Abraham menyoroti dampak penerapan ambang batas 4% pada Pemilu lalu yang mengakibatkan sekitar 17 juta suara rakyat tidak terwakili di Senayan karena partai yang mereka pilih gagal memenuhi syarat minimal. Kenaikan angka menjadi 5% diprediksi akan memperluas jumlah suara yang hangus secara signifikan.

“Setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih, dan setiap orang juga berhak memilih. Maka itu, kami dari Singa Muda Hanura tidak ingin ada suara masyarakat Indonesia yang hilang,” tegas Abraham dalam wawancaranya di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Ia menuding wacana kenaikan tersebut sebagai tindakan yang merugikan hak konstitusional pemilih. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah hak rakyat. Kalau 5% disepakati, secara matematika sudah pasti akan ada jutaan warga yang suaranya tidak punya keterwakilan di Senayan. Kami menilai ini adalah sabotase terhadap demokrasi,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Singa Muda Hanura menyatakan dukungan terhadap Gerakan Keadilan Suara Rakyat (GKSR) yang mendorong penurunan ambang batas parlemen menjadi 1%. Gerakan yang melibatkan konsolidasi delapan partai politik ini diklaim murni berfokus pada penyelamatan legitimasi suara pemilih, bukan semata-mata demi kepentingan kelompok.

Abraham mengimbau DPR RI untuk mempertimbangkan ulang regulasi ini dan mengakomodasi usulan 1% demi menegakkan Demokrasi Pancasila. Ia menambahkan bahwa jika DPR tetap mengesahkan ambang batas 5%, pihanya siap melanjutkan upaya pengawalan dan perjuangan hukum.

“Kalau DPR mengesahkan 5%, kami tidak diam. Kami akan terus mengawal ini. Memang susah melawan keputusan di Senayan, tapi kami akan terus memperjuangkan hak dan suara masyarakat Indonesia agar tidak terbuang. Bukan sekadar retorika, kami siap berjuang,” pungkasnya. (Ardendi)

Dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Ummat Ir. H. Ansufri ID Sambo menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi arah perjuangan kepengurusan baru. Ia menegaskan bahwa pergantian kepengurusan bukan berarti memutus perjalanan partai yang telah dibangun sebelumnya, melainkan menjadi momentum untuk melanjutkan sekaligus melakukan penyegaran.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas amanah baru yang diberikan kepada kami. Kepengurusan baru ini bukan memutus perjalanan sebelumnya. Kami menghargai seluruh pengorbanan, kerja dan kontribusi kepengurusan sebelumnya, terutama Ketua Umum yang lama Bapak Ridho Rahmadi dan Sekjen yang lama Bapak Taufik Hidayat,” ujar Ansufri.

Menurutnya, perjuangan para pendahulu harus diteruskan dengan prinsip memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan membangun sesuatu yang belum ada.

“Yang kurang kita perbaiki, yang belum ada kita bangun bersama. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, bukan kehormatan pribadi,” tegasnya.

Semangat Baru dan Budaya Pengabdian

Ansufri mengatakan kepengurusan baru harus membawa semangat serta budaya kerja baru. Perubahan tersebut, kata dia, tidak sebatas pergantian nama dalam struktur organisasi, tetapi juga menyangkut pola pikir, cara bekerja dan cara berjuang.

Ia mendorong perubahan dari budaya mencari jabatan menuju budaya pengabdian, dari budaya menunggu menuju budaya bekerja, dari ketergantungan kepada figur menuju pembangunan kekuatan berbasis nilai dan sistem, serta dari kepentingan kelompok menuju kepentingan organisasi.

“Dari saling menyalahkan menuju budaya saling memperbaiki. Kepengurusan yang baru ini harus berarti kerja sama yang lebih baik, bukan sekadar susunan pengurus yang berbeda atau baru,” katanya

Poin berikutnya yang ditekankan Ansufri adalah pentingnya kembali kepada nilai dasar perjuangan Partai Ummat. Ia menegaskan bahwa Partai Ummat merupakan partai perjuangan dan bukan tujuan akhir dari perjuangan.

