JAKARTA, Nusantarabicara.com — Asosiasi Mitra BGN (AMBGN) Indonesia bersama Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T dan Terpencil menyatakan akan menggelar aksi di Gedung DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya kepastian nasib investasi mitra dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum AMBGN, Syawaludin Aweng, mengatakan kedatangan para mitra dari berbagai daerah ke Jakarta merupakan bentuk desakan agar pemerintah memberikan kepastian atas keberlanjutan investasi yang telah mereka keluarkan untuk mendukung program MBG. “Kehadiran kami di ibu kota ini untuk mempertanyakan keberlanjutan nasib investasi kami dan perjuangan kami dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Syawaludin dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, para mitra merasa telah mengeluarkan sumber daya untuk membangun fasilitas SPPG karena meyakini MBG merupakan program prioritas pemerintah. Syawaludin menegaskan, aksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap program MBG, melainkan sebagai upaya meminta pemerintah memastikan posisi dan hak mitra dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir bukan sebagai musuh. Ini adalah cara kami mengingatkan negara bahwa kami ada dan meminta agar peran kami dalam proses pembangunan dihargai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T dan Terpencil, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan persoalan yang dihadapi mitra terutama berkaitan dengan pembangunan SPPG yang menurutnya telah dilakukan sejak 2025. Herwil menyebut sebagian mitra harus menggunakan dana pribadi maupun pinjaman untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas. Namun, menurut dia, sejumlah kewajiban pembayaran yang mereka klaim seharusnya diterima berdasarkan petunjuk teknis belum diselesaikan.
“Kami sudah hampir satu tahun menyelesaikan pekerjaan. Sampai detik ini, berdasarkan juknis pertama, kami mengklaim belum mendapatkan pembayaran yang menjadi hak kami,” kata Herwil.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, para mitra menyatakan akan membawa sedikitnya empat tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta keberlanjutan dan optimalisasi pelaksanaan program MBG sebagai program prioritas nasional.
Kedua, mereka meminta pencabutan moratorium pendirian SPPG, terutama bagi mitra yang telah memperoleh titik lokasi maupun telah melakukan persiapan pembangunan.
Ketiga, mereka menuntut penyelesaian persoalan dana investasi dan operasional SPPG 3T. Tuntutan ini mencakup pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan mitra, penyelesaian dana operasional, pelaksanaan kewajiban berdasarkan juknis pertama, serta kepastian pengelolaan SPPG 3T sesuai ketentuan.
Keempat, mereka meminta perlindungan hukum serta kesetaraan posisi antara mitra dan BGN.
Herwil juga mendorong adanya kepastian hukum mengenai program MBG, termasuk pelibatan mitra dalam penyusunan regulasi, perlindungan hukum bagi mitra, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan berkeadilan.
Persoalan mengenai jumlah SPPG yang belum aktif sebelumnya juga telah dijelaskan BGN. Kepala BGN Sudaryono pada Agustus 2026 mengatakan terdapat lebih dari 13 ribu titik SPPG dalam basis data BGN dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. BGN menegaskan angka tersebut bukan berarti seluruhnya akan langsung diaktifkan.
Untuk wilayah 3T, BGN sebelumnya menyebut sekitar 2.700 SPPG telah selesai dibangun dan diprioritaskan untuk aktivasi secara bertahap mulai September 2026. Aktivasi tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat dan kesiapan masing-masing daerah.
Dengan demikian, angka 13 ribu yang disebut dalam forum tersebut perlu dibedakan dari jumlah dapur yang telah aktif maupun yang dinyatakan siap beroperasi. Herwil mengatakan para mitra meminta agar pemerintah tidak mengabaikan fasilitas yang telah dibangun dan memberikan kepastian terhadap investasi yang sudah dikeluarkan.
“Kami meminta agar dapur yang sudah 100 persen siap dapat diaktifkan dan dapur yang sudah memiliki titik serta melakukan pembangunan dapat dilanjutkan agar investasi rakyat tidak dirugikan,” ujarnya.
Siap Bertahan di DPR Jika Tak Ada Solusi
Syawaludin mengatakan persiapan aksi telah dilakukan, termasuk komunikasi dengan berbagai pihak dan pemberitahuan kepada aparat keamanan. Ia menyebut jumlah peserta yang dikonsolidasikan berasal dari berbagai daerah. Namun, angka massa yang akan hadir masih bersifat estimasi dari pihak penyelenggara.
Para mitra juga menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak memperoleh penyelesaian.
“Kami akan tidur di DPR kalau tidak ada solusi. Kalau tuntutan tidak dilaksanakan, kami akan mengajak mitra untuk melakukan aksi penutupan dapur secara nasional,” kata Syawaludin.
Ia berharap DPR RI dapat menjadi ruang untuk mempertemukan para mitra dengan pemerintah sehingga persoalan investasi, aktivasi SPPG, serta hubungan kemitraan dalam program MBG dapat memperoleh penyelesaian.
Sementara itu, secara resmi BGN menyatakan pengelolaan SPPG terus dibenahi dan proses aktivasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan fasilitas, tata kelola, serta standar keamanan pangan. (P)
