Nusantara Bicara, Jakarta — Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan akademisi menggelar diskusi publik bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Lawan Kaum Serakahnomics di Dunia Pendidikan” pada Senin, 27/4/2026 di Jakarta .
Forum ini menyoroti menguatnya komersialisasi pendidikan yang dinilai berdampak pada ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran di Indonesia.Diskusi menghadirkan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar, M. Rijal dari Divisi Pendidikan dan Keanggotaan LMND, akademisi Gede Sandra, serta dosen Ilmu Politik Dr. Nanda Khairiyah, M.Si.Muh. Isnain Mukadar menilai arah pendidikan saat ini cenderung bergeser ke logika pasar.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “serakahnomics”, yakni ketika sektor pendidikan lebih dikelola sebagai komoditas ketimbang hak dasar warga negara.“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu,” ujarnya.M. Rijal menambahkan, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia mengajak mahasiswa untuk aktif dan tidak apatis terhadap dinamika yang terjadi.
Di sisi lain, Dr. Nanda Khairiyah menilai persoalan pendidikan perlu dilihat sebagai proses panjang yang belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka. Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari perubahan kurikulum hingga kesejahteraan tenaga pendidik.“Negara ini sedang berproses, tapi berjalan sangat lambat. Kita melihat kurikulum yang terus berubah, dan kesejahteraan guru maupun dosen yang masih menjadi persoalan serius,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Menurutnya, banyak guru dan dosen terpaksa mencari pekerjaan tambahan karena kebutuhan ekonomi belum terpenuhi.“Ketika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, fokus mengajar dan membimbing mahasiswa menjadi berkurang. Ini menciptakan lingkaran masalah yang harus segera diputus,” kata Nanda.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perbaikan pendidikan membutuhkan kerja bersama dari tiga pihak utama, yakni pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai pelaku pendidikan, serta pasar agar tidak menjadikan pendidikan sebagai ladang komersialisasi berlebihan.“Penuhi dulu kesejahteraan insan pendidikan, maka kualitas pendidikan akan ikut meningkat,” tambahnya.Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta, yang mayoritas mahasiswa.
Berbagai pertanyaan mengemuka, terutama terkait langkah konkret menghadapi komersialisasi pendidikan.Forum ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus mendorong lahirnya gerakan kolektif untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. (*)
