Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa?

Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015. (Agus)

The post Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN first appeared on Nusantarabicara.com.

Marwanto JR.
DANSATGAS DPP PATRON

Dunia mungkin menyebutnya konflik geopolitik. Namun di Selat Hormuz, kenyataannya lebih sederhana, ini adalah pertarungan dua bajak laut modern yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga laut.

Di perairan sempit bernama Selat Hormuz, dunia hari ini seperti menyaksikan sebuah drama lama yang dipentaskan ulang, itulah perebutan kendali atas jalur perdagangan, dengan aktor-aktor yang sama-sama mengklaim diri sebagai penjaga ketertiban.

Di satu sisi, berlayarnya armada besar dengan teknologi mutakhir dan legitimasi global. Mereka menyebut misinya sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas perdagangan internasional. Kehadiran mereka diklaim sebagai jaminan bahwa kapal-kapal dagang dapat melintas tanpa gangguan.

Di sisi lain, berdiri kekuatan regional yang mengakar kuat pada wilayahnya sendiri. Mereka mengenal setiap arus, setiap gelombang di selat sempit, dan setiap titik strategis yang tak tercatat dalam peta kekuatan global. Mereka berbicara tentang kedaulatan, tentang hak menjaga wilayah, dan tentang perlawanan terhadap dominasi asing.

Namun, di balik semua istilah itu kebebasan navigasi, stabilitas global, kedaulatan nasional terdapat satu ironi yang sulit diabaikan; kedua pihak sama-sama bertindak dengan logika yang, dalam konteks lain, kerap disebut sebagai praktik pembajakan.

Yang satu mengawasi, memeriksa, bahkan menghalangi kapal yang dianggap melanggar aturan versi mereka. Yang lain menghadang, mengancam, dan menutup jalur sebagai bentuk tekanan politik. Keduanya menggunakan laut sebagai instrumen kekuasaan untuk saling menekan dan memungut upah.

Bagi para pelaut dan pelaku perdagangan, perdebatan mengenai siapa yang benar sudah tidak relevan lagi. Yang mereka hadapi sekarang adalah kenyataan konkret bahwa jalur terganggu, risiko meningkat, dan biaya perjalanan laut melonjak tinggi. Dalam situasi seperti ini, laut tidak lagi menjadi penghubung antar-bangsa, melainkan medan kontestasi yang sarat ketidak-pastian.

Selat Hormuz, yang selama ini menjadi nadi penting distribusi energi dunia, kini berubah menjadi simbol rapuhnya tatanan global. Ketergantungan dunia pada satu jalur sempit ini mempertontonkan betapa rentannya sistem ekonomi internasional terhadap konflik geopolitik.

Sejarah menunjukkan bahwa laut memang, sudah biasa menjadi panggung perebutan kekuasaan. Dari era kolonial hingga modern, narasi yang digunakan mungkin berubah-ubah, tetapi logika dasarnya tetap sama; bahwa siapa yang menguasai jalur supply barang, akan menguasai aliran kekayaan.

Yang membedakan hari ini adalah cara narasi itu dikemas. Tidak lagi secara terang-terangan sebagai ekspansi, melainkan melalui istilah-istilah yang terdengar normatif dan universal. Namun bagi mereka yang berada di tengah pusaran para pelaut, negara-negara berkembang, dan masyarakat global dampaknya nyata.

Kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya ketegangan regional adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dunia pada akhirnya ditempatkan sebagai penonton yang harus menanggung biaya dari pertarungan yang tidak mereka pilih.

Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa istilah “bajak laut” yang dahulu merujuk pada aktor non-negara, kini menjadi metafora yang semakin relevan untuk menggambarkan praktik kekuasaan modern. Bukan karena bentuknya sama, tetapi karena logikanya serupa yaitu kontrol, tekanan, dan dominasi atas jalur vital.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi siapa yang benar atau salah secara retoris, melainkan bagaimana dunia dapat keluar dari logika konflik yang sudah berulang kali ini. Tanpa upaya serius untuk membangun mekanisme kepercayaan dan kerja sama, Selat Hormuz hanya akan menjadi satu dari sekian banyak titik panas yang menunggu giliran untuk meledak. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan masih banyak yang lain.