“Jabatan dan kekuasaan adalah sarana pengabdian kita semua. Kita tetap memperjuangkan nilai yang telah dicantumkan dalam AD/ART Partai Ummat, yaitu nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai sumber nilai yang menghadirkan rahmat, keadilan, kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga kembali menegaskan semangat perjuangan yang selama ini menjadi bagian dari identitas Partai Ummat, yakni “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan.”

Namun, menurut Ansufri, nilai tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal, tetapi juga harus diterapkan di dalam tubuh Partai Ummat sendiri.

“Tidak boleh ada kezaliman di dalam partai. Tidak boleh ada ketidakadilan antara pengurus pusat dengan wilayah, DPD, DPC maupun PAC. Sebelum kita menegakkan keadilan dan melawan kezaliman di negeri ini, kita juga harus menegakkan nilai itu di dalam diri kita sendiri, yaitu di Partai Ummat,” tegasnya.

Ansufri juga menyampaikan pentingnya membangun kekuatan internal kader melalui apa yang ia sebut sebagai lima modal batin atau ‘power’ para pejuang Partai Ummat.

Lima modal tersebut meliputi ikhlas dalam berjuang, ibadah yang terjaga, sabar dalam perjuangan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada pemimpin yang juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta yakin dalam perjuangan.

Menurutnya, lima modal tersebut menjadi fondasi spiritual bagi kader dalam menjalankan perjuangan politik dan pengabdian.

“Kalau kita berdoa agar negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, semua itu tidak akan tercapai kalau kita yang berdoa tidak ikhlas dalam berjuang, tidak terjaga ibadahnya, tidak sabar dalam pengorbanan, tidak taat dan tidak yakin dalam perjuangan,” tuturnya.

Ia berharap keikhlasan, ibadah, kesabaran, ketaatan dan keyakinan seluruh kader dapat menjadi kekuatan dalam menjalankan agenda perjuangan Partai Ummat ke depan.

Memasuki agenda politik nasional menuju Pemilu 2029, Ansufri menekankan pentingnya memperkuat struktur dan kaderisasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurutnya, DPP, DPW, DPD, DPC hingga PAC harus menjadi satu kesatuan yang bekerja secara terarah untuk mempersiapkan Partai Ummat menghadapi proses verifikasi dan tahapan Pemilu 2029.

“DPP alhamdulillah sudah jadi. Ke depan kita akan melengkapi yang masih kurang dari kepengurusan DPW, DPD dan DPC agar kita bisa lulus verifikasi dan insyaallah menjadi salah satu peserta Pemilu 2029,” ujarnya.

Selain memperkuat struktur, ia menilai hubungan antara pusat dan daerah juga harus dibangun secara lebih terbuka. DPP harus mendengar aspirasi daerah, sementara struktur di daerah harus aktif menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Setiap pengurus, lanjutnya, harus memiliki tugas, tanggung jawab dan target yang jelas.

Poin terakhir yang disampaikan Ansufri adalah pembangunan budaya organisasi yang baru. Ia mengajak seluruh kader membangun tiga budaya utama, yakni budaya musyawarah, budaya bekerja dan budaya belajar.

“Setiap ada masalah mari kita musyawarahkan. Setelah bermusyawarah dan kita tetapkan hasilnya, kita bekerja. Kemudian budaya belajar. Mari belajar dan jadikan Partai Ummat sebagai tempat kita belajar berpolitik dan belajar kepemimpinan,” katanya.

Ansufri juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyusun sejumlah buku yang berkaitan dengan perjalanan dan gagasan perjuangan politiknya di Partai Ummat. Ia menyebut buku tersebut merupakan refleksi pribadi sebagai Ketua Umum sekaligus hasil diskusi dan pembelajaran dari para guru politik dan spiritualnya.

Menurutnya, seorang politisi maupun pejuang organisasi perlu memiliki mentor dan guru sebagai tempat belajar serta mendapatkan arahan dalam perjalanan perjuangan.

