Jakarta, Nusantara Bicara – Persoalan sampah di Jakarta dinilai membutuhkan perubahan mendasar dari pola kumpul, angkut, buang menuju pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Pendiri Indonesia Water Institute (IWI) Prof. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Ph.D., yang juga Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, mengatakan Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari. Hal itu disampaikannya dalam Lokal Hero Campaign 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).
“Indonesia darurat sampah tidak terbantahkan lagi. Sampah menumpuk di TPA atau di TPST,” ujar Firdaus.
Menurutnya, apabila pola pengelolaan sampah masih sebatas mengumpulkan, mengangkut dan membuang, kapasitas pengelolaan pada akhirnya tidak akan mampu mengimbangi produksi sampah.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Kebijakan tersebut harus diikuti edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Firdaus menilai seluruh pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas sampah hingga generasi muda. Edukasi juga didorong melalui lingkungan sekolah dan masyarakat..
RDF Rorotan Jadi Solusi Pengolahan Sampah
Firdaus juga menyoroti Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah Jakarta. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 2.500 ton sampah per hari. Saat ini, satu line RDF Rorotan disebut telah mampu mengolah sekitar 800–900 ton per hari setelah dilakukan perbaikan.
Jika tiga line beroperasi, kapasitas pengolahan dapat mencapai 2.500 ton per hari.
Sampah yang telah dipilah dan diolah di Rorotan kemudian dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara, termasuk untuk kebutuhan industri semen.
Firdaus menyebut hasil penjualan RDF Rorotan juga telah mampu membiayai kebutuhan operasional fasilitas tersebut.
Namun, menurutnya, Jakarta tetap membutuhkan fasilitas pengolahan lainnya serta penguatan TPS 3R.
Dorong Tanggung Jawab Produsen
Selain infrastruktur, Firdaus mendorong penerapan Extended Producer Responsibility (EPR). Melalui skema ini, produsen ikut bertanggung jawab secara finansial terhadap sampah dari produk yang mereka hasilkan.
Ia menilai EPR dapat menciptakan sumber pembiayaan baru bagi pengelolaan sampah dan mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
Firdaus juga mengatakan pihaknya tengah menyiapkan aplikasi untuk mendukung sistem tersebut. Ia berharap Lokal Hero Campaign 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi melahirkan lebih banyak penggerak pengelolaan sampah di berbagai daerah.
“Kita punya keyakinan optimis. Sampah yang selama ini menjadi liabilities ke depannya akan menjadi prospek circular economy buat Indonesia,” pungkas Firdaus. (PS)
