Kolonel Caj Charles Simamora juga mengajak agar mendoakan keluarga Almarhum.
“Mohon doanya agar Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu diterima Nya demikian juga keluarganya tetap sehat, sabar, panjang umur dan lain lain,” tuturnya.

Alm Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada usia 76 tahun dan dimakamkan di TMP Kalibata. ( Sodikin )

The post Kolonel Caj Charles Simamora (Mantan Sespri/Aspri Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,: Beliau Bapak Bagi Kami first appeared on Nusantarabicara.com.

Dalam wawancara bersama awak media, H. Sudjatmiko, Anggota DPR RI Fraksi PKB, menyampaikan bahwa tahun ini pemotongan hewan kurban dilakukan di dua lokasi, yakni di DPC PKB Kota Bekasi dan di Sudjatmiko Center.

“Alhamdulillah tahun ini kita dapat memotong dua hewan kurban di DPC PKB Kota Bekasi dan dua lagi di Sudjatmiko Center. Setiap tahun jumlah hewan kurban terus bertambah.

Harapannya, PKB semakin berperan dan semakin terasa kehadirannya di Kota Bekasi,” ujar H. Sudjatmiko.
Ia menegaskan bahwa kegiatan kurban bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial PKB kepada masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, PKB memiliki target agar jumlah hewan kurban terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Bahkan dirinya berharap seluruh kader PKB di tingkat legislatif dapat ikut berpartisipasi lebih besar dalam program sosial tersebut.

“Tahun depan targetnya lebih banyak lagi. Harapannya satu anggota DPRD satu hewan kurban, anggota DPR RI dua, dan provinsi satu. Itu yang terus kita dorong,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, H. Sudjatmiko juga menyampaikan bahwa hingga saat ini PKB Kota Bekasi masih berjalan baik dan mampu mengikuti dinamika pemerintahan di Kota Bekasi, termasuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.

“PKB sampai saat ini masih on the track, bagus, bisa mengikuti gerak pemerintahan di Kota Bekasi dan menjalankan fungsi controlling dengan baik,” ungkapnya.

“Walaupun saya ketua tim pemenangan Ridho, sampai saat ini PKB memang belum banyak diperankan dalam koalisi. Harapannya ke depan Wali Kota bisa lebih melibatkan PKB sebagai bagian dari tim koalisi pemenangan,” tambahnya.

Ia optimistis apabila PKB diberikan ruang dan peran yang lebih besar, maka manfaatnya akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bekasi.
“Kalau PKB lebih banyak diberikan peran, mudah-mudahan warga Bekasi semakin baik, semakin terasa manfaatnya, dan masyarakat Kota Bekasi bisa semakin sejahtera,” tutup H. Sudjatmiko. (Agus)

The post Pesan H. Sudjatmiko di Bulan Idul Adha: PKB Kota Bekasi Terus Tingkatkan Kepedulian Sosial untuk Masyarakat first appeared on Nusantarabicara.com.

Menurut Dipo, berbagai instrumen moneter yang telah dikeluarkan Bank Indonesia sejauh ini baru mampu menjaga stabilitas pergerakan harga di pasar, namun belum menyentuh akar persoalan pelemahan mata uang nasional.

Ia menjelaskan, kebijakan seperti swap currency dan bond stabilization hanya berfungsi menahan gejolak agar tidak terlalu fluktuatif. Namun apabila tren Rupiah memang sedang melemah, maka kondisi tersebut tetap akan berlangsung.

“Yang kurang justru ada di sisi kebijakan pemerintah secara keseluruhan, terutama fiskal dan strategi industrinya,” kata Dipo.

Ia menilai pelemahan Rupiah telah memberi dampak langsung terhadap industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dan komponen berbasis minyak. Sejumlah sektor seperti tekstil, plastik, otomotif, hingga elektronik disebut mulai merasakan tekanan serius.

Dipo mengutip survei Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menunjukkan sekitar 67 persen perusahaan memilih menahan ekspansi usaha. Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar ancaman pengangguran dalam beberapa waktu ke depan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menyelamatkan industri strategis nasional. Salah satunya melalui investasi pada industri nafta sebagai bahan baku utama tekstil dan plastik, serta penguatan industri baja nasional seperti Krakatau Steel.

