Hal itu disampaikannya dalam seminar terkait optimalisasi angkutan logistik nasional di JI Expo, Kemayoran, Jakarta (10/4/2026). Menurutnya, penguatan sistem intermoda akan terus dilakukan dengan mengacu pada data, tanpa membedakan wilayah, meski saat ini distribusi masih didominasi oleh pelabuhan.

“Kita menata feeder logistik dari pelabuhan, bandara, dan terminal karena berkaitan erat dengan keberlanjutan dan akses. Pengembangan intermoda terus kita lakukan sembari menyiapkan sistem ke depan,” ujarnya.

Risal juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing logistik melalui penyesuaian regulasi, termasuk dalam rantai pasok dan angkutan barang skala kecil.

Ia memastikan bahwa seluruh pelaku di sektor logistik, termasuk agro-logistik dan distribusi barang, wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kita harus memastikan siapa pun yang bergerak di sektor logistik memiliki sertifikasi dan kompetensi. Ini penting agar kita bisa sejajar secara global dan tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus hadir dalam mendorong pengusaha lokal di bidang logistik nasional untuk optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dengan .membuat sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang logistik guna memperkuat daya saing nasional, karena potensi dan peluang usaha keuntungan di bidang angkutan logistik ini cukup besar, jangan sampai peluang ini diambil oleh pengusaha luar negeri, tutur Risal. (ps)

The post Dirjen DJITM Kemenhub Dorong Penguatan Pembangunan Di Bidang Integrasi Logistik dan Sertifikasi SDM first appeared on Nusantarabicara.com.

Rapat tersebut secara khusus membahas kesiapan Perum BULOG dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Perum BULOG, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya siap menjalankan mandat pemerintah dengan pendekatan yang terukur dan akuntabel.

“Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional. BULOG akan memastikan seluruh tahapan dipersiapkan secara matang agar pembangunan infrastruktur benar-benar tepat lokasi, tepat fungsi, dan tepat manfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang tengah disiapkan BULOG sebagai tindak lanjut program tersebut. Pertama, penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan ahli, yang mencakup aspek teknis, operasional, serta finansial.

Kedua, penyusunan pertimbangan teknis bersama Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, agar pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Ketiga, evaluasi kelayakan finansial serta rekomendasi penggunaan dana investasi pemerintah non permanen sebelum diajukan kepada Menteri Koordinator Pangan untuk memperoleh persetujuan tertulis.

“Program pembangunan ini direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri dari sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi,” tambahnya.

Adapun rencana pembangunan mencakup berbagai fasilitas strategis, yakni 94 unit gudang penyimpanan, 6 unit silo gabah, 8 unit silo jagung, 17 unit dryer beras, 17 unit Rice Milling Unit (RMU), 8 unit dryer jagung, serta 9 unit sentra pengolahan dan fasilitas packaging beras.

Dalam implementasinya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis, seperti soil test, analisis kemiringan lahan, hingga kajian akses jalan guna memastikan kelancaran distribusi logistik. Pembangunan fisik nantinya akan dilaksanakan oleh BUMN Karya sesuai ketentuan Perpres.

Pembangunan infrastruktur ini diprioritaskan di sentra produksi pangan seperti Lampung, Pulau Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berbasis mekanisasi modern. Sementara itu, wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore akan difokuskan pada pembangunan gudang penyimpanan untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama saat cuaca ekstrem.

Melalui program ini, BULOG menegaskan perannya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. (Agus)

The post BULOG Siap Tancap Gas Bangun 100 Infrastruktur Pascapanen, Anggaran Capai Rp5 Triliun first appeared on Nusantarabicara.com.

Menurut Taufan, penerima bantuan pangan berdasarkan data BNBA yang bersumber dari DTSEN desil 1,2,3, dan 4. Bantuan ini menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat secara nasional yang sebelumnya hanya diberikan kepada DTSEN desil 1 dan 2.

Dengan bertambah luasnya cakupan desil tersebut, maka penerima Bantuan Pangan di DKI Jakarta untuk alokasi Februari – Maret 2026 mengalami kenaikan. Dari alokasi sebelumnya sebanyak 217.975 PBP menjadi 725.770 PBP dengan persentase kenaikan sebesar 233%.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Banten, peningkatan jumlah PBP juga terjadi dari sebelumnya 761.708 PBP, meningkat menjadi 1.298.597 PBP atau sebesar 70,5%.

Saat ini terdapat dua kecamatan yang telah mulai pendistribusian Bantuan Pangan di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Dua kecamatan tersebut yaitu Kecamatan KelapaGading (Kelurahan Kelapa Gading Barat) dan Kecamatan Cilincing (Kelurahan Marunda). Penyaluran yang dilakukan di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing dengan jumlah penerima sebanyak 3.847 PBP.

