Nusantara Bicara, Riau — Kunjungan kerja perdana Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, ke Polda Riau menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan lingkungan hidup di Indonesia.
Provinsi Riau, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kompleksitas persoalan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga aktivitas pertambangan, disebut sebagai titik strategis dalam agenda perbaikan tata kelola lingkungan nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Jumhur didampingi sejumlah tokoh publik, di antaranya Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung. Kehadiran mereka memperkuat dimensi etika, sosial, dan intelektual dalam diskursus kebijakan lingkungan, yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Markas Polda Riau itu diawali dengan penyambutan adat, dilanjutkan pemaparan program unggulan seperti Green Policing dan Waste to Energy (WTE), serta paparan penegakan hukum lingkungan.
Nuansa acara berlangsung khidmat, namun sarat pesan strategis yang menegaskan pergeseran paradigma dalam penanganan isu lingkungan.Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa persoalan lingkungan di wilayahnya tidak dapat dilihat secara sektoral semata. Menurutnya, krisis lingkungan beririsan langsung dengan aspek keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial.
“Pendekatan yang kami bangun melalui Green Policing bukan hanya soal penindakan hukum, tetapi bagaimana mengubah pola pikir dan budaya organisasi, termasuk membangun kesadaran masyarakat,” ujar Herry, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, pendekatan tersebut menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong perilaku ramah lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah progresif yang dipaparkan jajaran Polda Riau. Bahkan, ia mengaku pendekatan yang diusung melampaui ekspektasinya.
“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Apa yang dilakukan di sini sangat luar biasa dan layak diadopsi,” kata Jumhur.
Ia menilai konsep Green Policing memiliki potensi besar untuk direplikasi secara nasional. Dalam pandangannya, jika pendekatan tersebut diterapkan secara luas di berbagai institusi, maka efektivitas pengelolaan lingkungan akan meningkat signifikan.
“Kalau ini bisa berjalan di semua daerah, bahkan mungkin peran kementerian bisa menjadi lebih ringan karena kesadaran sudah terbentuk dari bawah,” tegasnya.
Lebih jauh, Jumhur menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi konkret dari berbagai konsep yang telah dipaparkan. Ia memastikan kementeriannya akan mengkaji dan mengintegrasikan praktik-praktik baik tersebut ke dalam kebijakan nasional.Kunjungan ini juga, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perhatian langsung kepada masyarakat daerah, khususnya Riau.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk penghormatan negara kepada masyarakat Riau. Kita ingin memastikan ada perbaikan nyata, termasuk dalam indeks kualitas lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Jumhur juga menyinggung persoalan pertambangan, khususnya terkait aktivitas tambang rakyat yang kerap berada di wilayah abu-abu hukum. Ia menekankan pentingnya membedakan antara pelaku lapangan dengan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal.
“Penambang di lapangan belum tentu pihak yang harus disalahkan. Banyak dari mereka adalah masyarakat lokal yang mencari nafkah. Yang perlu diawasi ketat adalah para penampung dan aktor besar di belakangnya,” jelasnya.Ia mendorong percepatan penerbitan izin usaha pertambangan rakyat sebagai langkah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penampilan seni bertema lingkungan, penayangan video pengungkapan kasus, serta paparan teknis implementasi Green Policing dan WTE. Momen ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja, sebuah simbol sinergi antara isu lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, menandai berakhirnya agenda yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif dalam memperkuat arah kebijakan lingkungan nasional.Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Polda Riau menjadi penegasan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat berjalan sendiri.Kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi masa depan. (Agus)