“Dalam politik kita harus punya mentor. Jangan bergerak politik seolah-olah kita sudah hebat. Rasulullah saja punya mentor. Para sahabat juga memiliki guru dan mentor dalam perjuangan,” ujarnya.

Dengan kepengurusan baru, Partai Ummat berharap dapat melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh, memperkuat kaderisasi, membangun budaya kerja yang lebih solid, serta mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

Kepengurusan baru tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perubahan struktur organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat perjuangan, pengabdian dan nilai-nilai yang menjadi dasar Partai Ummat. (Ardendi)

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Karawang, Rd. Ir. H. Asmara Hidayatullah, mengatakan perubahan kepengurusan di tingkat pusat memberikan semangat baru bagi kader di daerah.

Menurutnya, kehadiran kader dari berbagai wilayah dalam deklarasi dan penetapan kepengurusan baru menunjukkan adanya dorongan untuk memperkuat organisasi menghadapi agenda politik mendatang. “Sebagai kader Partai Ummat, kami merasa bersyukur ada semangat baru. Kehadiran kawan-kawan hampir dari seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pengurus baru ini memberikan dorongan semangat yang luar biasa,” kata Asmara saat ditemui usai acara pengukuhan kepengurusan Partai Ummat di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Pergantian kepemimpinan DPP Partai Ummat sebelumnya terjadi setelah Majelis Syura menerima pengunduran diri Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum dan Taufik Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal. Ansufri ID Sambo kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal.

Asmara mengatakan Partai Ummat di Karawang menghadapi tantangan berupa kejenuhan sebagian masyarakat terhadap politik dan partai politik. Ia menilai kondisi tersebut perlu dijawab melalui program yang konkret dan edukasi politik.
“Yang pertama kita memberikan satu pencerahan pemikiran dengan program yang realistis,” ujarnya.

Salah satu gagasan yang disampaikan Asmara adalah menjadikan masjid sebagai ruang terbuka untuk berbagai kegiatan positif masyarakat. Ia menyebut konsep tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui gagasan pembangunan dan penguatan fungsi masjid sebagai pusat aktivitas umat.

Menurut dia, masjid tidak semata menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan sebagai pusat edukasi sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. “Bagaimana masjid bukan hanya sebagai pusat aktivitas ritual, tapi masjid dijadikan pusat seluruh aktivitas kegiatan manusia yang positif,” katanya.

Ia menekankan konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan masjid sebagai ruang eksklusif kelompok tertentu. “Kita masjid umat, dari berbagai mazhab, silakan. Masjid harus terbuka untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bidik Generasi Digital
Selain memperkuat struktur organisasi, Asmara mengatakan Partai Ummat Karawang akan memberi perhatian khusus kepada generasi muda.
Ia menilai pendekatan politik kepada Gen Z dan milenial tidak bisa menggunakan pola komunikasi konvensional. Menurutnya, media sosial dan platform digital menjadi ruang penting untuk menyampaikan edukasi politik kepada generasi tersebut. “Generasi Z dan milenial tidak bisa disamakan dengan generasi konvensional. Medianya khusus media sosial digital,” katanya.

Asmara juga mendorong generasi muda agar memiliki pemahaman mengenai perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.
Menurut dia, literasi digital perlu menjadi bagian dari pendidikan politik generasi muda karena perubahan teknologi juga memengaruhi pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menyebut generasi muda yang memiliki kemampuan pendidikan dan teknologi perlu lebih aktif terlibat dalam politik. “Generasi milenial yang memahami tentang pendidikan harus masuk di dalam Partai Ummat. Partai ini terbuka dari berbagai macam elemen masyarakat,” ujarnya.

Kritik Politik, Dorong Kader Muda
Dalam wawancara tersebut, Asmara juga menyampaikan kritik terhadap perilaku sebagian politisi yang menurut pandangannya lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat.
Namun, ia mengatakan Partai Ummat perlu menjawab persoalan tersebut melalui kerja politik yang konkret, bukan sekadar menyampaikan kritik.
“Bagaimana kita memperbaiki program-program yang menjadi prioritas pemerintah. Selama program tersebut betul-betul untuk kepentingan rakyat dan pengelolaannya benar, kita dukung,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda agar tidak bersikap apatis terhadap politik. Menurutnya, keputusan politik memiliki konsekuensi terhadap kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. “Jangan apriori terhadap masa lalu politik. Politik ini adalah penentu kebijakan dan nasib jutaan manusia,” ujarnya.

