JAKARTA, Nusantara Bicara -– Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari penegakan demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus berjalan selaras dengan keadilan hukum, pemberantasan korupsi, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) di era digital.
Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor Perbanas Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec., dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat bertema “Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi” di kantor DPP partai Demokrat Jakarta, Selasa 1 September 2026.
Menurut Hermanto, kesejahteraan ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik. Masyarakat yang sejahtera memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam demokrasi. Sebaliknya, iklim demokrasi yang sehat menjadi fondasi utama bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Antara ekonomi dengan demokrasi itu korelasinya erat sekali. Kalau ekonomi kita bagus, masyarakat sejahtera, maka demokrasi itu otomatis berjalan,” ujar Hermanto.
Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak sebatas pelaksanaan pemilu, melainkan mencakup good governance, transparansi kebijakan, dan keterlibatan publik.
“Kalau demokrasi bagus, artinya tidak ada korupsi, governance bagus. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” tegasnya.
Pembangunan Harus Inklusif dan Berkeadilan
Hermanto menyoroti pentingnya pemerataan agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari arus pembangunan. Akses terhadap modal, pasar, pendidikan, dan kesehatan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. “Suara masyarakat harus didengar. Pembangunannya harus inklusif. Kalau ada yang merasa tidak adil karena pembangunan tidak merata, itu yang harus diatasi,” katanya.
Ketika masyarakat mendapatkan akses merata terhadap fasilitas dasar dan modal usaha, tingkat kesejahteraan akan meningkat secara otomatis dan memperkuat iklim demokrasi nasional.
Pemerintah Didesak Tidak Menunda Perbaikan Biokrasi
Terkait tantangan transparansi, Hermanto meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam pembenahan tata kelola dan penindakan korupsi. Menurutnya, proses kajian kebijakan tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat implementasi.
“Ini sesuatu yang jangan ditunda lagi. Secara konsep kita sudah tahu itu perlu, dan rakyat sudah meminta supaya dijalankan. Mengkaji itu bukan untuk memperlama, melainkan mencari cara agar bisa diterapkan secara efektif,” jelasnya.
Penundaan perbaikan tata kelola dinilai berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah.
Dorong Investasi Swasta untuk Serap 4 Juta Angkatan Kerja
Menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dinamika ekonomi global, Hermanto mengingatkan terbatasnya APBN untuk menggerakkan seluruh sektor usaha. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi strategis dengan sektor swasta domestik maupun asing.
Investasi swasta menjadi krusial mengingat ada sekitar empat juta angkatan kerja baru yang lulus setiap tahunnya.
“Swasta itulah yang membawa modal, membangun pabrik, dan membuka lahan usaha yang menyerap tenaga kerja. Kalau tidak ada lapangan kerja, angka pengangguran akan melonjak. Ini tantangan nyata,” ungkap Hermanto.
Generasi Muda Wajib Kuasai AI dan Teknologi Digital
Selain pembukaan lapangan kerja, Hermanto menyoroti urgensi transformasi pendidikan tinggi agar lulusannya relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Penguasaan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi pintar (smart technology) menjadi syarat mutlak daya saing SDM Indonesia.
“Pengembangan SDM harus fokus pada keterampilan yang dibutuhkan pasar saat ini, utamanya pemanfaatan AI dan teknologi digital. Keterampilan ini penting untuk masuk ke dunia kerja, membangun startup, maupun mengembangkan UMKM,” tambahnya.
Tiga Agenda Utama untuk Pemerintah
Di akhir pemaparannya, Hermanto merangkum tiga langkah prioritas yang perlu segera dieksekusi oleh pemerintah:
Perluasan Lapangan Kerja: Mengoptimalkan iklim investasi guna menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.
Reformasi Birokrasi: Memperkuat prinsip good governance dan memberantas korupsi secara konsisten.
Peningkatan Kualitas SDM
Membekali generasi muda dengan pendidikan relevan dan literasi digital berbasis AI. “Pemerintah harus mengutamakan pembukaan kesempatan kerja seluas-luasnya. Agar dapat dimanfaatkan optimal, masyarakat harus dibekali pendidikan dan keterampilan yang berkualitas,” tutupnya. (PS)