“Untuk wilayah-wilayah lain yang belum dilakukan pendistribusian bantuan pangan, akan segera dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Saat ini ketersediaan stok beras maupun minyak goreng sudah tersedia di gudang-gudang di wilayah Kanwil DKI Jakarta dan Banten. “Kami siap menyalurkannya kepada masyarakat setelah cuti bersama Idul Fitri 1447 H.” tutup Taufan Akib.(Agus)

The post Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten Siap Salurkan Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026 first appeared on Nusantarabicara.com.

The post ‎Panen 15 Ton Semangka, Lanud Smh Optimalkan Lahan untuk Dukung Ketahanan Pangan first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti para penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, untuk tidak melakukan praktik korupsi. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa proses penindakan akan tetap berjalan meskipun memasuki masa libur Lebaran 2026.

Peringatan tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers penahanan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut Asep, pihaknya tidak akan menghentikan upaya penegakan hukum hanya karena mendekati momentum libur panjang. Ia menegaskan KPK tetap siaga untuk menindak setiap praktik korupsi yang terjadi.

“Jangan berpikir bahwa karena Lebaran kami akan mudik atau pulang, lalu membiarkan terjadinya tindak-tindak korupsi di rentang waktu ke depan ini.

Tidak. Kami akan tetap hadir untuk melakukan penindakan apabila masih bandel melakukan tindak pidana korupsi,” kata Asep dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Dalam perkara ini, Syamsul Auliya Rachman diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang disebut-sebut akan digunakan sebagai tunjangan hari raya (THR) bagi kepentingan pribadi dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

KPK menegaskan praktik meminta atau memungut dana dari jajaran organisasi perangkat daerah dengan dalih apa pun merupakan tindakan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu, lembaga tersebut mengingatkan seluruh pejabat publik untuk menjaga integritas, terutama menjelang hari besar keagamaan yang kerap rawan penyalahgunaan wewenang.

Selain melakukan penindakan, KPK juga mendorong para kepala daerah dan penyelenggara negara untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

“Momentum hari raya seharusnya menjadi waktu untuk memperkuat integritas dan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru dimanfaatkan untuk melakukan praktik korupsi,” tegas Asep.

KPK memastikan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi akan terus dilakukan secara konsisten demi menjaga akuntabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik. (Agus)

The post KPK Ingatkan Pejabat Tak Korupsi Meski Jelang Lebaran, Penindakan Tetap Berjalan first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — Kolonel Kes Dr. dr. Dewi Gathmir, M.S., Sp.PD-KGH., M.Tr.(Han), FINASIM, MARS berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu Manajemen Strategik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 dan predikat cumlaude.

Gelar tersebut diperoleh setelah ia berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dalam disertasinya yang berjudul “Strategi Rumah Sakit di Bawah Kementerian Pertahanan RI dan TNI dalam Upaya Pengelolaan Sustainable Competitive Advantage,” Kolonel Kes Dr. dr. Dewi Gathmir menyoroti pentingnya ketahanan sumber daya manusia, pemberdayaan psikologis, serta perilaku kerja inovatif dalam membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan pada rumah sakit militer.

Penelitian tersebut menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan budaya kerja inovatif menjadi faktor kunci bagi rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan kompetitif.

Sidang terbuka tersebut dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., bersama tim promotor dan penguji dari Sekolah Pascasarjana UNJ.

Prestasi yang diraih tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi serta memotivasi prajurit dan tenaga kesehatan di lingkungan TNI AU untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung pelayanan kesehatan yang unggul. (Dispenau)

The post Kolonel Kes dr. Dewi Gathmir Raih Gelar Doktor Manajemen Strategik dengan IPK 4,00 first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — Kepala Cabang Jasa Raharja Jakarta Selatan, Novita Rizky Amalia, menghadiri rapat Forum Keselamatan Lalu Lintas yang diselenggarakan pada 12 Maret 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Operasi Ketupat Pengamanan Lebaran 2026. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas instansi guna memperkuat sinergi dalam menjaga keselamatan serta kelancaran arus lalu lintas menjelang masa mudik dan arus balik Lebaran yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kasat Lantas Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto, Wakasatlantas Jakarta Selatan Kompol David, Kanit Laka Iptu Tri Wibowo, KBO Satlantas AKP Joko Purnomo, Kasudin Perhubungan Jakarta Selatan Bernard, serta Kasiops Dishub Jakarta Selatan Alfian.