Diujung situasi, dunia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah; membiarkan laut menjadi arena tarik-menarik kepentingan, atau mengembalikannya sebagai ruang bersama yang dijaga melalui kesepakatan, bukan konfrontasi.

Sebab jika tidak, maka kita mungkin harus menerima kenyataan pahit bahwa di era modern ini, bajak laut tidak lagi datang dari pinggiran peradaban, melainkan dari pusat kekuasaan itu sendiri.(*)

The post BAJAK LAUT AKHIR ZAMAN (MODERN) DI SELAT HORMUZ first appeared on Nusantarabicara.com.

Selama periode operasi yang berlangsung selama 13 hari, Polri dinilai mampu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal. Tidak hanya memastikan kelancaran arus lalu lintas, Polri juga dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Saputra Hasibuan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Keberhasilan melancarkan arus mudik dan balik Lebaran ini menunjukkan bahwa Polri hadir memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Polri mampu memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan responsif sehingga masyarakat merasa aman selama perjalanan,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di berbagai titik pengamanan dan pelayanan memberikan dampak signifikan terhadap persepsi publik. Menurutnya, masyarakat merasakan langsung kecepatan respons dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

“Yang dirasakan masyarakat adalah Polri hadir memberikan pelayanan yang cepat dan membuat masyarakat merasa nyaman. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan Operasi Ketupat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan operasi, Polri juga mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

“Dalam 13 hari pelaksanaan Operasi Ketupat, Polri banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ini menjadi catatan baik dan harus terus dipertahankan ke depan,” pungkasnya.

Dengan capaian tersebut, Polri diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengamanan momen-momen besar yang melibatkan mobilitas masyarakat secara masif seperti arus mudik dan balik Lebaran. ( Sodikin )

The post Polri Dinilai Sukses Kelola Arus Mudik dan Balik Lebaran, Tuai Respons Positif Masyarakat first appeared on Nusantarabicara.com.

Para ghuraba adalah penerus epistemologi ummiyyah (Cara mengetahui pengetahuan yang berasal langsung dari Allah ﷻ, bukan hasil proses belajar manusia, tulisan, atau logika rasional semata), yang ditambah oleh Allah ﷻ ilmu wahbiy di tengah dominasi ilmu rasionalistik modern.

Ilmu Wahbiy adalah ilmu yang diberikan (dianugerahkan) langsung oleh Allah ﷻ ke dalam hati seorang hamba-Nya tanpa proses belajar (kasbiy), misalnya melalui mimpi ( mubasyirah).

Konsep ummiyyah seringkali dipahami secara sempit sebagai “tidak bisa membaca dan menulis.” Namun dalam dimensi epistemologi Islam, terutama ketika dikaitkan dengan para nabi, wali, dan pemimpin ruhani akhir zaman, ummiyyah justru bermakna kesucian kognitif: kondisi di mana seseorang tidak terkontaminasi oleh sistem pengetahuan duniawi, rasionalitas filosofis, atau skolastik yang membatasi wahyu dan ilham ilahi.

Rasulullah ﷺ disebut an-nabiyy al-ummiyy bukan karena kekurangan pengetahuan, melainkan karena pengetahuan beliau murni berasal dari Allah tanpa perantara manusia.

Hal ini menjadi model epistemologi unik yang akan kembali hidup di akhir zaman — yakni epistemologi ummiyyah yang menjadi dasar munculnya al-Mahdi dan Ashabul Kahfi, para ghuraba yang membawa kembali cahaya ilmu ladunni di tengah runtuhnya otoritas ilmu rasional dan sekuler.

Ummiyyah sebagai Paradigma Ilmu Wahbiy menurut Al Qur’an Allah Ta‘ālā berfirman: “Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca suatu kitab sebelumnya, dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu; jika demikian, pastilah orang yang mengingkari itu meragukan (kerasulanmu).” – (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 48).

Ayat ini menegaskan bahwa ummiyyah Rasulullah ﷺ adalah bukti otentisitas wahyu, bukan kekurangan. Karena jika beliau sebelumnya sudah terlatih dalam ilmu rasional (rajin baca dan pandai menulis), maka kaum kafir Quraisy akan menuduh wahyu sebagai hasil olah pikir atau bacaan manusia.