Ia menyebut pemerintah selama ini terlalu fokus pada hilirisasi sektor minerba, sementara industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja justru belum mendapat perhatian optimal.
Selain menyoroti sektor industri, Dipo juga mengkritik kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum membaik secara merata. Meski pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tercatat positif, ia menilai kenaikan konsumsi rumah tangga hanya dinikmati kelompok menengah atas.
“Kelas menengah masih tertekan dan masyarakat miskin masih banyak. Ini masalah struktural yang serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga kebutuhan di lapangan mulai dirasakan masyarakat sehingga pemerintah harus fokus menjaga daya beli agar tekanan ekonomi tidak semakin berat.
Dipo juga menyoroti persoalan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, sementara saat ini banyak regulasi yang dianggap berubah-ubah dan belum matang.
Ia mencontohkan kebijakan ekspor terbaru pemerintah yang dinilai masih memiliki banyak celah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Kalau aturan berubah terus, dunia usaha jadi menunggu dan akhirnya menahan investasi,” katanya.
Terkait kondisi Rupiah, Dipo menilai pelemahan mata uang Indonesia terhadap sejumlah negara tetangga seperti Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand menjadi sinyal adanya persoalan fundamental ekonomi nasional.
Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi tiga tekanan utama, yakni pelemahan Rupiah, imported inflation, dan persoalan fiskal negara.
“Tidak ada solusi instan untuk situasi ini. Semua sangat bergantung pada kebijakan pemerintah ke depan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dipo juga menyinggung pentingnya strategi pemerintah dalam menjalankan program ekonomi agar benar-benar berdampak pada masyarakat daerah dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terlihat dalam data makro belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama bagi kelompok kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. (Ardendi)

The post Dipo Satria Ramli : “Pemerintah Perlu Melakukan Kebijakan Yang Konkret, Terutama Di Bidang Fiskal dan Strategi Industrinya Untuk Menghadapi Tekanan Ekonomi Saat Ini” first appeared on Nusantarabicara.com.

Kefas Hervin Devananda alias Romo Kefas

(Jurnalis , Penggiat Budaya, Aktivis 98)

Indonesia sejak awal tidak pernah dibangun sebagai negara milik satu kelompok. Republik ini lahir dari perjumpaan banyak identitas: suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda-beda. Para pendiri bangsa memahami bahwa Indonesia terlalu besar jika dipaksa berdiri di atas dominasi satu golongan.

Karena itu lahirlah semangat Bhinneka Tunggal Ika — berbeda-beda tetapi tetap satu.

Namun setelah puluhan tahun reformasi berjalan, publik mulai melihat satu kenyataan yang sulit dibantah: demokrasi Indonesia sering kali masih gagal menghadirkan rasa setara bagi semua warga negara.

Di atas kertas, semua memiliki hak yang sama. Tetapi dalam praktik sosial dan politik, masih ada kelompok yang merasa suaranya tidak benar-benar didengar. Masih ada masyarakat kecil yang merasa hanya dibutuhkan saat pemilu. Masih ada kelompok minoritas yang hidup dalam kecemasan sosial ketika identitas agama dijadikan alat mobilisasi politik.

Dan yang paling berbahaya, politik Indonesia perlahan mulai kehilangan kedewasaan kebangsaannya.

Hari ini politik terlalu sering dimainkan dengan emosi identitas. Perbedaan agama dijadikan alat propaganda. Kebencian dipelihara demi elektabilitas. Ruang publik dipenuhi pertengkaran tanpa arah, sementara rakyat kecil tetap bergelut dengan kemiskinan, pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang sempit, dan ketidakpastian masa depan.

Inilah ironi demokrasi modern Indonesia.

Rakyat dipaksa memilih elite yang terus berbicara tentang persatuan, tetapi dalam praktiknya justru sering memelihara polarisasi.

Budaya lokal Indonesia sejatinya tidak pernah mengajarkan politik kebencian.

Masyarakat Sunda mengenal filosofi silih asah, silih asih, silih asuh — saling membangun, saling mengasihi, dan saling menjaga. Dalam budaya Jawa ada prinsip memayu hayuning bawana, menjaga harmoni kehidupan bersama. Masyarakat Batak memiliki falsafah dalihan na tolu yang menekankan penghormatan sosial dan keseimbangan relasi. Di Minahasa hidup budaya mapalus atau gotong royong tanpa memandang perbedaan agama dan status sosial.

