih kursi legislatif pada Pemilu 2029.

“Kami optimistis kerja keras yang dimulai hari ini akan membuahkan hasil. Target kami jelas, membawa PKB menjadi partai yang diperhitungkan dan memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilu 2029,” tegas Hadi.

Pelantikan pengurus DPC PKB se-Indonesia tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran partai untuk memperkuat konsolidasi, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempersiapkan strategi pemenangan menghadapi Pemilu 2029.