JAKARTA, NUSANTARABICARA.com — Pendiri Pemuda Nusantara Berkeadilan, Kanda Don, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, menyusul ketidakhadiran pejabat tersebut dalam dialog publik mengenai reformasi birokrasi digital yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Kanda Don menilai ketidakhadiran Kepala BKD dalam agenda tersebut perlu mendapat penjelasan, terlebih menurut keterangannya, kegiatan itu telah memperoleh disposisi dari Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya konfirmasi dari Kepala BKD maupun jajarannya mengenai kehadiran dalam kegiatan ini. Padahal, kami ingin menyampaikan gagasan dan naskah akademik tentang bagaimana reformasi birokrasi digital dapat dilaksanakan di Jakarta,” ujar Kanda Don dalam wawancara di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Kanda Don, gerakan Pemuda Nusantara Berkeadilan bukanlah gerakan spontan yang muncul tanpa persiapan. Gagasan tersebut, kata dia, telah dirancang beberapa hari sebelumnya karena adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong pembenahan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, dialog publik itu dirancang sebagai ruang untuk menyampaikan masukan kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, khususnya BKD, terkait penilaian kinerja pegawai, evaluasi birokrasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan.
Kanda Don juga mengapresiasi pihak Kementerian Hukum yang menurutnya telah menyiapkan narasumber, bahan presentasi, serta materi mengenai reformasi digital untuk mendukung pembahasan tersebut.
Namun, ia menyayangkan pihak BKD tidak memberikan konfirmasi kehadiran hingga waktu kegiatan yang dijadwalkan. Kanda Don menyebut pihak penyelenggara masih menunggu konfirmasi hingga sore hari.
“Kami ingin berdialog dan menyampaikan gagasan secara konstruktif. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa tidak ada konfirmasi dari pihak BKD, padahal agenda ini dimaksudkan untuk membahas perbaikan birokrasi,” katanya.
Desak Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas BKD
Atas kejadian tersebut, Kanda Don menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi Kepala BKD beserta jajaran terkait. Ia bahkan meminta agar pejabat tersebut dicopot apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain persoalan ketidakhadiran dalam dialog publik, Kanda Don menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja aparatur, pengawasan internal, serta akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan BKD.
Menurut dia, reformasi birokrasi digital tidak cukup hanya dengan menerapkan teknologi. Perubahan tersebut juga harus disertai transparansi, pengawasan, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang bagi masyarakat dan kelompok pemuda untuk menyampaikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, jelasnya.
.
Kanda Don menilai persoalan pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran menjadi bagian penting dalam upaya membangun birokrasi yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Ia juga berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan Pemuda Nusantara Berkeadilan. Ia menilai koordinasi antarinstansi dan tindak lanjut atas arahan pimpinan daerah perlu berjalan secara efektif.
Menurutnya, momentum Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan generasi muda untuk bersama-sama mendorong perubahan, termasuk dalam pembenahan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami sebagai warga Jakarta berharap pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Reformasi birokrasi digital harus dilaksanakan dengan keseriusan, keterbukaan, dan tanggung jawab,” tegasnya.(*)