Lebih lanjut kita kajian dulu kaitan Ummiyyah dan Ilmu Ladunni. Istilah ilmu ladunni berasal dari firman Allah: “Dan Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (QS. Al-Kahfi [18]: 65).

Ayat ini menggambarkan Nabi Khidhir ‘alaihis-salam, seorang hamba saleh yang memperoleh pengetahuan langsung dari Allah ﷻ, tanpa perantara manusia. Ini merupakan bentuk ilmu wahbiy (ilmu yang diwahyukan), bukan kasbiy (ilmu hasil usaha).

Rasulullah ﷺ pun bersabda:
“Sesungguhnya di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham. Jika di antara umatku ada, maka ‘Umar-lah orangnya.” (HR. al-Bukhari no. 3689).

Hadits ini menegaskan eksistensi ilham (pengetahuan langsung dari Allah tanpa proses rasional). Dengan demikian, ilmu ummiyyah adalah fondasi ilmu ilhami dan ladunni yang diwariskan kepada para pewaris ruhani Rasulullah ﷺ di akhir zaman.

Banyak riwayat menggambarkan bahwa al-Mahdi bukan seorang ahli ilmu formal sebelum kemunculannya. Dalam al-Qaul al-Mukhtashar karya Ibnu Hajar al- Haitami disebutkan:
“Dia akan diperbaiki oleh Allah dalam satu malam.”— (HR. Ibn Mājah no. 4085).

Ungkapan “diperbaiki dalam satu malam” menunjukkan proses transformasi epistemologis ilahiah—bahwa pengetahuan dan hikmah Mahdi bukan hasil belajar bertahun-tahun, melainkan wahbiy (diberikan secara langsung).

Imam as-Suyuthi menegaskan bahwa al-Mahdi adalah orang yang “tidak dikenal sebelumnya sebagai orang alim atau ahli ilmu”, namun tiba-tiba Allah ﷻ anugerahi hikmah, firasat, dan bashirah yang menakjubkan (Asy-Syu‘ur bi Zuhur al-Mahdī al-Muntazhar, hlm. 23).

Demikian pula Putra Bani Tamim, sebagaimana disebut dalam banyak atsar, adalah seorang yang dibimbing langsung oleh Allah dan oleh ruh Al-Mahdi sebelum pertemuan mereka. Ia membawa rayah al-mahdiyyah (panji-panji petunjuk) dari Timur, bukan karena belajar keilmuan dunia, tapi karena ilmu ladunniyah yang ditanamkan dalam qalbunya.

Para ulama seperti Imam al-Qurṭubi (Tadhkirah, hal. 701) menjelaskan:
“Putra Bani Tamīm bukanlah ulama kitab, tetapi pemuda saleh yang diberi bashirah (penglihatan batin) dan keberanian ilahi, hingga menjadi panglima panji-panji hitam.”

Makanya disini Tidak disebut sebagai “faqih” atau “muhaddits”. Namun Dipilih karena iman, bashirah, dan kesucian jiwanya.

Ini menandakan bahwa ummiyyah maknawiyyah — kesucian fitrah dan ilmu ladunni yang Allah ajarkan langsung.

Makna ummiyyah maknawiyyah pada Al-Mahdi dan Putra Bani Tamim berarti
Tidak dikotori oleh doktrin rasionalis dan system pengetahuan yang dianggap benar (ilmiah modern) yang memisahkan ilmu dari wahyu.

Sedagkan dia Menerima ilmu langsung dari Allah melalui ilham, ru’ya shadiqah, dan pencerahan batin yang diberikan oleh Allah kepada hati seorang hamba (futuh qalbiy).

Maka ummiyyah di sini bukan “bodoh”, tetapi lembaran hati (tabula rasa) ruhani yang suci (belum terdoktirn dengan ilmu dari belajar), tempat ilmu Allah turun secara langsung, sebagaimana hati Nabi Muhammad ﷺ menjadi wadah wahyu pertama kali.

Ashabul Kahfi digambarkan oleh Al-Qur’an sebagai para pemuda yang tidak dikenal ilmunya secara duniawi, namun memiliki keteguhan iman yang luar biasa: “Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, lalu Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.” (QS. Al-Kahfi [18]: 13)

Mereka tidak disebut sebagai fuqaha atau muhaddithin, melainkan fit’ah (pemuda) yang mendapat tambahan huda (petunjuk langsung). Artinya, epistemologi mereka sama dengan al-Mahdi — ilmu wahbiy yang datang dari Allah ﷻ karena keimanan dan keikhlasan.