Melalui forum ini, masing-masing instansi menyampaikan kesiapan serta rencana langkah strategis yang akan dilakukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Ketupat Lebaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Novita Rizky Amalia menyampaikan bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas terus berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan transportasi, khususnya pada periode Lebaran yang identik dengan tingginya aktivitas perjalanan masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang baik antara kepolisian, dinas perhubungan, serta stakeholder terkait merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.
Novita juga menegaskan bahwa Jasa Raharja Jakarta Selatan siap bersinergi dengan berbagai pihak melalui kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas, pertukaran data kecelakaan, serta dukungan terhadap berbagai program keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh Forum Keselamatan Lalu Lintas.

Selain itu, Jasa Raharja juga terus mengoptimalkan pelayanan santunan kepada masyarakat secara cepat dan tepat bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta langkah terpadu antarinstansi dalam menghadapi peningkatan volume kendaraan selama masa libur Lebaran.

Kehadiran Jasa Raharja Jakarta Selatan dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus aktif berkontribusi dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Operasi Ketupat Pengamanan Lebaran 2026 di wilayah Jakarta Selatan diharapkan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih nyaman dan selamat. ( Sodikin )

The post Kacab Jasa Raharja Jakarta Selatan Hadiri Rapat Forum Keselamatan Lalu Lintas Jelang Operasi Ketupat Lebaran 2026 first appeared on Nusantarabicara.com.

Dalam laporan kepada Menteri dan Wakil Menteri ESDM serta Komwas SKK Migas, Jumat (27/2/2026), Djoko menyampaikan fasilitas tersebut menjadi pabrik LNG kedua di Pulau Jawa sekaligus pabrik OLNG terbesar di Jawa.

Proyek ini memanfaatkan gas bumi dari Lapangan Sumber yang dikelola Pertamina EP di Jawa Timur. Lapangan tersebut ditemukan sekitar 10 tahun lalu, namun pengembangannya sempat mengalami proses panjang sebelum akhirnya terealisasi.

Djoko menegaskan ke depan tidak boleh lagi terjadi penundaan investasi hingga bertahun-tahun. “Semua harus dikerjakan cepat, cermat, dan produktif sesuai aturan,” ujar Djoko Siswanto dalam laporannya kepada jajaran pimpinan Kesdm. Seperti dia ceritakan kepada ruangenergi.com, Jumat (2/02/2026).

Djokomenambahkan, SKK Migas mempunyai tekat yag kuat kedepan tidak boleh ada lagi 10 tahun investasi & revenue tertunda, segala sesuatunya harus dapat dikerjakan dengan cepat, cermat & produktif sesuai aturan.

Progress saat ini memasuki masa komisioning & Insya Allah selanjutnya dapat diresmikan setelah lebaran.

Gas dari Lapangan Sumber mengandung metana (C1), etana (C2), propana (C3), dan butana (C4), dengan kandungan CO₂ mencapai 47 persen dan nitrogen (N₂) sekitar 3 persen.

Di fasilitas terintegrasi tersebut, CO₂ dan N₂ dipisahkan terlebih dahulu. Gas bersih (lean gas) kemudian diolah menjadi:

LNG dari fraksi C1 dan C2

LPG dari fraksi C3 dan C4

Kondensat dari fraksi berat

CO₂ yang dipisahkan akan disimpan dalam fasilitas penyimpanan sebagai bagian dari program carbon capture and storage (CCS/CCUS).

Adapun kapasitas produksi pabrik meliputi:

LNG: 10 BBTUD (billion british thermal unit per day)

LPG: 30 MTPD (metric ton per day)

Kondensat: 500 BOPD (barrel oil per day)

Investasi pembangunan fasilitas ini mencapai triliunan rupiah dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Saat ini proyek memasuki tahap komisioning sebelum beroperasi secara komersial penuh. SKK Migas menyatakan optimistis peresmian dapat dilakukan setelah Idulfitri 2026. (Agus)

The post Pabrik OLNG Terbesar di Jawa Masuki Tahap Komisioning, Siap Diresmikan Usai Lebaran first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah di wilayahnya, khususnya di Kota Wamena sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kepala DLH Kabupaten Jayawijaya, dr. Ida Wati Waromi, Sp.KJ, mengatakan sejak 2025 hingga 2026 pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis, termasuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih representatif.

“Meski saat ini masih dalam tahap pendampingan, sistem pengelolaan yang berjalan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya,” ujar Ida dalam keterangannya, Rabu (2026).

