Nusantara Bicara, Jakarta — Sejumlah aktivis mahasiswa dan akademisi menggelar diskusi publik bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Lawan Kaum Serakahnomics di Dunia Pendidikan” pada Senin, 27 April 2026, di Jakarta. Kegiatan ini menyoroti persoalan komersialisasi pendidikan yang dinilai semakin menguat dan berdampak pada ketimpangan akses bagi masyarakat.
Diskusi menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar, M. Rijal dari Divisi Pendidikan dan Keanggotaan LMND, akademisi Gede Sandra, serta dosen Ilmu Politik Dr. Nanda Khairiyah, M.Si.
Dalam pemaparannya, Muh. Isnain Mukadar menilai bahwa orientasi pendidikan saat ini cenderung bergeser ke arah kepentingan pasar. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “serakahnomics”, yakni kondisi ketika sektor pendidikan dikelola dengan logika keuntungan, bukan sebagai hak dasar warga negara.
“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu,” ujarnya.
Senada dengan itu, M. Rijal menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak apatis terhadap dinamika yang terjadi.
Sementara itu, Gede Sandra menyoroti perlunya kajian kritis terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, tanpa kontrol publik yang kuat, sistem pendidikan berpotensi semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Di sisi lain, Dr. Nanda Khairiyah menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Sejumlah pertanyaan dan tanggapan disampaikan, terutama terkait strategi konkret dalam menghadapi tantangan komersialisasi pendidikan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan serta mendorong lahirnya gerakan kolektif dalam memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil di Indonesia. (*)
