JAKARTA, Nusantarabicara.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan anggaran, bukan hanya saat APBN disahkan. Pemerintah menargetkan efisiensi belanja melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menghemat hingga Rp360 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membuat barang dengan spesifikasi serupa dibeli dengan harga berbeda. Kondisi tersebut dinilai melemahkan daya tawar pemerintah.
Pemerintah akan memperkuat konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta digitalisasi proses pengadaan. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.
Prabowo menyebut potensi efisiensi tersebut dapat mencapai Rp360 triliun dalam satu tahun. Salah satu contohnya adalah pengadaan Layar Pintar Interaktif (Interactive Flat Panel/IFP). Harga perangkat yang sebelumnya sekitar Rp150 juta per unit dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun agar volume pembelian lebih besar dan harga lebih efisien.
Prabowo menegaskan, penghematan belanja negara harus dikembalikan menjadi ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan sekolah dan ruang kelas, renovasi puskesmas, pembangunan rumah sakit, hingga penyediaan alat kesehatan.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” antara lain seperti menambah ruang kelas, sekolah yang bisa kita perbaiki. Puskesmas yang kita bisa renovasi. Rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik,” tutur Presiden.
