Nusantara Bicara, Jakarta — Ketua Satgas Ekonomi PP KAMMI, Halim Syah, mengatakan pelaksanaan diskusi The Future of Economic Summit 2026 dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai belum optimal meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Menurutnya, Indonesia yang telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan seharusnya mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami melihat hari ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun di usia 80 tahun kemerdekaan, kita masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Karena itu kami berharap melalui kegiatan ini dapat lahir gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujar Halim Syah usai kegiatan di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Ia menjelaskan, forum diskusi tersebut juga bertujuan mengawal berbagai program pemerintah agar dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurut Halim, PP KAMMI akan terus membangun kajian dan menyelenggarakan diskusi serupa guna memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi nasional.
“Kami akan terus melakukan kajian dan diskusi terkait program-program pemerintah. Harapannya, apa yang menjadi program pemerintah dapat berjalan sesuai harapan sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi,” katanya.
Halim menambahkan, para narasumber dalam diskusi tersebut juga menyoroti masih adanya berbagai kebocoran dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, Satgas Ekonomi PP KAMMI berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah melalui fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
“Kami ingin menjadi agent of control yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah agar berbagai kebocoran yang terjadi bisa diminimalkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat lebih cermat dalam mengeksekusi program-program pembangunan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksana di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum tertentu.
“Pemerintah perlu lebih jeli dalam mengeksekusi program-program kerja dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksananya sehingga tidak ada lagi kenakalan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya. (Ardendi)