Semua budaya Nusantara sebenarnya mengajarkan satu hal yang sama: manusia harus diperlakukan sebagai manusia.

Tetapi politik modern sering justru bergerak ke arah sebaliknya.

Ketika agama mulai diperalat untuk kepentingan kekuasaan, maka demokrasi perlahan berubah menjadi arena ketakutan. Minoritas dipaksa diam agar dianggap aman. Kelompok kecil harus berhitung untuk bersuara. Bahkan toleransi sering hanya menjadi slogan formal di panggung seremonial, tetapi belum sepenuhnya hidup dalam praktik politik sehari-hari.

Di tengah situasi itulah mulai muncul diskusi yang semakin menarik di ruang publik: mungkinkah lahir sebuah partai Kristen sebagai politik kebangsaan alternatif yang memperjuangkan kesetaraan, toleransi, dan hak semua warga negara?

Pertanyaan ini sebenarnya bukan semata tentang agama. Ini adalah respon sosial terhadap kegelisahan sebagian masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap wajah politik lama.

Banyak rakyat mulai lelah melihat politik yang hanya hadir saat pemilu, tetapi absen dalam perjuangan keadilan sosial. Mereka merindukan kekuatan politik yang berbicara tentang moralitas, keberanian membela yang lemah, penghormatan terhadap keberagaman, dan politik yang lebih manusiawi.

Di sinilah wacana partai Kristen menjadi menarik untuk dibaca secara objektif.

Jika kekuatan politik seperti itu muncul, maka kekuatannya tidak boleh terletak pada simbol salib atau identitas agamanya semata. Sebab Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah rumah bersama.

Yang harus diperjuangkan justru nilai universal yang hidup dalam ajaran Kristiani: kasih terhadap sesama, keberanian membela kaum tertindas, kejujuran, pelayanan, anti-korupsi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan merangkul semua golongan tanpa diskriminasi.

Dengan kata lain, partai Kristen hanya akan relevan jika ia tampil bukan sebagai politik identitas, tetapi sebagai politik kebangsaan yang berpihak pada kemanusiaan.

Karena sesungguhnya rakyat Indonesia hari ini tidak sedang kekurangan partai politik. Yang kurang adalah keteladanan moral.

Publik sudah terlalu lama menyaksikan elite yang berbicara tentang agama tetapi terjerat korupsi. Berbicara tentang nasionalisme tetapi memelihara kebencian sosial. Berbicara tentang rakyat kecil tetapi hidup jauh dari penderitaan masyarakat.

Maka jika partai Kristen ingin hadir sebagai alternatif kebangsaan, ia harus berani berbeda secara nyata — bukan sekadar berbeda warna bendera.

Ia harus hadir membela petani yang kehilangan tanah, nelayan kecil yang tersingkir, buruh yang tidak mendapat keadilan, guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian, masyarakat adat yang haknya dirampas, hingga kelompok minoritas yang sering diperlakukan tidak setara.

Politik seperti itulah yang sesungguhnya dirindukan rakyat.

Pribahasa Sunda mengatakan, “Caina herang, laukna beunang.” Menyelesaikan persoalan tanpa merusak keharmonisan. Politik Indonesia ke depan seharusnya bergerak ke arah itu: memperjuangkan perubahan tanpa memecah bangsa.

Karena Indonesia tidak membutuhkan politik yang memperbesar rasa takut antarwarga negara. Indonesia membutuhkan politik yang mampu membangun rasa saling percaya.

Dan mungkin di tengah krisis keteladanan politik hari ini, munculnya gagasan partai Kristen sebagai politik kebangsaan alternatif adalah tanda bahwa sebagian masyarakat sedang mencari harapan baru — sebuah politik yang tidak dibangun di atas kebencian identitas, tetapi di atas keberanian memperjuangkan kesetaraan, toleransi, dan kemanusiaan sebagai fondasi masa depan Indonesia. ( Sodikin )

The post Ketika Politik Mayoritas Gagal Menghadirkan Keadilan, Minoritas Mulai Mencari Jalan Kebangsaan Baru first appeared on Nusantarabicara.com.

