Penulis :
Marwanto Arsyad JR. (DANSAT DPP PATRON).
Dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk mengevaluasi program-program strategis pemerintah. Apakah ambisi besar yang dijanjikan sudah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat? Jika perencanaan dan pelaksanaannya bermasalah, kita menghadapi MSU: Manajemen Salah Urus.
MSU (Manajemen Salah Urus) adalah ketika ambisi pemerintah jauh lebih besar daripada kemampuan mengelola, perencanaan tidak matang, pelaksanaan bermasalah, tetapi risiko dan bebannya justru dipindahkan kepada rakyat.
Pertama, MBG: program baik, pelaksanaan bermasalah.
Tujuan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan gizi anak patut didukung. Namun, kasus gangguan kesehatan akibat makanan yang diduga tercemar menunjukkan pentingnya pengawasan dan standar keamanan pangan. Persoalan lain muncul ketika mitra telah membangun dapur, tetapi belum juga beroperasi. Investasi mereka terhenti, sementara bunga utang, biaya perawatan gedung, dan pemeliharaan peralatan terus berjalan. Jika keterlambatan terjadi akibat kelemahan perencanaan dan koordinasi pemerintah, jangan biarkan mitra menanggung seluruh bebannya sendiri.
Kedua, Kopdes Merah Putih: gedung berdiri, ekonomi desa belum tentu bergerak.
Pembangunan gedung koperasi bukan jaminan bahwa ekonomi desa akan tumbuh. Tanpa modal kerja, pengelola yang kompeten, kepastian pasokan, dan model bisnis yang layak, bangunan berisiko menjadi aset tidak produktif. Uang telah dikeluarkan, tetapi manfaat ekonomi belum tentu dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan berapa banyak gedung yang berdiri, melainkan berapa banyak koperasi yang benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi warga.
Ketiga, bursa saham: kepercayaan investor tidak boleh diabaikan.
Tekanan terhadap IHSG tidak otomatis membuktikan pemerintah salah urus karena pasar saham dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, transparansi perdagangan, kualitas pengawasan, dan keterbukaan informasi harus dijaga. Jika ada peringatan mengenai kualitas dan kredibilitas pasar, respons yang tepat bukan sekadar membantah, melainkan membenahi persoalan secara terbuka. Bursa yang sehat membutuhkan kepercayaan. Jangan sampai peringatan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru diabaikan hingga kepercayaan investor semakin tergerus.
Keterlibatan Danantara dalam investasi saham juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berapa dana yang digunakan? Dari mana sumbernya? Saham apa yang dibeli, dengan pertimbangan apa, dan bagaimana risikonya dikelola? Publik berhak mengetahui hasil investasi serta siapa yang bertanggung jawab jika keputusan tersebut menimbulkan kerugian.
Benang merah ketiganya adalah kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Program yang tidak berjalan optimal berisiko menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan manfaat sepadan. Dampaknya dapat dirasakan siswa, mitra usaha, masyarakat desa, investor, hingga negara melalui aset dan dana yang dikelolanya.
Pemerintah perlu menjelaskan kondisi sebenarnya kepada publik: apa kendalanya, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugian atau biaya yang timbul, dan apa langkah perbaikannya. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti.
Kritik bukan berarti menolak pemerintah. Justru kritik diperlukan agar program yang bertujuan baik tidak berakhir menjadi beban masyarakat. Pertanyaan terpenting bukan seberapa besar program diluncurkan, melainkan siapa yang menikmati manfaatnya dan siapa yang harus menanggung risikonya ketika program itu salah urus.
— 28/102026 —
