JAKARTA, Nusantarabicara.com — Krisis perubahan iklim yang semakin kuat dinilai menuntut Indonesia mempercepat pemenuhan akses air minum aman dan sanitasi layak bagi masyarakat. Persoalan tersebut juga menjadi semakin penting seiring adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (RUU PAMS).
Hal tersebut disampaikan oleh Ani Wahyuni ketua IATL ITB dalam forum diskusi yang digelar dalam rangkaian Indowater Forum & Expo 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), pelaku sektor air minum dan sanitasi, serta organisasi non-pemerintah untuk membahas pemenuhan layanan air minum dan sanitasi di tengah tekanan perubahan iklim.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa tantangan Indonesia masih cukup besar. Narasumber menyebut akses sanitasi layak yang dikelola masyarakat saat ini baru mencapai sekitar 89 persen, sementara akses terhadap air minum aman berada di kisaran 30 persen.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan air minum dan sanitasi masih membutuhkan perhatian serius dan tidak dapat ditangani secara terpisah.
“Acara ini adalah kita menjawab pemenuhan air minum dan sanitasi yang layak dalam konteks perubahan iklim yang semakin krisisnya semakin kencang,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi semakin relevan karena DPR tengah menyusun RUU PAMS. Forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konkret untuk memperkuat substansi rancangan regulasi tersebut.
“Kita di sini berkumpul dengan para akademisi, alumni ITB juga, dan juga sektor pelayanan air minum dan sanitasi, dan juga dari organisasi non-pemerintah, untuk sama-sama memberikan masukan,” katanya.
Masukan Forum Akan Disampaikan ke DPR
Berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut nantinya akan dihimpun menjadi sebuah dokumen untuk disampaikan kembali kepada DPR.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dalam proses penyusunan RUU PAMS sekaligus memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Selesai dari sini kami akan bawa dokumennya kepada DPR untuk dikembalikan ke DPR, sehingga itu menjadi dokumen yang bermanfaat dan memberikan dampak yang besar untuk Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai pembahasan tahun ini juga memiliki perkembangan dibandingkan forum-forum sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya diskusi lebih banyak mengangkat isu multi-stakeholder dan persoalan kuota, kali ini perhatian lebih kuat diarahkan pada sanitasi.
Air Minum dan Sanitasi Tak Bisa Dipisahkan
Salah satu catatan penting yang mengemuka adalah perlunya menempatkan air minum dan sanitasi sebagai satu kesatuan kebijakan.
Selama ini, menurut narasumber, pembahasan air minum kerap dilakukan secara terpisah dari sanitasi. Padahal, keduanya memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat.
“Sekarang lebih kuat lagi sanitasi yang ternyata selama ini tidak dimasukkan dalam berdiskusi air minum. Ternyata itu jadi harusnya satu bagian, bukan dua hal yang terpisah,” tuturnya. Karena itu, penyusunan RUU PAMS diharapkan tidak hanya mengatur aspek penyediaan air minum, tetapi juga memastikan sistem sanitasi yang layak menjadi bagian integral dari pembangunan layanan dasar masyarakat.
Krisis Iklim Jadi Tantangan Baru
Selain persoalan cakupan layanan, perubahan iklim menjadi tantangan baru yang harus masuk dalam kebijakan air minum dan sanitasi. Perubahan pola cuaca, tekanan terhadap sumber air, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi dapat memengaruhi keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi.
Karena itu, kebijakan ke depan dinilai harus mampu membangun sistem yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan perspektif pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, penyedia layanan, dan masyarakat sipil sehingga penyusunan RUU PAMS benar-benar mampu menjawab kebutuhan Indonesia.
“Indonesia sangat memerlukan bagaimana kita bisa meningkatkan sanitasi yang layak dan air minum, terutama juga ditambah dengan adanya krisis iklim,” pungkas Ani. (Ps)