Selama satu tahun terakhir, gerakan kebersihan terus digencarkan di Kota Wamena dan sekitarnya. Program kerja bakti dan aksi bersih lingkungan dilaksanakan rutin sebagai tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat, termasuk arahan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan kurve kebersihan secara intensif.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga telah mengeluarkan instruksi langsung dari bupati untuk memastikan kegiatan kebersihan berjalan konsisten dan terukur di seluruh distrik.
Meski belum menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan sampah, DLH Jayawijaya mengandalkan sinergi bersama masyarakat.

Kolaborasi dilakukan dengan komunitas lokal, organisasi kepemudaan, pelajar, hingga kelompok ibu-ibu di berbagai wilayah.
Menurut Ida, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun budaya bersih dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah masih pada penanganan kebersihan serta pengurangan timbunan sampah di kawasan perkotaan.

Sementara itu, pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi masih dalam tahap perencanaan dan penguatan sistem dasar.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berkomitmen mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan produktif sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan kondisi geografis Wamena yang berada di wilayah pegunungan serta menghadapi tantangan akses logistik dan biaya operasional yang tinggi, pemerintah daerah berharap adanya dukungan khusus dari pemerintah pusat.

“Kami terus berupaya maksimal sesuai kemampuan daerah. Namun dengan kondisi geografis dan tantangan pembiayaan yang cukup besar, kami sangat berharap adanya dukungan langsung dari pemerintah pusat agar program pengelolaan lingkungan hidup di Jayawijaya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Ida.

DLH Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk terus membangun kesadaran masyarakat serta mewujudkan Wamena sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.(Agus)

The post DLH Jayawijaya Genjot Pembenahan TPA, Wamena Didorong Jadi Kota Bersih dan Berkelanjutan first appeared on Nusantarabicara.com.

Jakarta, Nusantara Bicara — Sejak 28 Januari 2026, terjadi penggusuran dan pengusiran paksa terhadap kaum tani Padang Halaban yang diklaim sebagai pelaksanaan eksekusi putusan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Eksekusi tersebut diajukan oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan anak usaha dari Golden Agri-Resources (GAR), bagian dari Sinar Mas Group.

Penggusuran menyasar lahan pertanian dan permukiman seluas 83,5 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Lahan tersebut dikelola oleh warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Pihak perusahaan mengklaim area tersebut masuk dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.307 hektare. Namun, berdasarkan keterangan petani, izin HGU PT SMART telah berakhir pada tahun 2024.

Cacat Hukum dan Dugaan Pelanggaran HAM

Petani dan organisasi pendamping dalam keterangannya (20 Februari 2026) menilai proses eksekusi ini cacat hukum. Mereka berpendapat bahwa PT SMART tidak lagi memiliki dasar legal berupa HGU aktif atas objek lahan yang dieksekusi.
Akibat penggusuran tersebut, sebanyak 90 rumah dilaporkan telah diratakan. Setidaknya 112 keluarga terdampak, termasuk 48 perempuan dan 38 anak-anak. Saat ini, warga bertahan di masjid setempat yang difungsikan sebagai posko darurat dan dapur umum.

Selain kehilangan tempat tinggal, petani juga kehilangan sumber produksi pangan dari 83,5 hektare lahan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Organisasi pendamping menyebut kondisi ini bukan sekadar penggusuran fisik, melainkan perampasan hak atas tanah, pangan, tempat tinggal, serta hak hidup layak.

Proses penggusuran dilaporkan melibatkan lebih dari 600 personel aparat gabungan. Pengerahan aparat dalam jumlah besar ini dinilai membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dugaan Pengabaian Institusi Negara

Koalisi masyarakat sipil menyebut PT SMART mengabaikan surat dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara tertanggal 28 Januari 2026 yang meminta penghentian penggusuran dan klarifikasi. Meski demikian, eksekusi tetap berjalan.

Permohonan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diajukan petani dan telah diterima oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Kehutanan juga disebut tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Tuntutan Koalisi

Atas situasi tersebut, organisasi yang tergabung dalam solidaritas untuk Padang Halaban menyampaikan tuntutan:
Menghentikan penggusuran, pengusiran paksa, dan perampasan tanah terhadap petani Padang Halaban serta menarik seluruh alat berat dari lokasi.
Memulihkan kehidupan petani dan memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.
Menjatuhkan sanksi tegas kepada PT SMART.

Pernyataan sikap ini didukung oleh berbagai organisasi, antara lain Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), FIAN Indonesia, KontraS Sumatera Utara, Sawit Watch, serta LBH Jakarta.(Ardendi)

The post Tragedi Penggusuran Padang Halaban: 83,5 Ha Lahan Petani Dieksekusi di Labuhanbatu Utara first appeared on Nusantarabicara.com.