Jakarta, Nusantara Bicara -– Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Republik Indonesia menggelar Diskusi Kebangsaan Chapter 1 sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan nasional berbasis data, sains, dan riset.
Kegiatan yang berlangsung di BRILiaN Club, Jakarta, Rabu (22/7/2026), merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang dibuka Presiden Prabowo Subianto di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26 Juni 2026.
Forum perdana ini dihadiri sekitar 20 rektor perguruan tinggi negeri dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan pendidikan tinggi, hingga pembangunan karakter bangsa.
Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT, mengatakan Diskusi Kebangsaan merupakan tindak lanjut dari semangat kolaborasi yang dibangun Presiden Prabowo melalui Sarasehan KSTI 2026.
“Kami dari MRPTNI berkewajiban selain sebagai penyelenggara pendidikan, juga berkontribusi memberi sumbangan pemikiran secara langsung kepada pemerintah mengenai isu-isu strategis bangsa, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam hingga masa depan kebudayaan Nusantara,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, terdapat lima isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni: Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kolaborasi Kemendiktisaintek dan Kementerian Kesehatan.
Ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk aspek gizi, rantai pasok, serta pemberdayaan daerah.
Tata kelola perguruan tinggi negeri sebagai penerima manfaat pengelolaan sumber daya alam melalui skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan bagi mahasiswa program sarjana.
Pengembangan riset Rute Peradaban Nusantara di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.
Sementara itu, Kepala BAPPISUS RI Aris Marsudiyanto, SE, MM menegaskan pemerintah membutuhkan masukan yang berbasis data dan hasil riset dalam menyusun kebijakan strategis nasional.
“Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memberi masukan berbasis data dan riset, bukan sekadar wacana. Perguruan Tinggi Negeri memiliki modal itu. Melalui BAPPISUS, kami ingin memastikan gagasan-gagasan strategis dari para rektor dan peneliti tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi benar-benar terhubung dengan proses eksekusi kebijakan lintas kementerian dan lembaga,” kata Aris.
Ia menambahkan, BAPPISUS tidak mengambil alih fungsi teknis kementerian maupun lembaga, melainkan memperkuat sinergi, mengawal implementasi kebijakan, serta memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aris juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan riset yang mampu melahirkan solusi bagi persoalan bangsa. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga wahana membentuk generasi muda yang berkarakter, bermoral, dan memiliki jiwa nasionalisme.
Melalui Diskusi Kebangsaan yang akan digelar secara berkala, MRPTNI berharap terbangun model kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah, sehingga akademisi dapat berperan lebih strategis dalam mengawal pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, serta berlandaskan ilmu pengetahuan. (red)
