Nusantara Bicara, Jakarta — Luar biasa AKP Rifaizal Samual berhasil meraih gelar doktor Ilmu Kepolisian setelah meneliti radikalisme di Institusi Kepolisian, dengan IPK 3.94 predikat cumlaude.Dalam penelitiannya berjudul “Model Pencegahan Radikalisme di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia”
Rifaizal menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif. Ia berupaya memahami radikalisme di lingkungan Polri bukan sekadar sebagai data kasus, tapi sebagai persoalan sosial, idiologis dan kelembagaan yang perlu dibaca secara mendalam.Ia mengartikan radikalisme sebagai upaya yang dilakukan kelompok tertentu untuk memperoleh atau mengubah struktur kekuasaan melalui cara-cara yang bersifat ekstrem, termasuk menggunakan kekerasan, dengan memanfaatkan simbol, narasi atau legitimasi keagamaan.
Dalam konteks kepolisian, pandangan ekstrem ini bisa berbahaya, karena Polri adalah penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Rifaizal Sumual menemukan fakta di lapangan bahwa di Polri telah ada cara pencegahan radikalisme. Namun strateginya masih terbatas. Upaya pencegahan itu belum terhubung dalam arsitektur pencegahan yang terintegrasi.
Rifaizal menawarkan model pencegahan radikalisme pada tiga level. Pertama intervensi level individu yang berfokus pada penguatan resiliensi psikologis. Kedua intervensin pada level organisasi yang menekankan tata kelola yang adil dan kepemimpinan berlandaskan etika. Ketiga, intervensi pada level struktural dan kultural.
Sidang terbuka Doktor Rifaizal Sumual dipimpin Ketua STIK IJP Dr. Rudi Eko Sudarto, M.Si, Dr. Kif Aminanto, S.I.K, SH, MH, Prof Chrysnanda, Dr. Bambang Susatyo, Dr. Ace Hasan Sadzili, Promotor Prof Dr. Angel Damayanti, Dr. Novi Earlyanti, dan Dr. Yopik Gani serta Dr. Sidratahta Mukhtar.Sementara rekan (mitra) Rifaizal juga mengapresiasi langkah promovendus membuka ruang akademik pada soal yang sensitif di Polri.Rabu (6/5) di PTIK Kebayoran Baru
Dengan gelar Doktor ini pula, akan menjadi jembatan dalam mengembangkan kapasitas diri dalam bidang akademis maupun dalam dunia birokrasi, khususnya Polri. (Agus)
