Jakarta, Nusantara Bicara — Rencana impor besar-besaran 105.000 unit mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih terus menuai gelombang penolakan dari Senayan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh atas sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah segera menunda kebijakan tersebut.
Idrus menegaskan bahwa langkah Dasco bukan sekadar manuver politik, melainkan upaya menjaga “marwah” konstitusi.
Idrus menilai, rencana impor tersebut berisiko menabrak mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang kemandirian ekonomi nasional.
Dalam pandangan Idrus, sebuah kebijakan negara harus memenuhi dua dimensi: benar secara konsep (kebenaran) dan tepat dalam pelaksanaan (kepenaran).
Ia melihat rencana impor mobil India ini masih menyimpan lubang besar pada tataran operasional dan koordinasi.
“Secara konseptual, ekonomi kita harus mandiri dan terintegrasi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Namun secara strategi, harus ada koordinasi dan konsistensi.
Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri manufaktur dalam negeri,” ujar Idrus dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan, di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan industri manufaktur dalam negeri harus menjadi prioritas mati.
Penundaan ini dianggap krusial untuk memastikan anggaran negara (APBN) benar-benar menggerakkan roda ekonomi internal, bukan malah menguntungkan industri negara lain.
Dukungan Idrus ini memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya disuarakan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Berdasarkan riset lembaga Celios, rencana impor tersebut diprediksi bakal menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif nasional yang sedang berjuang bangkit.
Sufmi Dasco Ahmad sendiri sebelumnya meminta penundaan karena menilai kebijakan yang berdampak luas pada industri nasional ini perlu dibahas lebih komprehensif bersama Presiden Prabowo yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat.
“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya”. Memahami dulu baru mendukung, jangan mendukung tanpa memahami,” tegas Idrus Marham.
Langkah sinkron antara Golkar dan Gerindra di parlemen ini memberikan sinyal kuat kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kedaulatan industri dalam negeri akan dikawal ketat demi tercapainya kemandirian ekonomi yang hakiki.(Agus)
