Nusantara Bicara, Jakarta — Badan Keamanan Laut (Bakamla) resmi mengoperasikan Kantor Zona Bakamla Barat di Pulau Setoko, Kepulauan Riau, Kamis (23/4). Kehadiran markas baru di wilayah strategis ini bertujuan memangkas waktu respons terhadap berbagai dinamika ancaman di perairan barat Indonesia.
Peresmian fasilitas ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan jalur maritim, terutama di area yang memiliki kepadatan pelayaran tinggi.
TNI AL memberikan dukungan penuh atas beroperasinya pusat koordinasi keamanan ini guna mewujudkan stabilitas kawasan yang lebih kondusif.
Secara geografis, Pulau Setoko merupakan salah satu pulau dalam gugusan Jembatan Barelang (Batam, Rempang, Galang), tepatnya berada di Kecamatan Bulang, Kota Batam. Lokasinya sangat krusial karena berhadapan langsung dengan Selat Singapura dan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan dunia.
Kepala Staf Komando Armada (Kaskoarmada) I Laksma Arif Badrudin, yang hadir mewakili Pangkoarmada I Laksda Haris Bima Bayuseto, menegaskan penempatan kantor di Pulau Setoko akan meningkatkan efektivitas patroli terpadu. Ia menilai sinergi antarinstansi maritim kini memiliki landasan operasional yang lebih kuat.
“Markas baru ini mempermudah koordinasi taktis antara TNI AL dan Bakamla. Dengan posisi yang sangat strategis di Pulau Setoko, proses pertukaran informasi dan pengerahan unsur patroli untuk merespons kejadian di laut kini bisa terlaksana jauh lebih cepat dan tepat,” ujar Arif, dikutip dari laman TNI AL, Jumat (24/4).
Selain menjadi kantor administratif, fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk memantau aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga pelanggaran batas wilayah.
Kehadiran personel di titik ini memastikan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran berjalan tanpa henti.
Arif menambahkan, kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan maritim menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kedaulatan yang dinamis. Koarmada I terus berkomitmen mengawal setiap upaya penguatan kelembagaan keamanan laut demi melindungi kepentingan nasional di samudra.
Melalui integrasi sistem pemantauan dan peningkatan mobilitas pasukan, pemerintah berharap indeks keamanan laut di wilayah barat terus meningkat. Peresmian ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi instansi maritim dan pimpinan daerah yang berkomitmen menjaga laut Indonesia tetap aman dan terjaga. (Agus)
