Nusantara Bicara, Jakarta – Gerakan Muda (Gema) Nasional mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan mencopot dan memberhentikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menyusul rentetan gangguan operasional dan kecelakaan yang dinilai mencerminkan buruknya tata kelola layanan transportasi publik.
Desakan itu mencuat setelah terjadinya tragedi tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur yang menyebabkan 15 korban jiwa, serta gangguan operasional di Bintaro yang memicu kepanikan para penumpang.
Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menilai rangkaian insiden tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bukti nyata kegagalan kepemimpinan dan lemahnya manajemen krisis di tubuh KAI.“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” ujar Eko Saputra kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
“Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis sistemik yang dibiarkan tanpa solusi konkret,” lanjutnya.
Menurut Gema Nasional, manajemen KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin gagal menjalankan tiga prinsip utama transportasi publik modern, yakni keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik.
Bahkan, reaksi warga yang turun langsung ke rel saat gangguan terjadi disebut sebagai alarm keras atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI.“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator, ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” jelas Eko Saputra.
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar terjadi dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan nyata dinilai hanya akan menjadi bentuk pembiaran dari pemerintah maupun Kementerian Perhubungan.
“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas hanyalah bentuk pembiaran Kementerian Perhubungan atau pemerintah,” tegasnya.
Gema Nasional juga memberikan ultimatum terbuka kepada pemerintah. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan pencopotan terhadap Dirut KAI, mereka membuka kemungkinan menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes atas buruknya pelayanan kereta api.Selain itu, organisasi tersebut turut mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen PT KAI demi memulihkan kepercayaan publik.
“Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh,” pungkas Eko Saputra. (Agus)