Di tengah suasana penuh kesedihan tersebut, ayah kandung korban, Pdt. Anton Wamang, S.Th., M.A., menyampaikan klarifikasi sekaligus menarik pernyataannya terdahulu yang menyebut oknum TNI sebagai pelaku penembakan terhadap putrinya. Klarifikasi itu disampaikan secara terbuka melalui rekaman video yang disebarnya ke awak media massa di Timika.

Pdt. Anton Wamang mengaku, pernyataan yang sempat disampaikan kepada awak media televisi beberapa waktu lalu, keluar dalam kondisi emosional dan penuh tekanan batin akibat kehilangan putri tercintanya.

Ia menegaskan bahwa rasa duka yang begitu mendalam membuat dirinya terburu-buru dalam menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tragis tersebut.

“Sebagai seorang ayah, saya sangat terpukul atas meninggalnya anak kami. Dalam keadaan sedih dan emosi, lalu ada bisikan sesat pihak-pihak tertentu, saya menyampaikan pernyataan yang ternyata belum dapat dipastikan kebenarannya kepada media, beberapa hari lalu,” ungkap Pdt. Anton Wamang dengan suara lirih, Sabtu, (16/5/2025).

Setelah menerima penjelasan mengenai kronologi kejadian serta mengetahui bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, Pdt. Anton Wamang menyatakan bahwa pelaku penembakan hingga kini belum dapat dipastikan.

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut masih didalami oleh aparat TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya, guna mengungkap fakta sebenarnya secara objektif dan transparan.

“Melalui kesempatan hari ini, saya ingin meluruskan bahwa sampai sekarang pelaku penembakan belum dipastikan dan masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya sekaligus berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Sehingga saya menarik kembali pernyataan saya di media beberapa hari lalu, dan saya tegaskan TNI tidak terlibat dalam peristiwa kematian puteri tercinta. Saya memohon maaf. Nanti kita akan melakukan penyelidikan bersama-sama,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Pdt. Anton Wamang menegaskan bahwa keluarga tetap menginginkan keadilan bagi almarhumah Nalince Wamang. Ia berharap pelaku penembakan segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa memandang siapa pun pihak yang terlibat.

“Kami keluarga berharap pelaku dapat tertangkap dan diproses seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun pernyataan yang saya sampaikan,” tutupnya.

Klarifikasi tersebut menjadi pengingat bahwa dalam setiap tragedi kemanusiaan di Papua, keadilan dan kebenaran harus tetap dikedepankan di atas emosi maupun asumsi.

Di tengah duka yang menyelimuti keluarga korban, masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif serta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya kedamaian di Tanah Papua. (Agus)

The post Pdt. Anton Wamang Tarik Kembali Pernyataan soal Keterlibatan Oknum TNI dalam Kematian Putrinya Di Camp Wini Mp.69 Tembagapura first appeared on Nusantarabicara.com.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus mempertegas komitmen menjaga warisan budaya Betawi di tengah derasnya modernisasi ibu kota.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh masyarakat, budayawan, serta elemen organisasi Betawi yang menaruh perhatian besar terhadap eksistensi budaya lokal di Jakarta. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, forum itu juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan Raker III Dewan Adat Bamus Betawi.

Salah satu tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan budaya Betawi adalah Brigjen TNI (Purn) Jamaludin M.Si (Han).

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa *local wisdom* atau kearifan lokal harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.“Budaya Betawi ini bukan sekadar warisan, tetapi mengandung nilai-nilai luhur. Nilai keramahan, saling menghormati, kebersamaan, hingga kehidupan sosial yang harmonis harus tetap dipertahankan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan kampung-kampung Betawi yang mulai tergerus perkembangan kota menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia berharap janji-janji pemerintah daerah terkait pelestarian budaya Betawi benar-benar diwujudkan secara nyata.Ia juga menyinggung komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah diangkat sebagai tokoh adat Betawi dan sebelumnya menyampaikan janji untuk memperbanyak festival budaya Betawi.“ Janji itu adalah utang moral seorang pemimpin kepada masyarakat Betawi.

Karena itu, semua pihak termasuk media harus ikut mengingatkan agar pelestarian budaya Betawi benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jamaludin menilai budaya Betawi tidak hanya diwujudkan melalui simbol-simbol adat semata, tetapi juga melalui implementasi nilai kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan sosok Si Pitung yang selama ini menjadi ikon masyarakat Betawi sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, persatuan, dan hubungan sosial yang baik di tengah masyarakat.