Karena itu, Asmara berharap kepengurusan baru Partai Ummat dapat menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan generasi muda sekaligus memperkuat struktur partai hingga tingkat daerah.
“Partai Ummat adalah partai terbuka dari berbagai macam elemen masyarakat. Welcome, terutama buat milenial dan Gen Z,” katanya. (P)

​Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Majelis Syuro, Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD), serta perwakilan kader dari seluruh wilayah Indonesia. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Prof. Dr. Amien Rais, M.A., turut menyapa dan mengikuti jalannya prosesi secara virtual.

​Ketua Harian DPP Partai Ummat, M. Heikal Safar, S.H., dalam laporan pembukanya menyampaikan apresiasi atas soliditas dan kesiapan seluruh tingkatan pengurus yang hadir mengawal agenda pengukuhan ini.

​”Alhamdulillah, acara berjalan dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh seluruh elemen pengurus se-Indonesia. Ini adalah bukti komitmen dan kerja keras bersama untuk terus membesarkan Partai Ummat,” ujar Heikal Safar.

​Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ir. H. Ansufri ID Sambo, menegaskan bahwa perombakan dan pengukuhan struktur kepengurusan periode 2025–2030 membawa energi baru bagi arah perjuangan partai. Pihaknya membidik target strategis untuk tidak hanya meloloskan kader ke parlemen, tetapi juga masuk dalam lingkaran pemerintahan.

​”Dengan pasukan baru dan pengurus baru ini, Partai Ummat bangkit. Target kita jelas menuju Pemilu 2029, bukan hanya sekadar mengantarkan kader-kader terbaik duduk di Senayan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pemerintahan selanjutnya,” kata Ustaz Sambo dalam pidato kuncinya yang disambut gemuruh takbir dari para kader.

​Sejumlah tokoh kunci tampak hadir dalam acara pengukuhan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Majelis Syuro Dr. H. M.S. Kaban dan K.H. Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pakar Prof. Musni Umar, Sekretaris Jenderal Sabri S. Al-Hafidz, serta jajaran anggota Majelis Syuro dan pimpinan badan/lembaga hukum partai.

​Melalui deklarasi ini, Partai Ummat menegaskan kesiapannya untuk segera melakukan penguatan struktur hingga ke akar rumput guna mengawal agenda perubahan dan penegakan keadilan di Indonesia. (*)

Eka hadir dalam acara yang digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Peringatan HUT ke-28 PAN mengusung tema “Gerak Cepat Bantu Rakyat” dan turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan partai politik.

Acara HUT dirangkaikan dengan Peluncuran dan peresmian “Gerakan Nasional PANsar Murah oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan potongan harga hingga 50%-75% bagi masyarakat luas”.

Lebih lanjut, Eka Lestari saat ditemui awak media menyampaikan bahwa PUAN mendorong program-program yang menyentuh kebutuhan riil perempuan di daerah, mulai dari pelatihan literasi keuangan, akses permodalan bagi UMKM perempuan, hingga pendampingan usaha. Kami ingin kader PUAN dikenal karena kompetensinya dan dihormati karena kemandiriannya,” ujarnya.

Selain itu Eka juga memberikan apresiasi terhadap visi PUAN pentingnya membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi. “Perempuan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan.

Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola organisasi dapat menjadi peluang nyata bagi kader di daerah, mulai dari ibu rumah tangga yang menjadi ‘menteri keuangan’ keluarga hingga pengusaha perempuan yang mampu membuka lapangan pekerjaan. (P)

Program PJUTS akan diarahkan untuk menjangkau kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan penerangan jalan, terutama wilayah pedesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, hingga pelosok Indonesia.

