Cilangkap, Nusantara Bicara — TNI AU terus memperkuat reformasi birokrasi sebagai langkah strategis membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam Rapat Pembahasan Penyiapan Satuan Kerja (Satker) WBK TNI AU Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakasau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/3/2026).
Dalam arahannya, Wakasau menegaskan pembangunan Zona Integritas merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi nasional yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Wakasau menekankan pembangunan WBK bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan wujud komitmen nyata untuk menghadirkan organisasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik.
Lebih lanjut ditegaskan proses evaluasi dan seleksi satuan kerja harus dilakukan secara objektif, terukur, dan profesional.
Pada tahun ini, sebanyak 10 Satker TNI AU akan diajukan untuk mengikuti penilaian WBK. Wakasau berharap para pimpinan Satker memimpin langsung pembangunan Zona Integritas, mengawal enam area perubahan secara konsisten, memperkuat pengawasan internal, serta terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sebagai implementasi nyata reformasi birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Udara.
Turut hadir Irjenau, Dankodiklatau, para Asisten Kasau, Koorsahli Kasau, Kaskoopsudnas, Kaskorpasgat, Wadankoharmatau, para Waas, para Kadis, serta para TNI AU lainnya. (Dispenau)