“Budaya Betawi harus mengajarkan masyarakat untuk tidak tawuran, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Nilai-nilai itu yang harus diwariskan kepada generasi muda,” tambahnya.

Acara Halal bi Halal dan Silaturahmi Kebangsaan ini berlangsung penuh kekeluargaan dan menjadi bukti bahwa masyarakat Betawi tetap solid dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi pengingat pentingnya menjaga akar budaya sebagai jati diri bangsa Indonesia. (Agus)

The post Ketua PIRR Wilayah Jakarta Hadiri Silahturahmi dan Halal bi Halal serta Raker III Dewan Adat Bamus Betawi first appeared on Nusantarabicara.com.

“Pedagang kerak telor, seniman gambang kromong, seniman palang pintu, hingga para pelaku budaya lainnya perlu disertifikasi. Ini penting agar mereka memiliki legalitas, perlindungan, dan dukungan yang jelas,” ujar H Yudhie dalam kegiatan Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Raker III Dewan Adat Bamus Betawi.Ia menjelaskan, pihaknya berharap program sertifikasi budaya Betawi dapat mulai direalisasikan pada 2025 melalui kemitraan antara Dewan Adat Bamus Betawi, BNSP, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Menurutnya, Dewan Adat Betawi nantinya dapat berperan sebagai pendamping sekaligus kurator dalam proses sertifikasi pelaku budaya agar kualitas dan identitas budaya Betawi tetap terjaga.

“Siapa pun yang memiliki sertifikasi budaya Betawi wajib kita lindungi dan dukung bersama,” katanya. Dalam kesempatan itu, H Yudhie memberikan apresiasi kepada para tokoh dan seniman Betawi yang konsisten melestarikan budaya.

Salah satunya adalah penggiat Workshop Mushaf Al-Qur’an Betawi yang telah mengembangkan ornamen khas Betawi pada mushaf Al-Qur’an hingga dikenal ke mancanegara.“Alhamdulillah, Mushaf Al-Qur’an Betawi sudah sampai ke Arab Saudi dan Turki. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai ke Istana Presiden,” ujarnya.Selain membahas pelestarian budaya, Raker III Dewan Adat Bamus Betawi juga menyoroti posisi masyarakat Betawi menjelang 500 tahun Kota Jakarta pada 2027 mendatang.

H Yudhie menilai masyarakat Betawi perlu mendapatkan perhatian dan peran khusus sebagaimana daerah-daerah lain yang memiliki kekhususan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B.Ia mencontohkan Aceh yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem kesultanannya, serta Papua yang memiliki Majelis Rakyat Papua sebagai representasi adat.

“Pertanyaannya, masyarakat Betawi sudah mendapatkan apa sebagai daerah khusus DKI Jakarta? Ini yang akan kami godok dan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar Betawi juga mendapat perhatian dan peran khusus,” katanya.

Menurutnya, perjuangan tersebut akan dilakukan melalui dialog yang elegan dan konstruktif dengan pemerintah pusat. Ia optimistis Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap masyarakat Betawi dan semangat menjaga persatuan bangsa.

Dalam penutup sambutannya, H. Yudhie juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, termasuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel.“Kami masyarakat Betawi mendukung perdamaian dunia dan mendukung langkah Presiden Republik Indonesia dalam membawa misi perdamaian di tingkat global,” pungkasnya. (Ardendi)

The post Dewan Adat Bamus Betawi Usulkan Sertifikasi Budaya hingga Status Kehususan Betawi first appeared on Nusantarabicara.com.

PWOD menegaskan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta penataan ulang kewenangan lembaga pers, khususnya Dewan Pers yang dinilai telah melampaui batas fungsinya.

Dalam pernyataan resminya, PWOD mengungkap bahwa polemik yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan negara dan pers di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, Ketua Dewan Pers pernah dijabat secara ex-officio oleh Menteri Penerangan.Artinya, pada masa itu, negara melalui Kementerian Penerangan memegang kendali penuh terhadap arus informasi, mulai dari penyebarluasan kebijakan pemerintah hingga pembinaan dan pengawasan media massa.