Bagi Partai Indonesia Terang, penerangan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Dengan memanfaatkan energi matahari, PJUTS diharapkan dapat menjadi solusi penerangan yang lebih mandiri dan sesuai untuk wilayah yang belum memiliki akses jaringan listrik yang memadai. Pengembangan program juga dapat diarahkan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Partai Indonesia Terang akan mendorong agar program tersebut tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan daerah, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah.

Terang untuk jalan, terang untuk desa, terang untuk Indonesia.

Melalui keberlanjutan program PJUTS, Partai Indonesia Terang ingin menjadikan penerangan sebagai salah satu wujud nyata pemerataan pembangunan—dari wilayah perkotaan hingga desa-desa dan pelosok negeri.

Program ini menjadi bagian dari gagasan besar Partai Indonesia Terang untuk membangun Indonesia yang lebih terang, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang semakin merata. (Ardendi)

Hal itu disampaikan Khozin menanggapi usulan dari Kades Akhir Masa Jabatan (AMJ) yang meminta agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi.

“Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tidak dapat dijadikan alasan penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan,” tegas Khozin kepada awak media, Jumat (11/9/2026).

Ia menilai pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan forum bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin.

Menurutnya, jika masa jabatan kades tidak dibatasi dan pilkades tidak digelar, justru akan memicu dinamika negatif di tingkat desa.

“Esensi pemilihan adalah forum untuk mengetahui aspirasi yang muncul di masyarakat desa. Apa jadinya kalau forum menyerap aspirasi ini ditiadakan atau ditunda. Ini bisa jadi preseden tidak baik dalam demokratisasi di Indonesia,” ujar Khozin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan bahwa penghapusan batas masa jabatan kades tidak memiliki landasan yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Sebaliknya, tidak digelarnya pilkades justru akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

“Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih. Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa,” pungkasnya. (Agus)

Keputusan itu diambil dalam Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 September 2026.

Awalnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Adapun, pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna kompak.

Sebelumnya, Baleg DPR RI telah menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR. RUU tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU usul DPR RI.

Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, sebelumnya memaparkan sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya terkait rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Iman mengatakan, RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal.

“RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal sebagai pelaksanaan atas prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengintegrasikan asas kelembagaan dan mekanisme lintas sektor dalam penyelenggaraan Reforma Agraria,” kata Iman Sukri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam, 7 September 2026.

Menurut Iman, RUU tersebut mengatur sejumlah substansi penting dalam pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penetapan lokasi prioritas reforma agraria hingga mekanisme restitusi tanah.

RUU itu juga mengatur pemberian legalitas hak atas tanah bagi kelompok masyarakat yang selama ini dinilai rentan, seperti petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Selain itu, draf RUU Pengaturan Reforma Agraria memuat pembentukan lembaga baru, yakni Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pelaksanaan reforma agraria secara lintas sektor. (Agus)

JAKARTA, Nusantara Bicara – Memasuki usia ke-25 tahun, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan mendorong kemajuan ekonomi, menegakkan keadilan, serta menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat bertema “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi” yang digelar di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang bertugas di Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menilai sarasehan tersebut menjadi momentum penting bagi kader untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat pemahaman terhadap arah perjuangan partai.

“Dari acara sarasehan yang berjalan tentunya sangat positif karena bisa lebih membuka wawasan kita sebagai kader Partai Demokrat, termasuk memahami apa yang menjadi tujuan dari Partai Demokrat dan khususnya bagaimana arahan Ketua Umum,” ujar Ellen kepada awak media.

Dorong Ekonomi Masyarakat

Ellen mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian penting Partai Demokrat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin bagaimana ekonomi masyarakat bisa meningkat, sekaligus perhatian kita terhadap lingkungan juga tetap menjadi bagian penting. Harapannya, kondisi ekonomi bisa mengalami perubahan yang lebih baik dan terus meningkat,” katanya.

Menurut Ellen, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan generasi mendatang.

Apresiasi Upaya Pemerintah

Ellen juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam mendorong terciptanya perekonomian yang lebih berkeadilan.
Ia berharap kebijakan pembangunan nasional terus diarahkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah saat ini sudah berupaya supaya ekonomi berkeadilan itu benar-benar bisa tercipta dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutur Ellen.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan agenda pembangunan berjalan secara inklusif.

