Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Burhanudin bersama dengan Ketua DPD PERPADI Kepri, saat mengikuti pameran Inagritech tahun 2026 yang berlangsung dari Tanggal 28-30 Juli 2026 di Ji Expo, Kemayoran-Jakarta.
Jakarta, Nusantarabicaracom -– Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Burhanudin, menegaskan bahwa revitalisasi penggilingan padi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi industri perberasan nasional sekaligus membantu menekan biaya produksi beras.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di sela Pameran Inagritech 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Burhanudin, saat ini Indonesia memiliki sekitar 150 ribuan lebih unit penggilingan padi, jumlah yang dinilai jauh melebihi kapasitas produksi gabah nasional. Kondisi tersebut memicu persaingan ketat dalam memperoleh gabah sehingga berdampak pada tingginya harga bahan baku.
“Jumlah penggilingan padi di Indonesia sudah melebihi kapasitas produksi gabah. Produksi gabah kita belum mencukupi sehingga antar-penggilingan saling berebut gabah. Akibatnya harga gabah terus naik,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan produksi gabah agar kebutuhan industri penggilingan dapat terpenuhi dan harga lebih stabil.
Selain peningkatan produksi, PERPADI juga tengah menjalankan program revitalisasi penggilingan padi, baik dari sisi teknologi maupun manajemen usaha.
Salah satu program utama adalah mendorong migrasi penggunaan mesin berbahan bakar solar ke tenaga listrik. Menurut Burhanudin, langkah tersebut mampu memangkas biaya operasional hingga sekitar 50 persen.
“Kalau penggilingan padi bermigrasi dari diesel ke listrik, biaya operasional bisa berkurang sekitar 50 persen. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, harga beras diharapkan ikut lebih terkendali,” katanya.
Revitalisasi juga mencakup modernisasi mesin penggilingan dengan teknologi yang lebih efisien serta pembenahan sistem manajemen, termasuk administrasi dan pencatatan usaha agar lebih profesional.
Di sisi lain, PERPADI juga mulai mengembangkan program ramah lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Upaya tersebut dilakukan melalui migrasi energi ke listrik, pemanfaatan sekam padi menjadi energi alternatif seperti biogas, hingga pengembangan perdagangan karbon.
Menurut Burhanudin, sebagian besar penggilingan padi kecil masih menggunakan mesin diesel, padahal penggunaan solar industri memiliki aturan tersendiri dan biaya operasionalnya cukup tinggi. Karena itu, transformasi menuju listrik dinilai menjadi solusi jangka panjang.
Industri Penggilingan Padi Sedang Tertekan
Burhanudin mengakui kondisi usaha penggilingan padi saat ini sedang menghadapi tantangan berat. Tingginya harga gabah, sementara harga jual beras dibatasi melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), membuat banyak pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan bahkan kerugian.
“Sekarang penggilingan padi memang sedang tidak baik-baik saja. Harga gabah tinggi, sementara harga jual beras mengikuti ketentuan pemerintah sehingga margin usaha semakin tipis,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan solusi bukan dengan menurunkan harga gabah yang diterima petani, melainkan meningkatkan efisiensi produksi di tingkat petani.
Menurutnya, mekanisasi pertanian menjadi salah satu langkah yang harus diperluas agar biaya tenaga kerja dapat ditekan.
Penggunaan traktor, mesin tanam, drone untuk pemupukan dan penyemprotan, serta peningkatan produktivitas lahan diyakini mampu menurunkan biaya produksi tanpa mengurangi pendapatan petani.Burhanudin juga mengusulkan agar pola subsidi pertanian dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas atau subsidi berbasis output sehingga mampu mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan hasil panen.
PERPADI Jadi Jembatan Aspirasi Pelaku Usaha
Sebagai organisasi yang berdiri sejak 1968, PERPADI terus berperan sebagai wadah pembinaan penggilingan padi sekaligus menjembatani aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah.
“Kalau ada kebijakan yang kurang kondusif bagi usaha penggilingan padi, tugas kami adalah menampung aspirasi anggota dan menyampaikannya kepada pemerintah,” jelasnya.
Burhanudin menegaskan, tujuan utama PERPADI bukan menjalankan bisnis beras, melainkan membina pelaku usaha agar semakin efisien, modern, dan mampu menghasilkan beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepri Soroti Masuknya Beras Nonprosedural
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PERPADI Kepulauan Riau, Syamsul, mengatakan keikutsertaan PERPADI dalam Inagritech bertujuan memperkenalkan organisasi sekaligus menyampaikan kondisi perberasan di Kepulauan Riau.
Menurutnya, Kepri merupakan daerah yang minim lahan sawah sehingga sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Namun demikian, ia masih menyoroti maraknya beras yang masuk secara nonprosedural ke wilayah Batam dan Tanjung Balai Karimun.
“Kami berharap distribusi beras ke Kepulauan Riau lebih mengutamakan beras lokal hasil petani Indonesia, misalnya dari Lampung maupun Pulau Jawa. Tidak ada alasan kita tidak mengonsumsi beras produksi dalam negeri,” kata Syamsul.
Ia berharap pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap distribusi beras ilegal sehingga pasar di Kepulauan Riau dapat lebih banyak diisi oleh beras produksi petani nasional. (PS)