Namun setelah reformasi dan lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999, struktur tersebut berubah total. Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga independen, lepas dari kendali pemerintah.Menurut Ketum DPP PWOD Feri Rusdiono, SH, perubahan ini justru menyisakan persoalan baru, absennya mekanisme kontrol yang tegas terhadap Dewan Pers.“Independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Ketika tidak ada kontrol, maka potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi nyata,” tegas Feri.PWOD

Ia menilai Dewan Pers saat ini cenderung bertindak sebagai otoritas tunggal yang menentukan standar, legitimasi, bahkan eksistensi media, tanpa transparansi yang memadai.Dampaknya, banyak media, khususnya di daerah, merasa terdiskriminasi dan kesulitan mendapatkan pengakuan, meskipun menjalankan fungsi jurnalistik secara aktif di tengah masyarakat.

Situasi ini dinilai menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem pers nasional, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan legitimasi, sementara yang lain terpinggirkan.Di sisi lain, Ketum PWOD juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) yang dianggap belum konsisten dalam menjalankan fungsi utamanya.Sebagai institusi negara,

Kominfo memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, literasi digital, serta keterbukaan informasi publik.Namun dalam praktiknya, Feri menilai Kominfo justru terjebak dalam wilayah abu-abu yang beririsan dengan fungsi Dewan Pers, sehingga memicu kebingungan di tingkat implementasi.

“Negara harus hadir secara tegas. Jangan biarkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya merugikan pelaku pers dan publik,” lanjut Feri.PWOD mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dewan Pers, termasuk merumuskan kembali batas kewenangannya agar tidak menjadi lembaga yang kebal kritik.

Selain itu, PWOD juga meminta agar Kominfo dikembalikan ke fungsi strategisnya sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan sebagai aktor yang turut masuk dalam pengaturan teknis pers.

PWOD menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ancaman terhadap kemerdekaan pers bukan lagi datang dari negara, melainkan dari ketidakjelasan sistem yang membuka ruang dominasi oleh segelintir pihak.“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Ketum PWOD.

Informasi ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa tanpa pembenahan serius, krisis kepercayaan terhadap institusi pers akan semakin meluas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia. ( Redaksi/ Tim )

The post PWOD Desak Presiden Prabowo Tata Ulang Dewan Pers: Independensi Bukan Berarti Tanpa Kontrol first appeared on Nusantarabicara.com.

Desakan itu mencuat setelah terjadinya tragedi tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur yang menyebabkan 15 korban jiwa, serta gangguan operasional di Bintaro yang memicu kepanikan para penumpang.

Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menilai rangkaian insiden tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bukti nyata kegagalan kepemimpinan dan lemahnya manajemen krisis di tubuh KAI.“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” ujar Eko Saputra kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

“Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis sistemik yang dibiarkan tanpa solusi konkret,” lanjutnya.

Menurut Gema Nasional, manajemen KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin gagal menjalankan tiga prinsip utama transportasi publik modern, yakni keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik.

Bahkan, reaksi warga yang turun langsung ke rel saat gangguan terjadi disebut sebagai alarm keras atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI.“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator, ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” jelas Eko Saputra.

Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar terjadi dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan nyata dinilai hanya akan menjadi bentuk pembiaran dari pemerintah maupun Kementerian Perhubungan.

“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas hanyalah bentuk pembiaran Kementerian Perhubungan atau pemerintah,” tegasnya.

Gema Nasional juga memberikan ultimatum terbuka kepada pemerintah. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan pencopotan terhadap Dirut KAI, mereka membuka kemungkinan menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes atas buruknya pelayanan kereta api.Selain itu, organisasi tersebut turut mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen PT KAI demi memulihkan kepercayaan publik.

“Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh,” pungkas Eko Saputra. (Agus)

The post Gema Nasional Desak Dirut KAI Dicopot Usai Rentetan Gangguan dan Kecelakaan Kereta first appeared on Nusantarabicara.com.

Namanya Ali Syariati. Dan sebelum mati, ia sudah berhasil mengubah cara jutaan orang memahami Islam, kekuasaan, dan arti menjadi manusia.

Ia lahir 23 November 1933 di desa kecil Mazinan, Iran, dari keluarga ulama yang sejak awal menanamkan bahwa Islam bukan sekadar ritual, melainkan cara pandang total terhadap dunia. Ia tumbuh bukan sebagai anak pesantren biasa, tapi sebagai pemuda yang lahap membaca Sartre, Fanon, sekaligus Al-Quran dalam satu tarikan napas.