Demokrat Diminta Terus Hadir di Tengah Rakyat

Memasuki momentum HUT ke-25, Ellen berharap Partai Demokrat semakin eksis dan konsisten menjalankan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan partai politik harus dapat dirasakan masyarakat melalui kerja nyata, bukan hanya ketika memasuki momentum politik.

“Harapan kami di HUT ke-25 tahun Partai Demokrat, tentunya Partai Demokrat akan lebih eksis lagi dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Ellen.
Dengan semangat “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi”, Ellen berharap seluruh kader Partai Demokrat semakin memperkuat komitmen pengabdian dan menghadirkan kontribusi nyata dalam menjawab persoalan masyarakat di berbagai daerah. (PS)

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto dalam kegiatan penanaman bawang putih secara serentak di 14 Polda, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Titiek, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk kembali mencapai swasembada bawang putih. Selain memiliki lahan dan petani, Indonesia juga memiliki pengalaman pernah mencapai swasembada bawang putih.

“Indonesia pernah swasembada bawang putih. Tentunya saat ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu,” ujar Titiek.

Ia menilai momentum penanaman serentak di 14 Polda harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, swasembada bawang putih tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan, pendampingan, penguatan produksi, hingga penyerapan hasil panen.

“Penanaman bawang putih serentak ini harus menjadi awal gerakan yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial, guna mendukung pencapaian swasembada bawang putih,” kata Titiek.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman bawang putih dilakukan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani dengan potensi produksi mencapai sekitar 2.795 ton bawang putih.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare dengan potensi 810 ton dan Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton. Sementara Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah akan menyusul melakukan penanaman pada September dan Oktober 2026 sesuai masa tanam di wilayah masing-masing.

Titiek menegaskan, peningkatan luas tanam harus diikuti dengan pembangunan ekosistem bawang putih dari hulu hingga hilir. Dukungan kepada petani harus mencakup benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan.

Menurutnya, ketepatan bantuan menjadi hal penting agar berbagai sarana produksi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas petani.

“Dukungan sarana produksi harus benar-benar sampai kepada petani, meliputi benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, serta pendampingan dengan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran,” ujar Titiek.

Selain aspek produksi, Titiek menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi petani. Menurutnya, hasil panen harus memiliki penyerapan dan tata niaga yang jelas agar petani memperoleh kepastian harga serta keuntungan yang layak.

Ia menilai keberhasilan swasembada tidak dapat hanya diukur dari luas lahan dan jumlah produksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan usaha tani yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi petani.

“Swasembada tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga harus membangun ekosistem bawang putih yang kuat serta memberikan manfaat dan keuntungan bagi petani,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan, Titiek mendorong pemerintah memiliki roadmap swasembada bawang putih yang jelas dan terukur. Roadmap tersebut mencakup target luas tanam, produktivitas, produksi, dukungan anggaran, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurutnya, sentra produksi yang telah berkembang seperti Sembalun perlu terus diperkuat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengembangkan sentra-sentra baru di daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi budidaya bawang putih.

Di Sembalun sendiri, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Panen melibatkan sembilan kelompok tani dan 287 petani.

Penguatan sektor pascapanen juga dilakukan melalui groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung proses penyerapan dan distribusi.

Titiek juga menilai kebijakan impor perlu dikelola secara hati-hati. Pemenuhan kebutuhan nasional tetap harus dijamin, namun pada saat yang sama produksi dalam negeri harus diberikan ruang untuk tumbuh sehingga petani memiliki kepastian usaha.

Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program tersebut melalui fungsi dukungan dan pengawasan agar kebijakan swasembada bawang putih dapat berjalan sesuai target.

“Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mendorong keberhasilan program swasembada bawang putih,” tegas Titiek.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan ketahanan pangan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Melalui sinergi pemerintah, DPR RI, Polri, kelompok tani, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan swasembada bawang putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan petani.

(Reporter : Sodikin)