Ciri-cirinya : Ilmu futuḥ qalbiy (ilham, basirah). Ketaatan tanpa kompromi pada Qur’an dan Sunnah. Ru’ya ṣadiqah (mimpi benar) dan firasat tajam. Petunjuk langsung dalam keputusan penting.
Maka istilah “al-Khulafa’ ar-Rasyidin al-Mahdiyyin” bermakna “para pemimpin yang memperoleh hidayah langsung dari Allah ﷻ dalam kebijakan mereka.”

*/ 6 Oktober 2025

The post Siapa Kelompok As-shabul Kahfi Pendukung Al- Mahdi dan Ghuraba ? first appeared on Nusantarabicara.com.

Dalam pesannya yang disampaikan pada Sabtu, Yeri mengingatkan warga di wilayah Nabire, khususnya Nabire Timur dan Nabire Barat, agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu terkait rencana aksi demo.

Ia menyampaikan bahwa aksi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada masyarakat luas, termasuk warga yang tidak terlibat langsung.

“Karena kami dengar-dengar isu yang akan demo. Demo ini nanti merujuk pada nanti akan jadi korban, masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan dalam aksi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga.

“Jadi jangan ikut gabung demo-demo. Demo itu nanti akan mendatangkan akibatnya pasti akan jadi korban,” katanya.

Menurutnya, apabila satu orang menjadi korban, maka seluruh keluarga akan turut merasakan dampak dan kesedihan.

“Bukan satu orang itu yang akan sakit, tapi satu orang itu jadi korban, semua keluarga akan sakit,” tambahnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif di wilayah Nabire.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. ( Sodikin )

The post Tokoh Pemuda dan Gereja di Nabire Imbau Warga Tidak Terlibat Aksi Demo first appeared on Nusantarabicara.com.

Kowani mendukung agar kaum perempuan dapat sejahtera dalam ekonomi di segala bidang. Kowani dikomandoi oleh Nannie Hadi Tjahjanto, SH.

Acara Halalbihalal kali ini ceramah dibawakan oleh Angelina Sondakh dan turut hadir tamu undangan lainnya.( Sodikin )

The post Ketum IWAPI Ir Nita Yudi MBA : Kowani Dapat Mensejahterakan Kaum Perempuan first appeared on Nusantarabicara.com.

Dalam keterangannya, Edison mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan bersenjata yang dinilai telah menimbulkan korban serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan harapan masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Edison juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan berkeadilan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilai terus hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman di tengah situasi yang berkembang.

Lebih lanjut, Edison mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Mimika, untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama menjaga persatuan serta kesatuan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari tokoh pemuda dan masyarakat, diharapkan sinergi antara aparat keamanan dan warga dapat terus terjalin dengan baik, sehingga situasi kamtibmas di Papua tetap kondusif serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. (Agus)

The post Tokoh Pemuda Suku Kamoro Kecam Kekerasan KKB, Ajak Masyarakat Bersatu Jaga Papua first appeared on Nusantarabicara.com.

Ginting mengungkapkan bahwa dalam situasi tertentu, aturan militer memungkinkan adanya tindakan tegas tanpa proses yang berbelit.

“Misalnya, itu bisa tanpa proses, bisa dihukum mati, ditembak mati di tempat. Nah, ini yang publik tidak tahu,” tegasnya dikutip Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, ada persepsi keliru di tengah masyarakat yang menganggap peradilan militer sebagai cara untuk melindungi oknum prajurit yang bermasalah. Ginting justru melihat sebaliknya; peradilan ini adalah instrumen untuk menjaga marwah institusi.

“Peradilan militer bukan ruang proteksi untuk melindungi prajurit yang bersalah. Tidak itu. Justru kalau saya lihat, itu alat untuk menjaga kehormatan militer dan disiplin institusi militer secara keras dan cepat,” jelas Ginting.

