Pulau Burung – Kapolsek Pulau Burung, AKP Dr. Irwanto, SH., MH, memimpin langsung operasi yustisi penertiban distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukumnya pada Selasa pagi. Operasi ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya laporan masyarakat mengenai penyimpangan penjualan solar dan pertalite yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum dan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi energi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok selasa (21/04)
Dalam pelaksanaannya, Kapolsek tidak berjalan sendiri melainkan menggandeng seluruh elemen Muspika Kecamatan Pulau Burung. Turut hadir dalam rombongan tersebut Camat Pulau Burung, Razali, SE, serta Danramil setempat yang mewakili personel Koramil. Kolaborasi tiga pilar keamanan dan pemerintahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi negara terkait energi, sekaligus memberikan pesan kuat bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Rombongan gabungan ini menyasar sejumlah titik krusial, termasuk pangkalan pengecer resmi dan agen-agen BBM yang tersebar di pusat keramaian hingga area pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak (sidak) untuk melihat stok yang tersedia, buku catatan penjualan, serta kesesuaian jenis kendaraan yang mengisi bahan bakar. Personel kepolisian dibantu oleh organisasi kepemudaan lokal yang bertindak sebagai saksi dan tenaga bantu dalam mencatat data lapangan, menciptakan suasana transparan di mata publik.
Saat melakukan inspeksi di salah satu agen terbesar di kecamatan, AKP Dr. Irwanto menemukan adanya ketidaksesuaian antara volume pembelian dengan realisasi penjualan harian. Beberapa drum penyimpanan tampak kosong padahal jadwal pengisian baru saja dilakukan dua hari sebelumnya. Temuan awal ini mengindikasikan adanya potensi kebocoran distribusi atau praktik penjualan di bawah tangan (black market) yang merugikan negara dan masyarakat berhak.
Di sela-sela pemeriksaan, Kapolsek Pulau Burung memberikan penjelasan mendalam kepada para pemilik usaha dan warga yang berkumpul. AKP Dr. Irwanto menegaskan bahwa BBM subsidi adalah hak rakyat kecil yang dilindungi undang-undang, sehingga setiap upaya pengalihan ke pihak yang tidak berhak merupakan tindak pidana. “Kami tidak akan mentolerir permainan nakal yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Siapa pun yang ketahuan menjual solar subsidi ke alat berat tambang atau kendaraan pribadi mewah akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya dengan nada berwibawa.
Camat Pulau Burung, Razali, SE, juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan mendukung penuh langkah Polresta Indragiri Hilir melalui Polsek Pulau Burung. Ia mengingatkan para pelaku usaha bahwa izin usaha mereka dapat dibekukan sementara waktu jika terbukti melanggar aturan main distribusi BBM. Sinergi antara dinas perizinan, kepolisian, dan militer ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi nasional.
Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam operasi ini dinilai strategis sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial (social control). Para pemuda dilibatkan untuk membantu memantau antrean dan memastikan tidak ada praktik calo atau pungutan liar di sekitar lokasi pengecer. Kehadiran mereka juga berfungsi sebagai corong informasi kepada masyarakat luas bahwa aparat benar-benar hadir di tengah-tengah warga untuk menyelesaikan masalah klasik kelangkaan dan mahalnya BBM di tingkat eceran.
Sebagai penutup operasi siang itu, Kapolsek Pulau Burung mengumumkan bahwa tim gabungan akan melanjutkan patroli rutin dan sidak berkala dalam minggu-minggu mendatang. AKP Dr. Irwanto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan BBM subsidi di lingkungan mereka. Dengan komitmen kuat dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan dukungan pemuda, diharapkan tata kelola BBM di Kecamatan Pulau Burung dapat berjalan bersih, adil, dan tepat sasaran demi stabilitas ekonomi daerah.
