Jakarta, Nusantara Bicara — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, Kamis, langkah tersebut diambil untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi.
“Saya langsung cek, panggil Kepala BGN dan terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3).
Prabowo menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghentikan program, melainkan bagian dari evaluasi dan perbaikan menyeluruh setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Ia menyebut pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas program yang menyasar generasi muda.
“Saya kirim orang-orang untuk mengecek. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” katanya.
Menurut Prabowo, penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, disertai pengawasan langsung di lapangan.
Ia juga menyebut salah satu pejabat pengawas, yakni Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kepatuhan standar.
“Yang sudah disuspend 1.030. Sekarang kita lakukan sertifikasi. Kalau dapur ingin tetap beroperasi, harus lulus standar kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, hingga proses pengolahan,” ujarnya.
Pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan ditangguhkan hingga dilakukan perbaikan.
Selain itu, pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan memberikan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau pelaksanaan program.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat bisa masuk dan menyampaikan komplain,” tegas Prabowo.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan perubahan budaya dalam tata kelola program, termasuk meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai kondisi di lapangan. (Agus)
