JAKARTA, Nusantara Bicara – Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026), dengan mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya: Menjunjung Ekonomi Kerakyatan”. Rakernas yang bertepatan dengan momentum Hari Koperasi Indonesia ke-79 ini menjadi ajang konsolidasi gerakan koperasi nasional sekaligus memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Ketua Umum AMKI Frans Meroga Panggabean, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara sekaligus Ketua Dewan Pembina AMKI Joao Angelo De Sousa, Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Indonesia Tri Wuryantoro, S.E., M.Si., Pengamat Perkoperasian Suroto, Director of Economic Center CELIOS Nailul Huda, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara Herlambang, serta tokoh koperasi dari berbagai daerah.
Rakernas juga dirangkaikan dengan diskusi kebangsaan bertajuk “Is the Prabowo Mind Wrong?” yang mengupas gagasan dalam buku The Prabowo Mind karya Ketua Umum AMKI, Frans Meroga Panggabean. Forum tersebut membahas relevansi pemikiran Presiden Prabowo Subianto mengenai ekonomi kerakyatan, koperasi, dan pembangunan nasional.
Koperasi Harus Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian
Ketua Umum AMKI Frans Meroga Panggabean menegaskan bahwa koperasi harus dikembalikan sebagai arus utama perekonomian nasional sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, koperasi memiliki nilai yang sangat dekat dengan karakter generasi muda, yaitu semangat kolektif, ekonomi berbagi (sharing economy), dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan melalui prinsip one man one vote.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi gerakan ekonomi rakyat yang mampu menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, generasi muda harus menjadi pelaku utama transformasi koperasi Indonesia,” ujarnya.
Joao Angelo: Koperasi Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Ketua Dewan Pembina AMKI sekaligus Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menekankan bahwa koperasi merupakan instrumen strategis dalam membangun ekonomi nasional yang berkeadilan.
Menurutnya, gagasan ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintah harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan profesionalisme pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai sektor usaha.
Joao menilai koperasi memiliki potensi besar menjadi motor pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, distribusi, dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.
Lima Satgas Percepat Pengembangan Koperasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, AMKI secara resmi mengukuhkan lima Satuan Tugas (Satgas), yaitu:
Satgas Sosialisasi Masif Kesadaran Berkoperasi.
Satgas Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Koperasi.
Satgas Percepatan Akses Permodalan Koperasi.
Satgas Perluasan dan Pengembangan Usaha Koperasi.
Satgas Pendampingan dan Pengawasan Koperasi.
Kelima satgas tersebut akan bertugas mempercepat penguatan kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia sekaligus mengawal implementasi Program KDKMP yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tri Wuryantoro: KDKMP Siap Serap Hasil Petani dan Stabilkan Harga
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Indonesia Tri Wuryantoro menegaskan bahwa koperasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan distribusi kebutuhan pokok dan pemberdayaan petani serta peternak.
Menurutnya, KDKMP telah menjalin kerja sama dengan berbagai koperasi produsen, termasuk koperasi peternak di Blitar, Jawa Timur, untuk menyerap hasil produksi secara langsung dan mendistribusikannya ke jaringan koperasi di berbagai daerah.
“Kami ingin petani dan peternak tidak lagi bergantung kepada tengkulak. Koperasi akan menjadi pasar bagi hasil produksi mereka sekaligus menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen,” kata Tri.
Ia menjelaskan, KDKMP juga tengah mengembangkan Gerai Klinik Koperasi yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dana layanan kesehatan yang diterima koperasi akan diputar kembali untuk memberikan subsidi kebutuhan pokok kepada masyarakat.
Selain klinik, koperasi juga akan mengembangkan gerai ritel, distribusi LPG, kendaraan operasional, hingga sarana pendukung lainnya guna memperkuat pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
Tri menilai keberadaan KDKMP nantinya akan menjadi instrumen pengendali harga berbagai komoditas strategis, termasuk telur, beras, gas LPG, dan kebutuhan pokok lainnya.
Koperasi sebagai Solusi Ekonomi Rakyat
Diskusi yang menghadirkan akademisi, ekonom, hingga pegiat antikorupsi menghasilkan pandangan bahwa koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari ketimpangan distribusi, rendahnya kesejahteraan petani, hingga terbatasnya akses permodalan bagi usaha kecil.
Para narasumber sepakat bahwa transformasi koperasi harus dilakukan melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta berbasis digital agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern.
Menuju Indonesia Emas 2045
Rakernas VIII AMKI menjadi tonggak penting bagi gerakan koperasi nasional dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
Melalui semangat “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, AMKI menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, memperluas partisipasi generasi muda, memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (PS)