Ia juga mengapresiasi langkah transparan pihak militer dalam menangani kasus-kasus terbaru, di mana identitas terduga pelaku diumumkan secara cepat dalam hitungan hari. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah maju karena militer tidak lagi bersikap defensif terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Ginting juga menyoroti lambatnya penanganan beberapa kasus besar di ranah kepolisian atau sipil sebagai perbandingan. Ia menyebutkan kasus Kanjuruhan, kasus Kilometer 50, hingga kasus Ferdy Sambo yang dinilai membutuhkan tekanan publik yang masif sebelum mencapai titik terang.

“Kalau militer mau, bisa saja dia matikan itu CCTV-nya, tidak mau diperiksa. Tapi ini dia buka, biar saja supaya publik tahu,” pungkasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah diskursus mengenai reformasi peradilan militer yang terus bergulir di masyarakat, menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI. (Agus)

The post Sindir Kasus KM 50 Hingga Sambo, Selamat Ginting Sebut Militer Tak Lagi Defensif Tutupi Oknum first appeared on Nusantarabicara.com.

Berita mengejutkan datang dari kawasan Teluk. Qatar dilaporkan mengusir staf Kedutaan Besar Iran setelah serangan rudal menghantam fasilitas energi strategis di negara tersebut. Pada saat yang sama, Arab Saudi mulai menunjukkan sikap lebih tegas terhadap Teheran setelah rudal diarahkan ke wilayah sekitar Riyadh.
Perkembangan ini menandai babak baru ketegangan di kawasan—bukan lagi sekadar perang kata-kata atau konflik tidak langsung, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan wilayah dan stabilitas energi global.

Langkah diplomatik keras yang diambil Qatar mencerminkan bahwa batas toleransi negara-negara Teluk terhadap eskalasi militer Iran mulai mencapai titik kritis. Selama ini, sejumlah negara di kawasan berupaya menjaga keseimbangan hubungan demi stabilitas ekonomi dan keamanan energi. Namun ketika serangan menyasar infrastruktur vital, netralitas menjadi pilihan yang semakin sulit dipertahankan.

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang relasi Arab dan Persia. Lebih dari seribu tahun lalu, kekuatan Arab-Islam menaklukkan Kekaisaran Persia. Sejak saat itu, hubungan keduanya selalu berada dalam dinamika antara kerja sama dan rivalitas. Islam memang menjadi perekat peradaban, tetapi memori tentang kekuasaan dan pengaruh tidak pernah sepenuhnya hilang.

Iran modern memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dominasi Barat dan berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan. Namun strategi yang ditempuh—termasuk penguatan jaringan militer dan sekutu lintas negara—justru memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara Arab. Ketegangan pun meningkat ketika konflik tidak lagi terbatas pada perang proksi, tetapi mulai menyentuh pusat-pusat ekonomi dan energi global.

Di sinilah paradoks kebijakan Iran terlihat jelas. Demonstrasi kekuatan militer memang dapat mengirim pesan tegas, tetapi tanpa kalkulasi diplomatik yang matang, langkah tersebut berisiko mempersempit ruang dialog. Dalam politik internasional, kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan menyerang, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan dan menghindari isolasi.

Sejarah memberi pelajaran penting: kekaisaran besar runtuh bukan hanya karena tekanan eksternal, tetapi juga karena kegagalan membaca perubahan zaman. Superioritas masa lalu tidak pernah menjadi jaminan dominasi masa kini. Dalam dunia yang semakin terhubung, stabilitas justru ditentukan oleh kemampuan bekerja sama, bukan oleh supremasi sepihak.

Jika eskalasi terus berlanjut, konflik ini berpotensi berubah dari persaingan geopolitik menjadi pertarungan identitas. Narasi lama tentang rivalitas Arab dan Persia dapat kembali menguat, memperumit upaya perdamaian. Ketika konflik telah menyentuh sentimen sejarah dan identitas, penyelesaiannya menjadi jauh lebih kompleks dibanding sekadar negosiasi kepentingan politik.

Situasi ini juga menjadi ujian serius bagi persatuan dunia Islam. Retorika solidaritas akan kehilangan makna jika konflik antarnegara terus meningkat dan memperdalam polarisasi. Di tengah tantangan global seperti krisis energi, ekonomi, dan keamanan, dunia Islam berisiko kembali terjebak dalam konflik internal yang melemahkan posisinya di panggung internasional.