Setelah menyelesaikan studi doktoral sosiologi di Paris, ia kembali ke Iran dan mulai mengajar di Universitas Masyhad. Kuliah-kuliahnya bukan pelajaran biasa, ruangan selalu penuh sesak, mahasiswa berdiri di lorong hanya demi mendengar suaranya berbicara tentang Islam yang selama ini tak pernah mereka kenal.

Bagi Syariati, tauhid bukan hanya persoalan teologis tentang keesaan Tuhan. Tauhid adalah penolakan total terhadap segala bentuk ketuhanan palsu, termasuk penguasa zalim, sistem ekonomi yang menghisap, dan struktur sosial yang merendahkan martabat manusia. Dalam logika ini, shalat dan revolusi bukan dua hal yang berlawanan. Mereka adalah satu.

Manusia yang benar-benar bertauhid tidak akan bisa diam ketika saudaranya ditindas, karena diam itu sendiri adalah bentuk syirik terhadap kekuasaan manusia.

Syariati membelah Islam menjadi dua wajah yang berhadap-hadapan. `Islam Hitam` adalah Islam yang dimanfaatkan penguasa untuk melegitimasi kekuasaan, membuat rakyat patuh, pasif, dan takut bersuara atas nama kesabaran yang dipaksakan.

Islam Merah` adalah Islam Alawi, Islam yang diajarkan Nabi dan keluarganya, Islam yang membakar semangat, membangkitkan kesadaran, dan memihak mereka yang tertindas. Bagi Syariati, memilih antara keduanya bukan soal mazhab, tapi soal di mana kamu berpihak.

Syariati menawarkan konsep yang ia sebut Rausyan Fikr, secara harfiah berarti yang tercerahkan. Tapi bukan orang yang hanya pintar, ia adalah manusia yang menggabungkan ilmu dengan tanggung jawab sosial, seperti nabi sosial yang berbicara bukan dalam bahasa akademik, melainkan dalam bahasa kaumnya.

Ilmuwan biasa menemukan fakta dan berhenti di sana. Rausyan Fikr menemukan kebenaran lalu turun ke jalan, duduk bersama rakyat, dan menggerakkan perubahan dari bawah. Itulah mengapa para penguasa selalu takut pada jenis manusia ini.

Syariati percaya pada nilai manusia, tapi bukan seperti humanisme Barat yang menghapus Tuhan dan menggantinya dengan ego. Humanismenya berakar pada Islam, di mana manusia mulia bukan karena akalnya saja, melainkan karena ia menjadi khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi.

Manusia dalam visinya adalah makhluk bi-dimensional: di dalam dirinya ada unsur lumpur dan sekaligus ada unsur ketuhanan. Ketegangan itulah yang mendorong manusia untuk terus bergerak, memilih, dan menjadi, bukan sekadar hidup mengikuti arus.

Mei 1977, setelah berkali-kali keluar masuk penjara rezim Shah, Syariati akhirnya lolos ke Paris lalu ke London. Rencananya, ia akan melanjutkan ke Amerika Serikat untuk meneruskan perjuangan pemikirannya dari luar Iran.

Tiga minggu kemudian, 19 Juni 1977, ia ditemukan meninggal secara misterius di rumah kerabatnya di Southampton, Inggris. Tidak ada bekas kekerasan yang terbuka, tapi semua petunjuk mengarah kuat ke SAVAK, polisi rahasia rezim Shah yang terkenal tanpa batas. Ia dikebumikan di Damaskus, jauh dari tanah yang ia cintai dan perjuangkan sepanjang hidupnya.

Syariati meninggal di usia 43 tahun. Tapi gagasannya tentang tauhid sebagai pembebasan, Islam sebagai ideologi kemanusiaan, dan Rausyan Fikr sebagai tanggung jawab kaum terpelajar, masih terus diperdebatkan hingga hari ini. Karena memang tidak semua orang sepakat: apakah Islam itu soal ritual, atau soal perjuangan?

Sekarang giliranmu menjawab. Menurutmu, hari ini kita lebih banyak mempraktikkan Islam Merah atau Islam Hitam versi Syariati?(Sumber*https://t.me/Sabilulungan/36847)

The post ALI SYARIATI, Seorang pemikir Islam paling berbahaya di abad ke-20 first appeared on Nusantarabicara.com.