Jakarta, Nusantara bicara — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Dr. Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan tentang melebarnya jurang antara data ekonomi makro pemerintah dengan realita yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini memicu munculnya fenomena “Mantap” (Makan Tabungan) dan “Maut” (Makan Ngutang) yang mengkhawatirkan.
Dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (1/9/2026), Burhanuddin menyoroti adanya gap signifikan yang memicu trust issue dan sikap skeptis publik. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, masyarakat justru merasakan tekanan daya beli yang semakin berat.
“Ada gap antara data makro dengan evaluasi mikro yang dirasakan publik. Ini memicu trust issue di tengah masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Fenomena Mengerikan: “Mantap” dan “Maut“
Berdasarkan survei terbaru Juli 2026, Burhanuddin membeberkan dua fenomena yang mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat:
- Fenomena “Mantap” (Makan Tabungan)
Data Saving Index Bank Mandiri menunjukkan penurunan drastis saldo tabungan masyarakat. Rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta yang sebelumnya rata-rata Rp5 juta, kini menyusut hingga hanya Rp1 juta. Tekanan ekonomi bahkan mulai merembet ke kelompok berpendapatan Rp100-Rp200 juta.
- Fenomena “Maut” (Makan Ngutang)
Sebanyak 16,4% responden mengaku pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan pokok sehingga terpaksa berutang. Angka ini melonjak 9% dibanding periode sebelumnya.
Perbandingan dengan Era SBY
Burhanuddin membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden SBY. Pada masa itu, meski inflasi rata-rata mencapai 8%, masyarakat jarang mengeluh karena daya beli tetap terjaga. Kini, inflasi rendah tapi daya beli masyarakat tertekan hebat.
“Bahkan riset bersama LPEM UI menunjukkan, di wilayah program Makan Bergizi Gratis (MBG), angka inflasi lokal justru lebih tinggi. Manfaat nominal yang diterima tergerus oleh kenaikan harga barang di sekitar,” jelasnya.
Imbauan untuk Pembuat Kebijakan
Burhanuddin mendesak para pembuat kebijakan, khususnya kader Partai Demokrat di pemerintahan dan DPR, untuk aktif menyuarakan persoalan ekonomi riil masyarakat.
“Saya khawatir jika aspirasi ini tidak disuarakan, masyarakat akan mencari ruang kanalisasi lain yang bisa jadi lebih destruktif. Sebelum kesabaran masyarakat habis, saatnya segera melakukan pembenahan,” pungkasnya. (PS)