Pada akhirnya, langkah agresif Iran berpotensi mendorong negara itu menuju isolasi yang semakin dalam. Ketika tindakan militer mulai menyasar negara-negara yang sebelumnya memilih jalur diplomasi, lingkaran tekanan terhadap Iran justru meluas. Alih-alih memperkuat posisi strategis, konfrontasi berlebihan dapat memicu solidaritas baru di antara negara-negara Arab.

Sejarah telah berulang kali menunjukkan: negara yang terlalu mengandalkan kekuatan koersif tanpa membangun kepercayaan regional akan menghadapi konsekuensi berat. Jika Iran tidak segera menahan eskalasi dan membuka kembali jalur diplomasi, maka yang menunggu bukanlah kemenangan geopolitik, melainkan isolasi yang semakin dalam—baik secara regional maupun global.
Wallahu a’lam bissawab.

The post Serangan Rudal Picu Qatar Usir Dubes Iran, Situasi Teluk Mencapai Eskalasi Baru first appeared on Nusantarabicara.com.

​Harga Fantastis, Spesifikasi Mistis?

​Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 52612576 dan 52612061, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp55,35 Miliar dari APBD-Perubahan 2024. Ironisnya, satu unit IFP ukuran 86 inci dihargai sekitar Rp221 Juta hingga Rp222 Juta.

​Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menyebut angka ini sebagai “tragedi anggaran”. Menurutnya, harga pasar untuk merk sekelas RO COMP (merk yang ditemukan di lapangan) dengan spesifikasi tertinggi sekalipun, lazimnya berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta.

​”Ada selisih lebih dari 100 persen. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi dugaan penggelapan uang rakyat secara terang-terangan,” tegas Syamsul dalam jumpa pers di Jalan Veteran, Tangerang (26/2/2026).

​Dugaan “Sulap” Merk di E-Katalog

​Temuan di lapangan oleh tim investigasi GWI mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Dokumen e-katalog mencantumkan merk View Sonic sebagai acuan belanja. Namun, saat barang sampai di SDN dan SMPN se-Kota Tangerang, yang muncul justru merk RO COMP.

​”Ini adalah pelanggaran serius terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa. Jika di katalog A tapi yang dibeli B, maka ada indikasi manipulasi spesifikasi untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar M. Aqil, SH., Ketua Biro Hukum GWI sekaligus pemerhati korupsi.

​Transparansi yang Setengah Hati

​Kritik tajam juga diarahkan pada sistem pengelolaan dana APBD. Dari total dana jumbo Rp1,4 Triliun yang dikelola Dinas Pendidikan pada 2024, hanya sekitar Rp190 Miliar yang dipublikasikan secara transparan melalui SIRUP LKPP.

​M. Aqil menilai pola ini adalah bentuk “kegelapan administratif” yang sengaja diciptakan untuk menghindari pengawasan publik. Hal ini dianggap menabrak semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 23 UUD 1945.

​Bantahan Dinas Pendidikan: “Sudah Sesuai Aturan”

​Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dalam surat balasannya tertanggal 18 Februari 2026, membantah keras adanya pemahalan harga. Pihak Dinas berdalih bahwa seluruh proses telah mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) serta mengklaim bahwa tidak semua kegiatan wajib ditampilkan di SIRUP jika tidak berkaitan langsung dengan pengadaan jasa.

​Namun, jawaban diplomatis tersebut dianggap tidak menyentuh substansi “mengapa harga per unit bisa mencapai Rp220 juta”.

​Menanti Nyali Aparat Penegak Hukum (APH)

​Kasus ini kini menjadi ujian bagi kredibilitas penegak hukum di wilayah Banten dan Jakarta. Syamsul Bahri menegaskan tidak akan berhenti di level pemberitaan.

​”Kami akan membawa bukti-bukti ini ke ranah hukum. Uang rakyat bukan bantal tidur bagi pejabat. Jika ada yang menikmati aliran dana haram dari ‘papan tulis sultan’ ini, mereka harus bertanggung jawab di depan jeruji besi,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan apakah benar terjadi kerugian negara sebesar 50% dari total pagu anggaran tersebut.

​ ( Redaksi/Tim Investigasi / Sodikin )

The post Skandal “Papan Tulis Sultan” di Kota Tangerang: Dugaan Mark-Up Rp55 Miliar Menguap di Dinas Pendidikan? first appeared on Nusantarabicara.com.